Belajar ke Riau Tak Perlu Risau

0
243
Sesi curhat

Bagian ke-2

Paska di urut aku terkapar hingga maghrib. Kang Kosim mengaku berkali-kali berusaha membangunkanku. Telpon, SMS, dan mengetuk pintu berulang kali. Sedikit informasi malam pertama di Pekanbaru, aku tidur sendiri. Maka tak ada yang bisa membuka pintu kamar, kecuali aku sendiri.

Agenda pertama malam itu ialah rakor bersama pengurus Asosiasi UPK NKRI. Teman-teman UPK di Riau ingin mendengar kabar terakhir dari Jakarta. Beberapa waktu lalu Pak Dwi Purnomo selaku Ketua Umum, sudah berkeliling mencari informasi. Salah satu yang dikunjungi adalah Kemendesa dan PDT.

Biasa nya Pak Dwi pergi ditemani oleh Mas Puji selaku bendahara nya. Saat aku masih jadi pengurus UPK, tak jarang aku diajak pula. Tapi kali ini Pak Dwi ditemani Pak Totok. Mas Puji ada agenda lain rupa nya.

Saat mendengar curhatan dari Kang Kosim soal konfirmasi narasumber dari Kemendesa, aku hanya tersenyum. Begitu juga Pak Dwi. Rasa-rasa nya tak mungkin mereka mau turun ke daerah untuk urusan ini. Urusan pelestarian dana bergulir masih mbundet. Banyak pihak yang ingin mengurusi.

Maklum saja, program ini bisa dikatakan berhasil. Para oknum pejabat kepengin numpang anget ngeksis. Pelbagai pihak memiliki pandangan sendiri-sendiri yang ingin sekali konsep nya dipakai. Sayangnya mereka tak mau atau memang tak bisa, duduk bersama.

Mungkin juga, urusan ini sudah terlihat tak seksi lagi. Produk lama dari rezim sebelumnya dinilai tak layak urus. Mereka terlalu disibukkan dengan proyek baru yang lebih menjanjikan. Alasan sedang di kaji, dipelajari, didiskusikan, dan bahasa normatif lain sering menjadi tameng untuk menghindar saat ditanyakan.

Awalnya aku termasuk yang peduli dengan urusan legalitas. Beberapa kali aku berupaya memberi masukan. Pihak-pihak yang aku anggap bisa menyalurkan usulan ku, aku ajak bicara. Entah itu bertemu langsung, via telpon, paling sering lewat sosial media dan tulisan di blog.

Aku rasa energi ku terlalu sayang kalau dicurahkan ke sana. Urusan legalitas merupakan domain pemerintah pusat. Sedang urusan birokrasi pun tak mudah. Mesti bisa meyakinkan ke pelbagai pihak. Butuh waktu lama dan dana yang besar. Oleh karena nya, mending aku optimalkan energi ku untuk yang lain.

Meski belum nampak benar, banting stir energi sudah mulai dirasakan. Ini yang ingin didengarkan oleh Kang Kosim dan teman-teman di sana. Sembari menunggu regulasi yang entah kapan datangnya, aku tak mau berpangku tangan saja. Menunggu tidak harus duduk manis, tapi bisa sambil mengerjakan yang lain. Apa memang sudah tak perlu menunggu?

Malam pertama saat rakor, aku beri judul: “Kenangan bersama mantan”. #Ea

Yah, mantan itu bernama program dan seabrek aturan-aturannya. Memang masih banyak teman-teman yang terpenjara oleh kenangan masa lalu. Itu tak bisa dipungkiri. Hidup dalam kenyamanan memang melenakan. Saat program berlangsung sepertinya baik-baik saja. Tak ada masalah. Karena semua sudah diatur rapi.

Perubahan konstalasi politik berimbas pada program. Semua dituntut bisa menyesuaikan diri. Kenyamanan saat program tak bisa lagi diharapkan. Ibarat anak sekolah, kini saatnya bersaing dalam dunia nyata. Bersaing semasa sekolah terbatas pada tembok keliling. Ini lah dunia yang nyata.

It’s a true jungle. We must strong fight in it.

Paparan konsep dari Pak Dwi memberi wawasan baru bagi teman-teman. Meski berbeda pendapat, aku tetap mengikuti. Secara detail memang aku tak tahu. Yang aku tangkap, Pak Dwi memiliki konsep sendiri dari sisi hukum. Dia memang sarjana hukum. Kacamata yang dipakai jelas, dari sisi hukum. Sedang besik ku manajemen, maka sisi hukum menjadi pendukung saja.

Berbeda pendapat itu wajar. Pemahaman dasar ilmu yang dianut pun berbeda. Dunia ini pun terdiri dari banyak perbedaan. Yang penting saling menguatkan, bukan melemahkan. Lha wong sudah jadi orang lemah kok sikut-sikutan. Senang yang kuat-kuat dong. Saat aku berbicara nanti, aku singgung pula.

“Bagi saya, berbeda pendapat itu wajar. Karena beda pendapatan juga”.

Sebelum memaparkan konsepnya, Pak Dwi menceritakan sejarah program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah. Weiz. Ahli sejarah juga dia.

Dulu saat awal-awal belajar tentang PNPM, aku banyak belajar dari beliau. Pengalaman dan interaksi nya bersama para pendamping dan penggagas program membuatku kaya akan khasanah pengetahuan. Pemahaman pemberdayaannya berbeda dengan pemberdayaan versi program di beberapa tahun terakhir.

Tak heran banyak teman-teman UPK yang lebih fokus pada urusan mikro finance saja. Padahal aktifitas itu hanya salah satu kegiatan saja. Hasil kegiatan mikro finance dimanfaatkan untuk melakukan pemberdayaan dan bukan menjadi tujuan. Untuk urusan ini aku sepakat dengan pandangannya.

Menyoroti soal Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Pak Dwi menceritakan proses munculnya lembaga ini saat program. Menurutnya konsep BKAD merupakan titipan dari pemerintah dalam hal ini Dirjen PMD Kemendagri. Lembaga BKAD yang termaktub dalam PP 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, cenderung dicocok-cocokkan. Apalagi BKAD sekarang, hanya mengesahkan pengurus MAD saja.

Masalah “dicocok-cocokkan”, aku tak ikut komentar. Sebab sejarah itu sudah ada sebelum aku menjadi UPK. Sedang pengesahan BKAD dari pengurus MAD, ada benarnya. Tak sedikit BKAD yang “bingung” dengan tupoksinya. Pemahaman akan kerjasama antar desa saja, mungkin belum ngeh.

Ingatanku saat BKAD rakor di Bogor, tergambar demikian. Pengurus BKAD yang hadir lebih banyak yang bertanya tentang masa depan mereka. BKAD sebagai pengayom UPK saat program malah ikut-ikutan bingung. Semestinya mereka tergerak melakukan pelbagai upaya untuk pengamanan dan pelestarian aset. Saat aku bertutur di hadapan peserta, aku katakan, kebanyakan BKAD nya tak lebih baik dari UPK nya.

Tentang ini menjadi bahan diskusi hangat antara aku dengan Pak Seno selama kegiatan ini. Beliau adalah Ketua Asosiasi BKAD Prov. Riau dan Ketua I Forum BKAD Nasional. Menurutku, Pak Seno termasuk BKAD yang visioner. Usia sepuh tak membuatnya ingin berleha-leha. Pemikirannya maju.

Perbedaan pendapat antara aku dengan Pak Dwi soal mensikapi UU Desa. Kekhawatiran yang dialami kebanyakan UPK membuat teman-teman seolah tak suka dengan UU Desa. Kekhawatiran itu berawal dari isu akan ditariknya aset dana bergulir oleh pemerintah dalam hal ini Kemendesa. Dana tersebut isu nya akan menjadi modal awal BUMDes. Meski sampai sekarang belum terjadi, kekhawatiran itu masih terjadi.

Selain itu, permasalahan adanya kelurahan dalam satu wilayah kecamatan, disampaikan juga. Menurutnya, kelurahan sebagai salah satu SKPD tentu tak mau tunduk dengan UU Desa. Permasalahan yang semestinya bisa diselesaikan di tingkat kecamatan, masih mengganjal. Pemerintah pasti juga bingung. Atau malah cuek? Entah.

Perbedaan lain tentang pilihan bentuk badan hukum. Menurut Pak Dwi, pilihan bentuk badan hukum yang agak sesuai adalah Perkumpulan (PBH). Analisa yang dia paparkan membandingkan antara PT, Koperasi, dan PBH. Kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan badan hukum itu disampaikannya.

Sedang aku masih bertahan dengan pandangan bahwa tak ada satu pun yang sesuai. Aku lebih condong melindungi dengan Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades). Meski semua masih debatable, pilihan Pak Dwi dan teman-teman UPK, tetap aku hormati. Pilihan badan hukum belum ada yang sesuai. Semua masih mengarah ke badan hukum yang bersifat privat. Sedang dana bergulir yang ada masih ditetapkan sebagai warisan publik.

Seperti yang aku sampaikan diatas. Perbedaan itu wajar. Yang penting saling menguatkan.

Setelah agak lama, sesi curhat pun dilakukan. Semua perwakilan tiap kabupaten dipersilakan menyampaikan kondisi yang terjadi di masing-masing tempat. Curhatan ini penting. Bagi teman-teman UPK, mereka butuh orang yang mau mendengarkan. Sedang bagi Pak Dwi, ini menjadi bahan masukan untuk disampaikan ke pemangku kebijakan. Terlalu lama menunggu memang pegel.

Kata Dian Sastro: “Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Biar mengaduh sampai gaduh”.

Kebingungan dan kegamangan dalam melangkah terlihat jelas. Mereka masih setia dengan aturan lama. Meski sebenarnya ingin berbuat lebih. Surat edaran dari Dirjen PPMD Kemendesa pun disikapi berbeda. Padahal jelas-jelas disana tertulis bahwa aturan lama sudah dinyatakan tidak berlaku.

Aku diberi waktu untuk memperkenalkan diri. Sesi yang disediakan untukku esok hari. Sengaja aku ceritakan semasa aku menjadi UPK. Tujuanku agar mereka tak merasa canggung. Biasanya teman-teman UPK merasa canggung berbicara apa adanya saat bertemu dengan personil BKAD. Perlu aku sampaikan bahwa aku pernah menjadi bagian dari pengurus Asosiasi UPK NKRI. Pernah juga mendampingi Pak Dwi memenuhi undangan dari Jakarta. Inti nya aku ingin agar mereka merasa dekat.

Malam itu Kang Kosim berencana mengajak kami keluar. Rencananya kami ingin berkeliling kota Pekanbaru. Melihat malamnya kota yang hampir mirip Jakarta. Kemacetan dan bunyi klakson menjadi ciri khas. Kami pun ingin menikmati makanan khas Pekanbaru. Tentu akan jadi cerita sendiri nantinya.

Bayangan itu tak kunjung tiba. Salah seorang narasumber lain, tak jua sampai. Padahal Kang Kosim ingin juga mengajaknya.

Narasumber yang akan memaparkan tentang aplikasi pelaporan keuangan ini berasal dari Gorontalo. Namanya Nourmat Djou. Aku memanggilnya Bang Jo. Bang Jo terlambat sampai di hotel. Rupanya dia habis keliling Sumatra… hehe….

Pesawat yang dia tumpangi paska transit di Jakarta harus berputar-putar dulu. Saat cuaca buruk karena hujan tak memungkinkan pendaratan, pesawat landing di Jambi. Namun saat pesawat sudah take off lagi, eh Pekanbaru masih hujan. Akhirnya pendaratan dialihkan lagi ke Batam. Baru dari Batam, pesawat bisa mendarat di bandara Sultan Syarif Kasim 2 di sini.

Menurut pengakuan Bang Jo. Perjalanan dari Gorontalo sekitar jam 10.30 WITA, sampai di hotel sekitar jam 24.00 WIB. Perjalanan yang melelahkan. Dia tak jadi bergabung bersama kami.

Kalau saat itu aku sudah kenal, mungkin aku akan meledeknya sembari berujar: “tabahkan hati mu, Nak”.

Hahaha….

Suasana rakor malam
Suasana rakor malam
Sesi curhat
Sesi curhat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here