Belajar Bersama Untuk Merevitalisasi Diri

0
148
Menjadi penonton di belakang

Bagian ke-6

 

Hari terakhir rakernas BKAD ini rencananya akan di isi dan ditutup oleh Mas Budiman. Beberapa hari lalu sudah dipastikan kehadirannya di sini. Sedikit banyak kehadiran Mas Budiman diharapkan mampu meredakan kekecewaan para peserta akibat ketidakhadirannya salah seorang pejabat atau tokoh nasional. Lha wong tajuknya saja keren: “Rapat Kerja Nasional”, kok.

Ah, ternyata lagi-lagi peserta harus siap menelan pil pahit. Setelah aku SMS alamat lengkap ke Pak Ronggo, ternyata Mas Budiman lagi sakit. Rencananya Pak Ronggo akan hadir bersama Mas Budiman. Mungkin sakitnya itu karena kecapekan habis dari Berlin, atau sakit hati karena musuh bebuyutan Real Madrid menang UCL lagi. Nggak jelas… xixixi….

Sementara menunggu Mas Budiman, Mas Sani dipanelkan bersama Pak Haji Uun. Tak pantas jika orang sekelas Pak Haji Uun hanya jadi moderator. Sesi ini milik mereka berdua.

Sebenarnya saat di kamar sudah aku katakan, tak usaha pakai materi. Langsung pandu saja mereka. Materinya terserah apa saja. Kondisinya pasti tak jauh berbeda dengan kemarin. Benar saja. Belum lama Pak Haji Uun berbicara, komplein peserta mulai bermunculan. Demi melihat judul materi di layar LCD, mereka tak puas. Yah, mulai lagi.

Peserta mengatakan bahwa materi-materi yang disampaikan sudah pernah dan sama. Mereka ingin agar pemateri yang hadir bisa membantu mereka menghubungkan dengan pihak kementrian. Bagi mereka menyampaikan aspirasi atas kekhawatiran itu lebih penting. Mereka berharap Pak Haji Uun, selaku perwakilan dari IPPMI, bisa membantu mereka agar bisa berkomunikasi dengan para pejabat di kementrian.

Sementara aku duduk di belakang bersama Kang Tarjo dan Mbah Masngud. Mas Sani pun segera menutup laptop dan berjalan ke arah kami. Mau bagaimana lagi, orang sudah telanjur kecewa. Sulit mengendalikan. Mereka ingin ada hasil secara nyata. Ada kepastian soal BKAD. Soal pelestarian aset dari aspek legalitas.

Menurutku memang menjadi beban moral apa yang harus disampaikan, terutama bagi mereka yang kehadirannya ke sini dibiayai dari APBD. Kalau hanya kumpul-kumpul antar sesama tanpa kehadiran seorang pejabat tinggi, itu sih biasa. Mereka ingin mendapatkan sebuah pernyataan soal kejelasan BKAD dan aset-aset program lain yang asalnya dari pejabat. Bagaimana kami harus mempertanggungjawabkan dana yang dikeluarkan oleh APBD kalau hasilnya cuma seperti ini. Kira-kira begitu kalimat yang pas.

Bukan Haji Uun kalau tak bisa mengolah suasana. Ibarat pendekar Tai Chi, Pak Haji Uun berhasil membalikkan keadaan. Kondisi saat dia menerima banyak komplein, dikembalikan lagi pada para peserta. Seolah Pak Haji Uun berkata, “ya sudah. Apa mau kamu?”

Satu persatu dengan lebih tertib, peserta mengeluarkan kegalauannya. Tak jauh-jauh soal keberlanjutan nasib mereka sebagai pengurus BKAD. Tertarik dengan pernyataan itu, aku berjalan dan mendekat ke Kang Dedi, salah seorang ketua BKAD di Sumedang. Aku katakan, kalau ingin tahu nasib dan keberlanjutan akan dipakai lagi atau tidak, bukan di sini tempatnya. Tinggal bagaimana bisa bermain politik dengan melakukan pendekatan kepada para Kepala Desa, Camat, dan masyarakat. Keputusan tertinggi kan di MAD, sedang BKAD cuma lembaga mandat dari kepala desa.

Aku berani katakan itu kepada Kang Dedi karena semalam kami ngobrol-ngobrol. Bukan soal pemberdayaan versi program. Tapi soal anaknya yang sedang kuliah di Unsoed. Semalam dia katakan sangat terkesan dengan Purwokerto karena dua hal, yakni makanannya murah-murah, dan aman.

Untuk urusan keamanan dia salut. Biar pun dia mengaku dan pemilik kos tahu kalau Kang Dedi menjenguk anak perempuannya, si pemilik kos tak mengijinkan Kang Dedi ke rumah kos. Pemilik kos sepertinya menerapkan aturan kalau pria tak boleh datang ke rumah kos. Kalau mau bertemu ya di luar saja. Kang Dedi pun sering minta dicarikan hotel untuk sekedar bermalam.

Dia pun katakan soal keamanan kendaraan. Ketika baru pertama kali ke Moro, dia ditanyai soal STNK saat keluar dari parkiran. Dia terkesan. Tak mudah pencuri motor kalau begini, mah. Karcis parkir memang tak cukup. Dan ini berlaku di banyak tempat di Purwokerto. Menunjukkan STNK merupakan keabsahan bahwa motor yang dibawa memang miliknya.

Kang Dedi lebih heran lagi ketika tahu bahwa terminal Purwokerto menyediakan tempat khusus penitipan motor. Mau berapa hari pun tetap aman. Aku menambahkan masih ada tempat lain, Akang. Stasiun Purwokerto, RSUD Banyumas, dan beberapa penitipan lain pun demikian. Saat aku pergi ke Jogja atau Solo, aku tak perlu bingung. Aku titipkan saja motor di tempat parkir di RSUD Banyumas atau tempat penitipan di Buntu, Kemranjen. Simpel kan?

Purwokerto pancen ngangeni koh.

Kekhawatiran akan ketidakjelasan ini patut dipahami. Maklum saja. Mereka menjadi pengurus BKAD atau pimpinan MAD sebelumnya, sudah ada yang puluhan tahun sejak jaman PPK. Keberadaan UU Desa yang belum sampai pada pengaturan soal aset program membuat sebagian gundah gulana. Apakah mereka masih akan dipakai lagi atau tersingkir dengan aturan baru itu. Kadang aku berpikir, apa memang tak ada orang lain yang mau menggantikan posisi mereka. Atau memang tak ada regenerasi. Atau bagaimana?

Saat Pak Haji Uun sedang meladeni pertanyaan dan pernyataan dari peserta, Mas Sani mundur dan duduk bersama kami. Dia cukup tahu kondisi. Belum saatnya berbicara. Biarkan saja peserta menyampaikan kegelisahannya. Mungkin mereka sudah tahu kalau Mas Budiman pun batal hadir. Sebagian peserta memang sudah berkemas. Yang datang di ruangan ini tidak terlalu banyak.

Menjadi penonton di belakang
Menjadi penonton di belakang

Tapi rupanya kehadiran Mas Sani justru memberi angin segar. Terbentuknya kepengurusan BKAD Nasional, dia tantang. Apakah organisasi ini memiliki cukup energi untuk memperjuangkan apa yang menurut mereka harus diregulasikan. Perjuangan mengawal usulan regulasi tidak mudah. Apalagi struktur kepengurusan berasal dari berbagai tempat di Indonesia. Bagaimana mau berkoordinasi. Kapan berkumpulnya, pakai dana siapa, dan lain sebagainya.

Tantangan yang disampaikan oleh Mas Sani sedikit membuka wawasan bagi peserta. Semangat menggelora saja tidak cukup. Perlu perjuangan lebih. Urusan waktu, tenaga, pikiran, dan juga logistic mesti diperhitungkan. Kemudian apakah organisasi ini akan sama tata kelolanya dari pusat sampai daerah. Atau kah hanya berbentuk forum dimana masing-masing daerah otonom. Ini perlu diperjelas. Yeah, semangat saja memang tak cukup.

Pengalaman menjadi pengurus assosiasi UPK memang begitu. Untuk memperjuangkan sesuatu tidak cukup dengan semangat. Upaya lobi-lobi harus terus dilakukan. Belum lagi urusan merangkul mitra-mitra strategis dalam hal ini. Tak bisa sebuah urusan hanya mengandalkan diri sendiri. Kita butuh orang lain. Bahkan sangat butuh karena secara geografis, sekedar untuk datang ke Jakarta saja, kita butuh waktu.

Kemampuan berbicara, menjelaskan, dan memahamkan pihak lain agar sejalan dengan apa yang kita maui, harus terus diuji. Apakah cukup kemampuan kita selama ini untuk melakukannya. Waktu yang akan menjawab. Segudang pengalaman di masa lalu bisa dijadikan modal. Kadang bisa dijadikan senjata; kadang cukup sebagai bekal saja. Ini ranah baru.

Paling tidak dengan sering berbicara dan berdiskusi dengan orang lain akan menambah pengetahuan kita. Pemahaman tentang desa, kerjasama des, dan antar desa, termasuk pemberdayaannya akan lebih terbuka. Belum tentu kita paham benar soal itu. Jangan-jangan apa yang kita tahu memang cuma itu-itu saja. Hasil mendengarkan paparan teman-teman BKAD, ada yang gemar berbicara, tapi bahan pembicaraannya itu-itu saja.

Jadi ingat kalimat Pak Haji Uun: “kita jadi tahu, Mas. Ternyata kemampuan mereka baru segitu. Pertambahan usia tak selalu berbanding lurus dengan kedewasaan seseorang”.

Kalau nasi sudah jadi bubur, maka jadikan bubur itu enak di makan. Mungkin itu yang sedang dilakukan Mas Sani di depan. Dia mendorong organisasi yang telanjur dibentuk ini untuk melakukan banyak hal. Soal status legalitas organisasi dia sampaikan. Apakah cukup terdaftar atau didaftarkan ke Kesbangpol. Bagaimana mengadvokasi terbitnya regulasi baru, tersusunnya AD ART yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mau melibatkan diri dalam perumusan atau memberikan masukan-masukan terkait regulasi baik di pusat maupun di daerah.

Hihi… dosen STPDN ini seperti mengajari para mahasiswanya dalam berorganisasi. Keren, Mas!

Aku memang agak kepikiran. Bagaimana mekanisme koordinasi antar pengurusnya nanti. Dulu saat pertama terbentuk, assosiasi UPK sudah sepakat melalui sosial media. Buat grup fesbuk khusus UPK. Didalamnya menjadi tempat berbagi, mencari informasi dan penggalangan massa saat melakukan aksi damai di Jakarta. Kalau ini bagaimana, belum jelas. Aku sendiri tak yakin beliau-beliau yang sudah sepuh ini melek TIK. Kalau mengandalkan HP, berapa banyak pulsa yang dibutuhkan. Kita lihat saja nanti.

Beberapa peserta mengatakan, semestinya materi ini disampaikan awal waktu kemarin. Bukan hari terakhir ini. Sudah mau pulang, materi baru disajikan. Yah, kemarin kan sudah dibilangi, Pak. Susunan acara tak bisa runut karena kesiapan waktu pemateri.

Tak lama kemudian, Pak Ronggo datang. Jelas sudah. Tak ada sesi buat Mas Budiman. Andai dia datang pun, peserta sudah satu per satu pulang.

Bisik-bisik di belakang, Pak Ronggo mengatakan semestinya yang dikumpulkan bukan BKAD eks program saja.

“Lha, kan BKAD versi UU Desa belum ada”.
“Siapa bilang”, sanggahnya.
“Ada BKAD yang sudah mengelola air bersih di dua desa. Kamu saja yang kurang gaul”, ujarnya.

Aku tergelak… hahaha….

Kalau BKAD yang dikumpulkan bukan eks program saja, pikiran mereka bisa terbuka. Bahwa BKAD bukan mereka saja. BKAD itu banyak ragamnya. Mengelola banyak hal, bukan aset program saja. Ayo kapan lagi kumpulkan BKAD yang seperti itu. Ya elah, Pak. Nanti di kira memunculkan BKAD tandingan… hahaha….

Pihak kementrian dan desa sepertinya memang belum menaruh perhatian khusus soal BKAD. Masing-masing masih berkutat soal dana desa. Belum semua daerah lancar pencairannya. Masih ada yang terkendala dengan syarat penyusunan RPJMDes. Untuk daerah Sukabumi, RPJMDes dulu hanya beberapa lembar saja. Dokumen RPJMDes yang dimaui sesuai UU Desa katanya masih memberatkan, demikian ujar Akang Dedi.

Pemberdayaan versi program yang berjalan puluhan tahun memang masih belum sepenuhnya berhasil. Tak ada gading yang tak retak. Keberhasilan program di beberapa tempat memang sebaiknya dijadikan rujukan belajar bagi daerah yang kurang berhasil. Kuncinya satu: mau belajar, belajar, dan belajar.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here