Belajar ke Riau Tak Perlu Risau

0
180
Peserta narsis

Bagian ke-4

Materi yang aku sampaikan tentang Pengembangan Usaha UPK. Keadaan UPK di Riau yang tak cukup baik membuat Kang Kosim dan teman-teman ingin mengembangkannya. Aset terbanyak hanya berjumlah 3 milyar. Honor tertinggi pun hanya sekitar angka tiga juta untuk take home pay nya. Tak sedikit yang masih berhonor satu jutaan. Padahal UMR di sana mencapai angka diatas 2 juta. Artinya kondisi kesejahteraan pengelola dana milyaran rupiah, masih jauh dari kata sejahtera.

Soal jam kerja, seperti kebanyakan pekerja lain. Sedang kondisi lapangan pun tetap saja ada masalah. Jarak yang jauh atau harus naik kapal saat ke desa-desa memakan sumber daya yang tak sedikit. Aku sudah tak menggubris omongan bahwa pelaku pemberdayaan seharusnya tak berbicara soal kesejahteraan. Pemberdayaan memang penting, tapi urusan perut pelaku nya pun tak kalah penting.

Sebagai seorang muslim, aku ingat ayat 77 dalam QS. Al Qashshash yang berbunyi:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi”.

Maksud ayat diatas sudah jelas. Larangan untuk mengabaikan urusan dunia meski akhirat yang dituju. Ayat ini termasuk yang muhkamat, bukan mutasyabihat. Tak perlu penafsiran yang macam-macam. Siapa pun pasti bisa memaknai.

Lagi pula orang yang mengatakan seolah tabu berbicara tentang kesejahteraan bagi pelaku pemberdayaan pun hanya jarkoni (gelem ngajar, ora gelem nglakoni). Kebanyakan mereka hanya bisa berbicara. Padahal mereka juga tak mau begitu. Maka kesejahteraan bagi pelaku pemberdayaan itu mutlak dibutuhkan. Minimal memenuhi standar KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Pelaku pemberdaya harus kuat. Tak boleh letoy tak berdaya. Apalagi terperdaya.

Aku memulai paparan ini dengan refleksi. Peserta pelatihan aku ajak melihat ke belakang apa yang sudah dilakukan semasa program dan kondisi nya saat ini. Ada 4 (empat) hal yang aku tanyakan. Refleksi tentang kemacetan/tunggakan, surplus, pemberdayaan, dan honor pengurus UPK nya. Apakah masih baik-baik saja, bertambah baik, atau buruk paska program.

Perkiraanku tepat. Karena kebanyakan memang begitu. Kondisi sekarang tidak lebih baik saat program. Tingkat kemacetan dan tunggakan semakin bertambah. Surplus berkurang. Andai masih bertambah pun, pertambahannya tidak signifikan jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Pasalnya hampir semua kelembagaan BKAD yang ada, sekarang minta “jatah”.

Belum lagi berbicara tentang pemberdayaan. Bentuk pemberdayaannya tak jelas, kecuali ya pinjaman yang mudah itu. Pelatihan-pelatihan yang dulu sering dilakukan, sekarang tak nampak. Alokasi dana kelembagaan habis untuk biaya operasional kelembagaan BKAD dan dana sosial. Jika pun masih ada yang melakukan serangkaian pelatihan bagi masyarakat, dana nya pasti kecil.

Sekarang semua pengeluaran murni mengandalkan dari surplus dan operasional. Tak ada lagi dana BLM dengan 2% operasional nya. Dana Operasional Kegiatan (DOK) sebagai dana pendamping pun tak didapat lagi. Tak heran jika semua biaya lebih banyak untuk operasional, baik UPK atau kelembagaan BKAD.

Yang lebih miris di Riau adalah soal honor pengurus UPK. Bagi UPK yang memiliki aset besar, agak mendingan. Sayangnya, aset terbesar di sana hanya berkisar angka 3 milyar saja. Masih ada yang aset nya cuma 1 milyaran saja. Padahal seperti yang aku singgung di paragraf pertama tulisan ini, UMR di sana cukup tinggi.

Kondisi ini dihadapi oleh hampir semua pengelola dana bergulir eks PNPM MP.

Sing aso bae. Akeh kancane ikih.

Tidak demikian mensikapinya. Perlu sikap dan tindakan pro aktif yang positif untuk menjaga kelestariannya. Kemacetan dan tunggakan tak bisa dibiarkan. Surplus tetap dibutuhkan untuk keberlanjutan lembaga. Pemberdayaan harus tetap berjalan. Honor pengurus pun jangan sampai menggerogoti modal. Sepertinya duduk manis berpangku tangan sambil menunggu regulasi dari pemerintah pusat, bukan pilihan yang tepat.

Aku tayangkan daur siklus produk (life cycle product). Ada fase perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Aku katakan kalau semua produk baik layanan jasa, barang, dan bahkan kebijakan, pasti ada masa nya. Kejayaan dan pengelolaan versi program, menurutku, sudah berlalu masa nya.

Kebanyakan pengelolaan dana bergulir (UEP dan SPP), sudah memasuki fase kedewasaan. Bahkan bisa dikatakan masuk fase penurunan. Indikator nya cukup 2 (dua) hal yakni: kemacetan atau tunggakan meningkat, dan idle money pun bertambah. Saat ini bisa dikatakan sudah mulai berlaku nya hukum: the law of diminishing return (hukum pertambahan hasil yang berkurang).

Lalu bagaimana solusinya?

Untung aku pernah membaca buku-buku nya Prof. Rhenald Kasali. Buku-buku yang ditulis oleh guru besar fakultas ekonomi UI ini, menjadi salah satu bacaan favorit ku. Penyampaian yang mudah dicerna membuat aku gandrung pada tiap buku yang beliau tulis. Buku lain berupa terjemahan dari pakar ekonomi dunia: Philip Kotler. Weiz.

Solusi yang ditawarkan oleh Prof. Rhenald Kasali saat terjadi penurunan, ada tiga yakni: 1) Rekonstruksi; 2) Lompat ke kurva kedua; dan 3) Persiapkan kurva ketiga. Mudah kan? Ya. Teori memang mudah. Prakteknya?

Aku percaya dengan sang Profesor. Pelajaran yang aku ambil berasal dari buku beliau tentang transformasi dalam tubuh Pertamina dan Garuda Indonesia. Analisis dari sisi manajemen pada perubahan yang signifikan di kedua BUMN tersebut, membuatku yakin bahwa teori ini aplikatif. Ketiga solusi yang ditawarkan, sudah diimplementasikan dengan baik pada kedua perusahaan negara ini.

Meski pengelolaan dana bergulir tidak sebesar kedua BUMN tersebut, menurutku, memiliki kesamaan. Yakni pada perubahan yang harus segera dilakukan. Perubahan itu meliputi sikap mental, profesionalisme, kemandirian, dan kemampuan dalam berstrategi agar bisa bertahan dan berkembang dalam persaingan yang nyata.

Pertamina dan Garuda Indonesia dulu diistimewakan oleh pemerintah melalui mekanisme monopoli. Sekarang mereka harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Campur tangan pemerintah sudah sangat minim. Hasilnya? Luar biasa.

Pertamina pernah menjadi penyumbang terbesar dari BUMN yang dimiliki guna pembiayaan di APBN. Sedang Garuda Indonesia mendapatkan penghargaan dari Skytrax sebagai maskapai penerbangan terbaik untuk kelas ekonomi. Garuda Indonesia mampu menjawab keraguan dunia akan keselamatan penumpang. Mereka mampu mengalahkan Cathay Pasific, Emirates, Qantas, dan maskapai lain yang lebih bonafid.

Padahal beberapa tahun sebelumnya semua maskapai penerbangan Indonesia dilarang terbang ke seluruh negara di Eropa. Kecelakaan pesawat yang terjadi berulang kali membuat ICAO (International Civil Aviation Organization) menurunkan standar keselamatan Indonesia ke kategori 2, yakni sebuah negara yang tidak memenuhi seluruh persyaratan ICAO Standard and Recommended. Keberhasilan Garuda Indonesia mampu menebus kepercayaan ICAO dan mencabut larangan itu. Ini terjadi karena adanya transformasi besar-besaran di dalam internal mereka.

Jika pengelola dana bergulir ingin tetap eksis dan lestari, maka langkah-langkah yang ditempuh oleh kedua BUMN itu mesti diikuti. Syaratnya hanya ada dua, yakni mau berubah dan belajar. Intinya pada kemauan untuk berubah dan belajar.

Baik. Mari kita bahas satu per satu solusi yang dipaparkan tadi.

Pertama: Rekonstruksi.

Rekonstruksi dimaknai sebagai menata ulang. Teman-teman diharuskan bisa menata ulang sistem pengelolaan, skema kredit, mekanisme dan prosedur pencairan, dan mungkin mengeluarkan produk pinjaman lain. Perubahan ini dilakukan guna menyesuaikan dengan kebiasaan dan siklus keuangan para pemanfaat.

Pola pinjaman yang diberikan kepada masyarakat tidak harus dibayar bulanan. Jika siklus keuangan mereka harian, ya dibuat skema pinjaman dengan angsuran harian. Begitu pula jika siklus keuangan mereka mingguan. Bisa juga skema pinjaman disesuaikan dengan masa panen.

Pelayanan pinjaman tidak boleh kaku harus bulanan. Meski secara hitungan matematis, seorang pedagang kecil mampu mengeluarkan dana yang total satu bulannya bisa 1 juta rupiah misalnya, belum tentu mereka sanggup mengumpulkan uang sebanyak itu. Sebab siklus keuangan mereka harian. Mengumpulkan uang guna mengangsur bulanan sebanyak 1 juta rupiah tetap dirasa berat, meski mereka mampu mengangsur sehari 50 ribu.

Jenis kegiatan rekonstruksi lain yang sudah pasti adalah penagihan.

Kedua: Lompat ke Kurva Kedua.
Lompat ke kurva kedua yang dimaksud ialah membuka usaha lain. Usaha ini disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan personil pengelola. Jika mereka hanya bisa menguasai bidang jasa perdagangan, jangan dipaksakan untuk membuka perusahaan kontraktor. Memang prosentase ROI (Return On Investment), ROA (Return On Assets), dan ROE (Return On Equity) tetap menjadi pertimbangan. Tentunya perhitungan ROI, ROA, dan ROE harus lebih besar dari layanan pinjaman.

Pada praktiknya pembukaan usaha lain bisa dilakukan dengan semangat pemberdayaan. Dalam menjalankan usaha ini, pengelola dana bergulir mengajak masyarakat miskin untuk ikut bekerja. Dengan adanya usaha lain, masyarakat yang tadinya memiliki pendapatan sedikit, bisa bertambah. Syukur bisa merekrut para pengangguran.

Yang perlu menjadi perhatian dalam pembukaan usaha lain ini ya soal SDM. Apakah usaha lain ini nantinya bisa merekrut masyarakat miskin ikut terlibat didalamnya atau tidak. Jangan sampai usaha ini hanya bertujuan mencari keuntungan, sedang si miskin tetap jadi konsumen.

Analisis usaha melalui studi kelayakan usaha tetap dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskannya. Proses pengambilan keputusannya pun tetap melalui mekanisme Musyawarah Antar Desa (MAD). Dalam MAD ini, pengelola harus memaparkan konsep usaha, perencanaannya, prediksi keuntungan, potensi kerugian dan antisipasinya, serta soal SDM tadi.

Ketiga: Persiapkan Kurva Ketiga.

Solusi menangani pertambahan hasil yang berkurang tidak cukup dengan rekonstruksi dan lompat ke kurva kedua. Kita pun mesti mempersiapkan kurva ketiga. Meski berorientasi jangka panjang, kegiatannya tetap harus dilakukan. Sebab kegiatan rekonstruksi belum tentu berhasil. Sedang kurva kedua, cepat atau lambat akan menemui titik jenuh.

Inti dari mempersiapkan kurva ketiga juga belajar. Belajar meraba-raba peluang usaha lain yang belum terjamah pada kegiatan rekonstruksi dan lompat kurva kedua. Bisa juga dilakukan dengan mempersiapkan SDM guna membuka usaha saat kedua solusi diatas gagal.

Persiapan SDM ini lah yang menjadi ranah kegiatan pemberdayaan. Artinya saat hendak membuka usaha lain, SDM nya kita didik dulu. Para peserta proses ini kelak akan di rekrut untuk menjalan usaha lain. Oleh karena nya jenis pendidikan atau pelatihan yang akan dilakukan sudah tergambar jelas, mau dikemanakan.

Sebagai contoh pelatihan menjahit tingkat ahli. Pelatihan ini dimaksudkan untuk mendidik masyarakat agar bisa trampil dan ahli dalam menjahit. Jenis usaha yang dipersiapkan pada kurva ketiga, misalnya usaha konveksi.

Jika sudah jelas demikian, maka pengelola wajib belajar tentang sistem pengupahan, dimana mencari bahan kain, pemasaran, dan pengembangan pola. Kegiatan yang begini lebih jelas dan terprogram. Tentu saja harus belajar juga soal persaingan.

Mulai ngamen
Mulai ngamen

 

Peserta narsis
Peserta narsis
BAGIKAN
Berita sebelumyaBelajar ke Riau Tak Perlu Risau
Berita berikutnyaBelajar ke Riau Tak Perlu Risau
Suami dari seorang istri dan ayah dari tiga anak yang ingin hidup sejahtera bersama saudara, para tetangga, dan masyarakat. Sekarang masih dipercaya sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Desa Kec. Kebasen Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah. Suka membaca dan berteman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here