Belajar Bersama Untuk Merevitalisasi Diri

0
114

Bagian ke-3

 

Antusias peserta rakernas begitu terlihat. Meski kebanyakan pengurus BKAD sudah sepuh-sepuh, terpancar semangat dari wajah-wajah mereka. Pertemuan seperti ini memang baru dilaksanakan. Setelah sekian lama mereka menjadi pengurus BKAD, ini pertama kali mereka bertatap muka satu sama lain dalam level nasional. Tokoh-tokoh masyarakat yang tentu sudah banyak makan asam garam ini pasti memiliki segudang ilmu yang harus aku gali nanti.

Ketika acara dimulai oleh Pak Nanang, mereka mendengarkan dengan seksama. Inisiatif dari panitia untuk mengumpulkan teman-teman BKAD memiliki tiga tujuan. Pertama untuk menjalin silaturahmi, kedua untuk memahamkan tupoksi BKAD, dan ketiga untuk bersama-sama membuat pakta integritas guna mendorong pemerintah agar bisa mengeluarkan regulasi yang memayungi BKAD. Begitu yang disampaikan Pak Nanang.

Sampai sekarang, kegamangan dari teman-teman BKAD dalam menunggu regulasi yang jelas membuat keresahan di sana sini. Utamanya soal pengelolaan aset dana bergulir yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Apalagi saat dihubung-hubungkan dengan pelaksanaan UU tentang LKM. Ketakutan akan sanksi-sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi pengelola keuangan yang belum berbadan hukum, jelas nampak.

Tak mudah memang mengurusi soal uang. Aturan di sana-sini seolah membelenggu. Pengakhiran program tidak merumuskan exit strategy yang bisa dijadikan panduan bagi pengelolaan dana di UPK. Kemudian harus dihadapkan pada kenyataan adanya OJK. Padahal belum semua penerima mandat, yakni BKAD, paham akan tupoksinya. Kebanyakan masih mengikut apa yang dikatakan oleh UPK. Peningkatan kapasitas saat program memang belum menyentuh secara signifikan ke BKAD. Penguatan lebih pada UPK-nya. Ini menjadi pekerjaan tersisa yang harus digarap bersama.

Setelah meminta pendapat pada para peserta, disepakati pimpinan sidang adalah Pak Nanang dari Ciamis dan sekretaris, Pak Sridianto dari Sumedang. Sebelumnya ada yang kurang sepakat jika memakai pimpinan sidang, tapi cukup moderator saja. Tapi akhirnya tetap memakai istilah pimpinan sidang untuk mempermudah berjalannya kegiatan.

Acara molor. Biasa lah, orang Indonesia. Waktu mundur dari jadwal sudah biasa. Jadwal yang seharusnya disusun dengan tata urutan, pemilihan pimpinan sidang, pembacaan tatib, refleksi BKAD, baru kemudian pengisian materi, harus dipadatkan. Pembacaan tata tertib pun kayaknya cuma formalitas saja. Sesaat setelah disepakati pimpinan sidang, aku keluar. Aku mengajak Kang Tarjo dan Mas Najib bersiap-siap. Rencananya kami akan dipanelkan. Tapi akhirnya aku pun terlambat masuk kembali ke ruangan. Salah seorang teman UPK dari Riau, Indra Gunawan, menghentikanku. Dia ingin ngobrol. Ah, sempat aku bertanya. Sebab komunikasi selama ini hanya via BB atau facebook saja.

Dia katakan tak bisa ikut rakornas UPK di Solo karena waktu yang mendadak. Tapi untung Qosyim Rosyidi, salah satu UPK di Riau bisa ikut, jadi ada wakilnya. Dia pun bertanya tentang perkembangan UPK saat ini. Rupanya dia belum tahu kalau aku sekarang sudah di BKAD. Aku katakan bahwa upaya legalisasi belum jelas. Semua masih berwacana dan menggunakan inovasi masing-masing. Aku katakan pula sekarang muncul tiga jenis BKAD, yakni: BKAD versi program, BKAD versi UU Desa, dan BKAD program yang mau bertransformasi ke UU Desa. Pilihan yang mana, terserah masing-masing.

Acara seperti ini memang tidak akan fokus pada pembahasan di ruangan. Diskusi-diskusi kecil dengan santai lebih disukai. Buktinya tadi, saat panitia sudah berkali-kali meminta peserta untuk masuk, peserta masih asyik ngobrol bergerombol. Pembelajaran bagi orang dewasa, memang akan berjalan saat terjadi diskusi-diskusi santai seperti itu. Paparan demi paparan hanya pengantar saja.

Tapi sedikit paparan dari Mas Najib ternyata mampu mengundang antusias sebagian peserta. Beberapa mulai terpancing imajinasi pengembangan produk-produk desa yang ada di wilayah masing-masing. Satu-satunya peserta perempuan dari Lampung Tengah, Bu Nani Komaryani Menyampaikan bahwa dia sudah mulai melakukan kegiatan lain berupa menjalin kerjasama dengan CSR untuk masyarakat. Kemudian Pak Adji dari kabupaten Batang sudah melakukan pemberdayaan terkait pemanfaatan limbah plastik.

Artinya memang sebagian peserta sudah agak paham terkait pola pengembangan BKAD ke depan khususnya pada pemberdayaan di bidang ekonomi. Mereka sudah memiliki wawasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh BKAD tentang pemberdayaan ekonomi. Yakni bisa mengoptimalkan potensi-potensi lokal untuk memberdayakan masyarakat miskin di wilayahnya. Tinggal penguatan pada kelembagaan yang lain, termasuk UPK-nya.

Paparan dari Mas Najib memang sengaja menumbuhkan kepedulian teman-teman BKAD terhadap produk lokal. Bagaimana mereka akan mengemas produk-produk lokal agar memiliki daya saing. Jangan sampai kapitalisme yang sedang menggurita ini akan membabat habis pelaku-pelaku UMKM di desa. Perlu proteksi secara bersama-sama untuk itu.

Aku baru tahu, ternyata pengalaman Mas Najib luar biasa. Dia pernah ke belajar China, menjadi tim leader program sejenis PNPM Timor Leste, dan melakukan pendampingan terhadap desa-desa dari berbagai lembaga donor. Percobaan-percobaan alokasi dana desa pun pernah didampinginya. Cuma sekarang dia lebih fokus pada pengembangan produk desa untuk menjadikan sebuah produk kreatif. Sebagai contoh dia memamerkan sebuah produk kain tenun dari suku Dayak yang mampu menembus pasar internasional. Ternyata sentuhan desain grafis dari para mahasiswa Universitas Bina Nusantara, sangat berpengaruh untuk meningkatkan nilai jual. Termasuk bagaimana mengemas cerita atau sejarah dari sebuah produk. Maka konsumen mau membeli, bukan dari bentuk fisik produknya, tapi dari nilai sejarahnya.

Peluang ke depan terkait pengembangan produk-produk lokal, Mas Najib menyampaikan bahwa tugas BKAD ada dua. Yang pertama sebagai pemampu, yakni bagaimana BKAD bisa menjadikan UMKM di wilayahnya untuk menjadikan masyarakat mampu. Mampu dalam hal pemenuhan standar kebutuhan pasar, baik kualitas maupun kemasan produk misalnya. Mampu mendidik pelaku UMKM agar memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi sehingga bisa optimal dalam menekuni usahanya. BKAD mengambil peran dalam hal pengembangan bisnis kreatif berbasis desa yang kemudian pemasarannya pun mulai menyentuh pemanfaatan teknologi.

Tugas BKAD yang kedua adalah sebagai penghubung. Yakni menghubungkan antara produsen dan konsumen. Apakah kemudian BKAD memposisikan diri dalam hal pemasaran dengan menjadikannya sebagai salah satu unit kerjanya, bisa saja. Bisa juga BKAD mengambil peran sebagai jasa perantara, yakni bergerak dalam jasa ekspedisinya.

Menarik saat Mas Najib menyampaikan statemen pada akhir acara. Yakni jangan suka menunggu, lebih baik berani berinisiatif melakukan hal-hal yang dirasa benar. Selalu mengembangkan potensi baik kepercayaan, aset, kebersamaan, dan yang lain-lain. Mulailah dari hal-hal yang bisa dilakukan, mampu dikembangkan dan memungkinkan dikerjasamakan. Terakhi beri kesempatan kepada para pemuda untuk belajar.

Sayangnya waktu yang tersedia tidak cukup untuk menjelaskan itu semua kepada peserta. Paling tidak aku paham apa yang dia ingin sampaikan. Yakni bagaimana peran BKAD ditingkatkan dalam bidang pemberdayaan khususnya di pengembangan produk-produk desa agar memiliki nilai jual tinggi dan mampu bersaing di pasaran.

Ketakutan akan pengambilan aset oleh desa, regulasi perlindungan, dan kegamangan lain terkait pengelolaan dana bergulir masih menjadi momok bagi sebagian peserta. Beberapa peserta mempertanyakan kapasitas Mas Najib dalam menyampaikan materi. Mereka berpendapat, saat ini adalah waktunya untuk mengamankan aset, bukan bicara pengembangan. Itu yang penting menurut mereka.

Penyusunan jadwal dan kesibukan dari para narasumber yang membuat penyampaian materi tidak runut. Koordinasi antara Pak Nanang, aku, dan Kang Tarjo memang tidak berjalan baik. Menjelang hari pelaksanaan, kami justru tidak bisa bertemu sehingga jadwal pun masih harus diotak-atik. Alasan lain adalah memungkinkan tidaknya waktu bagi pemateri.

Materi yang disampaikan oleh Mas Najib terkait pengembangan unit-unit usaha dengan mengangkat produk lokal, memang sebaiknya ditempatkan setelah persoalan pelestarian aset menemui titik terang. Tapi ya itu, soal waktu bagi pemateri yang tidak bisa dirunutkan. Terkait pelestarian aset merupakan wilayah pemateri dari kementrian. Sedang beliau-beliau baru bisa dijadwalkan pada esok harinya. Nah, demi memanfaatkan waktu dimaksukkanlah materi yang disampaikan Mas Najib itu.

Diskusi paska makan malam menjadi sangat gayeng. Beberapa teman berkelompok saling berbagi. Mereka saling menceritakan pengalaman-pengalaman baik dan buruk yang pernah dialami. Perbedaan pendapat karena tidak memiliki kesamaan pemahaman pun terjadi. Tak masalah. Justru itu menjadi hal yang positif. Karena dengan diskusi-diskusi tersebutlah muncul pemahaman-pemahaman baru. Karena bisa jadi apa-apa yang selama ini kita pahami belum tentu benar.

Aku sendiri terlibat diskusi dengan teman-teman dari Sumedang. Secara tata urutan regulasi, mereka sudah paham. Bahwa pembentukan BKAD dimulai dari adanya Perdes kerjasama desa, kemudian kesepakatan apa saja yang akan dikerjasamakan harus dituangkan dalam Perdes Bersama, dan terakhir diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Kepala Desa. Mereka paham betul bahwa apa-apa yang dilakukan oleh BKAD harus didasarkan atas pemberian mandat kerjasama antar desa itu.

Tapi untuk urusan pengembangan unit-unit usaha dan asal permodalan, masih belum terbuka wawasannya. Kemudian aku sampaikan kepada mereka bahwa materi yang disampaikan oleh Mas Najib belum selesai. Dia ingin menyampaikan agar BKAD berperan terhadap optimalisasi produk lokal agar bisa ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu memiliki daya saing. Entah itu peningkatan kualitas pada produk, kemasan, atau yang lain. Selain itu, menumbuhkan kepedulian orang desa terhadap produk-produk desa juga. Jangan tergiur dengan produk-produk yang dihasilkan oleh para pengusaha besar. Untuk urusan modal, aku katakan bisa diambilkan dari alokasi dana kelembagaan, memanfaatkan idle money di UPK, dan atau mengajak desa-desa di kecamatannya untuk berinvestasi. Mereka sepakat.

Produk di Sumedang yang selama ini buruk dalam urusan kemasan, baik aku atau Mas Najib menyarankan agar BKAD bermain peran di situ. Bisa dengan cara melakukan pelatihan pengemasan produk, atau BKAD membeli produk-produk orang desa tersebut, kemudian dikemas, dan di jual oleh BKAD melalui unit usaha barunya itu.

Sesaat setelah berhenti berdiskusi dengan Pak Sridianto, aku bergabung dengan teman-teman dari Kebumen, Cilacap, dan Banjarnegara. Topik yang mereka bahas masih soal pelestarian aset. Sebab masih ada kepala desa yang ingin menarik aset di UPK untuk modal BUMDes. Kemudian soal pilihan bentuk badan hukum pun masih menjadi bahan diskusi. Jika memilih perseroan terbatas (PT), maka bisa dijadikan alat bagi kepala desa untuk mengambil haknya. Karena menurut UU PT keadaan seperti itu sangat memungkinkan. Selain itu, kekhawatiran akan hilangnya roh pemberdayaan pun bisa saja terjadi.

Untuk urusan ini memang aku tak bisa bicara banyak. Urusan regulasi dari pusat memang masih diperlukan. Tapi aku mengapresiasi bagi daerah-daerah yang berinisitif menerbitkan paying hokum sendiri tanpa menunggu dari pusat.

Aku sepakat dengan pernyataan dari Pak Sridianto tadi, “terbitkan dulu regulasi versi kita. Kalau nanti ada kekeliruan akibat turunnya regulasi baru dari pemerintah, baru kita revisi”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here