Desa Bukan Sarang Koruptor

27
2481
Pemasangan Infografis APBDes di pinggir jalan raya

Menurut Cak Lontong, pelaku korupsi belum tentu koruptor. Karena koruptor adalah mereka yang tertangkap korupsi. Kalau belum menjadi koruptor, maka masih berlabel pejabat. Untuk bisa korupsi, prasyarat awal ialah harus menjadi pejabat. Sedang koruptor level nya berada diatas pejabat. Pejabat desa pun rawan melakukan korupsi. Oleh karena nya layak diawasi.

Sayangnya, paradigma ini muncul karena Undang-Undang Desa (UU Desa) dipahami sebab adanya Dana Desa yang menyertainya. Hak istimewa berupa kewenangan desa yang berasaskan rekognisi dan subsidiaritas, tidak dipahami. Tak heran, muncul berbagai “penyeragaman” bagi desa. Pengawasan ketat akan penggunaannya pun dianggap sangat penting.

Momerandum of Understanding (MoU) antara Kemendagri, Kemendesa PDT, dan Polri guna mengawasi dana desa, dianggap berlebihan. Pasalnya Kemendesa PDT sudah mempunyai Satgas Dana Desa. Perangkat Daerah seperti inspektorat jelas ikut mengawasi. Apalagi jika dilihat besaran untuk desa yang “hanya” 70 triliun dari 2000 an triliun APBN. Mengapa harus keroyokan mengawasinya.

Pemasangan Infografis APBDes di pinggir jalan raya

Pembinaan dan pengawasan

Sudah menjadi tugas pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan. Berbagai regulasi yang ada, mengamanatkan hal itu. Sayangnya, pelaksanaannya menjadi timpang. Pengawasan lebih dominan daripada pembinaan. Saat ditanya fatwa tentang sebuah kebingungan di desa, biasanya mereka akan menjawab: “kita tunggu aturannya”.

Bayangkan saja, sejak diberlakukan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, belum semua aparat desa mendapatkan sosialisasi tentangnya. Mereka dan masyarakat belajar sendiri, menafsirkan sendiri, dan menjalankannya sesuai pemahaman masing-masing. Belum lagi munculnya regulasi yang seakan bertolak belakang baik dari kementrian yang mengurusi desa maupun sektoral.

Pengawasan dirasa lebih gagah. Karena hasilnya lebih cepat. Temuan demi temuan menjadi “prestasi” saat pengawasan. Sedang pembinaan seakan terabaikan. Porsi pengawasan lebih banyak dari pembinaan. Sebab pembinaan memang lebih sulit dilakukan.

Dana Desa salah satu pemantik bergairahnya pembangunan di desa.

Kreasi dan inovasi

Kebiasaan aparat birokrasi yang lebih suka menunggu instruksi berbeda dengan desa yang lebih suka melakukan inisiasi. Saat inisiasi sebagai bentuk kreasi dan inovasi, selalu diajukan pertanyaan sakti: apa ada dasar hukumnya? atau apa sudah diperintahkan?, sebaiknya menunggu regulasi, ya?. Makna rekognisi dan subsidiaritas menjadi bias.

Beruntung, Kementrian Desa dan PDT telah meluncurkan Program Inovasi Desa. Bisa dijadikan rujukan dan alasan tentang pelbagai inovasi yang desa lakukan. Meski sebelum adanya program ini, desa-desa sudah mulai berinovasi.

Salah satu praktek baik inovasi berupa infografis APBDes. Pemerintah Desa berani menyampaikan besaran pendapatan desa dan rencana penggunaannya. Praktek baik ini sepertinya belum pernah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengawasan yang berlebih seperti ini, jelas akan membawa dampak buruk. Masyarakat dan pemerintah desa akan gamang melakukan kreasi dan inovasi. Mereka akan terjebak pada kekhawatiran dan pertanyaan sakti tersebut. Hantu ketakutan akan kesalahan lebih mendominasi pikiran orang desa daripada memikirkan bagaimana melakukan kreasi dan inovasi demi kemandirian desa.

Salah satu bentuk kreasi dan inovasi desa.

Pengawasan berbasis pembinaan

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan belum dimaksimalkan. Hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pembangunan desa yang tertuang pada pasal 82 UU Desa pun pun belum maksimal. Permasalahannya sama: belum merata nya sosialisasi dan pemahaman tentang UU Desa.

Pemerintah tidak sabar, begitu ungkap Hadian Supriatna, rekan saya. Kasus korupsi yang terjadi di beberapa desa, tidak disikapi secara arif. Karena modus dan penyebab korupsi itu apa sebenarnya. Bisa jadi korupsi itu dilakukan karena kesalahan prosedural, yang disebabkan karena minimnya pemahaman akan UU Desa, dan atau pembinaan dari pemerintah yang sangat minim. Andai kasus tersebut murni dilakukan karena niat jahat pelaku, maka silakan saja dipidanakan.

Oleh karena itu, sebaiknya pengawasan yang dilakukan berbasis pembinaan. Tidak lantas menjustifikasi bahwa itu salah. Maknai bahwa UU Desa dengan asas rekognisi dan subsidiaritas itu adalah pengakuan akan keberadaan desa, bukan pelimpahan wewenang ala otonomi daerah.

Ibarat belajar agama, mari pahami UU Desa dalam hal syari’at, hakikat, dan ma’rifat, sehingga tidak mudah mengatakan bid’ah dan sesat. Semua pihak yang berhubungan desa, termasuk aparat penegak hukum, perlu memahami itu. Karena desa bukan sarang koruptor.

Salam.

Musyawarah Desa sebagai salah satu bentuk transparansi

27 KOMENTAR

  1. Setuju desa bukan sarang koruptor….
    Pengawasan harusnya bukan desanya, tp stakeholder diatasnya (kecamatan/kabupaten) yang titip anggaran. Jadi, pemerintah pusat tidak pakai istilah pengawasan (mengawasi penggunaan DD oleh desa) tapi istilah mengamankan (agar Desa tidak jd sapi perah kecamatan/kab).

  2. Ketakutan yang berlebihan menyebabkan tindakan yang kurang profesional dan proporsional. Yang terpenting sesungguhnya adalah bagaimana melakukan pendidikan ke warga Desa akan “hak2 rekognisinya”.

  3. Syariat…hakikat..makrifat.itu ruhnya .3 itu pandai membacanya maka dana desa bisa memberikan manfaat dan keberdayaan .inspiratif sekali

  4. langkah politik polri menuju Densus Anti Korupsi…..

    karakteristik desa itu partisipatif,,, ..yg diperlukn adlh meningkatnya pemantauan partisipatif masy yg lbh berbudaya ..

    memasyarakatkan papan informasi, leafleat, buletin desa, perlu pengelola yg baik di desa ( bs dilakukan kpmd) agar masy awam bisa menikmati transparansi…

  5. Sepakat, Sy Sekdes disalah satu desa di Kabupaten Sambas, Kalbar… kita belajar ingin tahu, kita belajar ingin pandai dan benar mengurus desa, memajukan desa tidak semudah membalikkan telapak tangan, kita berhadapan dengan masyarakat yg berbagai keinginan dan kepentingan, tapi itulah desa, dengn adanya DD sedikit demi sedikit kita merubah wajah desa, walau apapun yg mengawasi dan melakukukan pengawasan terhadap kinerja Pemdes silakan, kita masih punya harga diri untuk membangun Negri, banyak yg tidak puas itu hal biasa mungkin karena hasrat mereka belum tersalurkan, Kami Bangga Merencanakan Sendiri, Kami Bangga Membuat Anggaran Sendiri, Kami Bangga mengelola Sendiri dan Kami Bangga Bisa melaporkan Sendiri hasil dr kegiatan kami,
    Majulah Desaku
    Kami Bangga Membangun Desa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here