Berbagi Semangat Kemandirian di Lombok Barat

0
219
Narsis itu wajib... hehe....

Permasalahan yang dihadapi oleh kebanyakan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah soal kemacetan pinjaman dana bergulir. Kemacetan yang semakin hari semakin bertambah menjadi permasalahan yang rumit. Jika kerumitan tentang status aset dan soal regulasi menjadi domain pemerintah, masalah kemacetan hanya bisa diselesaikan oleh pelaku di masing-masing kecamatan. Terbitnya regulasi nantinya, hanya bersifat mendukung. Solusi atas masalah kemacetan hanya bisa diselesaikan oleh pengelola sendiri, bukan yang lain.

Oleh karena itu, sembari menunggu terbitnya regulasi mesti tetap diimbangi dengan aktifitas yang mendukung berkurang atau menangkal kemacetan yang semakin parah. Hilangnya aset di masyarakat akibat kemacetan, menjadi salah satu masalah yang pelik. Masing-masing bisa menyelesaikan dengan cara nya sendiri. Sebab lain lubuk lain belalang. Tak bisa seragam atau diseragamkan.

Kalimat ‘penyelamatan aset’ dimaknai berbeda. Tak sedikit yang mengandalkan regulasi sebagai tamengnya. Ada yang masih bersikap menunggu, ada yang berijtihad dengan memproses status badan hukum, dan ada yang mengembangkan usaha lain yang lebih terkontrol.

Kemacetan di kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, tergolong memprihatinkan. Kemacetan menjadi masalah serius. Ada satu kecamatan yang tingkat kolektibilitas lima nya hampir mencapai setengah dari total aset. Berbagai upaya sudah dilakukan, tetap mentah. Pemanfaat dana bergulir ibarat di sembeleh ora metu getieh (di potong kepala nya nggak keluar darahnya).

Focus Group Disscussion

Pengembangan usaha sebagai pengalihan bentuk aset yang dilakukan di kecamatan Kebasen, menarik perhatian mereka. Mereka mengaku sering mengikuti tulisan dari berbagai kegiatan di sini. Ketertarikan mereka ter-ijabah dengan takdir kami bersua. Diskusi pengembangan usaha dan pemberdayaan pun dilakukan.

Segenap pengurus dan anggota Asosiasi BKAD dan UPK kabupaten Lombok Barat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang ini. Latar belakang masalah yang sama-sama ditemui di lapangan, di ulas. Alternatif solusi berdasar pendapat pakar ekonomi (Prof. Rhenald Kasali) saya jelaskan. Seperti yang pernah saya tuliskan, yakni: 1) rekonstruksi; 2) lompat ke kurva kedua; dan 3) persiapkan kurva ketiga.

Hangatnya diskusi selama kegiatan berlangsung membuat betah. Antusias peserta mengetahui bentuk kegiatan dari ketiga alternatif solusi diatas, menghadirkan kebanggaan. Senang rasa nya, bisa berbagi ilmu dan kebaikan. Karena salah satu penghalang masuk neraka ialah ilmu yang bermanfaat. Semoga begitu adanya.

Butuh keberanian

Paparan singkatan yang dilakukan memancing ramainya diskusi. Kendala logat bahasa dalam penyampaian terbantu oleh Mik Jon. Beliau ketua Asosiasi BKAD Kab. Lombok Barat, yang sering berdiskusi via media sosial. Pemikiran dan aksi yang dilakukan di kecamatan Kebasen, sudah beliau pahami. Apalagi diskusi pagi sebelum ke lokasi FGD, membuat penjelasan dari beliau ke peserta, mempermudah komunikasi.

Seperti halnya teman-teman di tempat lain, keinginan untuk ekspansi usaha sudah ada. Kendala terbesar memang soal keberanian. Kebingungan dan kekhawatiran untuk melakukannya, disebabkan ‘takut melanggar aturan’. Padahal aturannya jelas: Peraturan Bersama Kepala Desa. Jadi, tinggal dikomunikasikan dengan para Kepala Desa.

Kekhawatiran itu pun terimbas dari warning oknum Pendamping Desa yang lama. Wanti-wanti untuk tetap berada di jalur pinjaman modal, menjadi hantu. Seakan, pengembangan usaha selain SPP dianggap keluar dari roh pemberdayaan. Maka pertanyaan yang selalu muncul ialah: apakah benar, SPP sudah sepenuhnya memberdayakan masyarakat?

Jawabannya relatif. Tergantung kondisi masing-masing kecamatan.

Pengembangan usaha dengan tetap menjalankan misi pemberdayaan, bisa dilakukan. Tergantung itikad baik dari pengelola. Sebab secanggih apapun sebuah sistem, jika pelakunya bermental maling, maka akan bocor juga. Namun, selemah apapun sistem, jika pelakunya berniat baik, akan baik pula. Memang, sebaik-baik pengaturan adalah sistem yang komprehensif dan dilakukan oleh pelaku yang amanah dan profesional.

Oleh karena pemikiran mereka tak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan di kecamatan Kebasen, maka saya katakan: “perbedaan kita hanya soal keberanian. Kami sudah berani melakukan, dan Anda belum. Selebihnya, sama”.

BUMADes Mart

Hubungan antara pelaku eks PNPM MP dengan Pemerintah Daerah setempat cukup bagus. Berkali-kali mereka diikutsertakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selama proses musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) baik di desa atau kecamatan, BKAD selalu diikutkan. Berbagai kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan, Asosiasi BKAD dan UPK selalu diminta memberikan sumbang saran. Terakhir, rencana pembuatan BUMADes Mart.

Pemerintah Kabupaten mengatakan akan membuat BUMADes Mart. Proyek percontohan ini akan dilakukan di tiap kecamatan di kabupaten Lombok Barat. Kerjasama dengan pihak ketiga akan dilakukan. Lagi-lagi, mereka diajak bermusyawarah untuk itu.

Saat mereka mengutarakan itu di forum, saya menyampaikan pendapat. Kita mesti belajar dari kasus Freeport, Newmont, dan Gili Trawangan. Pihak ketiga yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, biasanya akan menguasai. Karena mereka lebih lihai dalam hal ini. Lebih baik, pihak ketiga dilibatkan dalam hal pendampingannya saja.

Untuk masalah BUMADes Mart misalnya, bisa berkolaborasi antara Pemkab, Pemdes, BKAD dan UPK. Masing-masing pihak iuran mendirikannya. Kelak ada perhitungan bagi hasil yang disepakati. Berapa prosentase pendapatan yang diterima. Tentu dengan kebersamaan dalam mengembangkan BUMADes Mart tersebut.

Pengembangan potensi lokal

Paska berdiskusi, kami berkeliling desa. Pengembangan potensi lokal guna mendukung pariwisata di Lombok belum banyak dilakukan. Kontribusi BKAD dan UPK dengan hanya mengandalkan SPP dan UEP, belum kentara. Padahal sektor pariwisata ini menjadi andalan di Lombok.

Tekad untuk mengembangkan usaha guna mendukung sektor wisata, akan dilakukan. Produk kelompok SPP berupa dodol nangka bisa diandalkan. Sayangnya gerai untuk display oleh-oleh khas Lombok yang dimiliki oleh masyarakat melalui BKAD dan UPK, belum ada.

Kerjasama dengan biro perjalanan wisata untuk membelokkan kunjungan wisatawan ke gerai, memungkinkan dilakukan. Bahkan, dengan jejaring pelaku eks PNPM MP yang tersebar di seluruh Indonesia, usaha biro perjalanan wisata bisa dilakukan.

Pengembangan potensi lokal yang lain ada pada sektor perikanan. Sumber mata air di kecamatan Narmada sangat melimpah. Air yang mengalir dari Narmada, menjadi urat nadi kehidupan di kota Mataram. Sayangnya sektor perikanan belum digarap. Padahal kebutuhan akan ikan air tawar, khususnya di daerah Sumbawa, sangat besar.

Semua yang tergambar akan pengembangan potensi lokal, masih ‘baru akan dilakukan’. Kembali lagi soal keberanian. Kita berharap FGD yang terselenggara, bisa mengubah ‘baru akan dilakukan’ menjadi ‘berhasil dilakukan’.

Semoga.

FGD nya seru.

 

Narsis itu wajib… hehe….

 

Melihat potensi lokal lainnya
BAGIKAN
Berita sebelumyaWisata Kuliner Seputaran Kantor BKAD
Berita berikutnyaDia yang Sulit Mengatakan Cinta
Suami dari seorang istri dan ayah dari tiga anak yang ingin hidup sejahtera bersama saudara, para tetangga, dan masyarakat. Sekarang masih dipercaya sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Desa Kec. Kebasen Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah. Suka membaca dan berteman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here