Diskusi Kewenangan Desa

0
375
Kepala Bappeda, Eko Prijanto (baju hitam), menerima usulan kami.

Setelah cukup lama berdiskusi tentang kewenangan desa dalam grup WA, hasilnya pun mesti disampaikan kepada pemerintah. Adalah Kepala Bappeda Kab. Banyumas, Eko Prijanto, yang memberi kesempatan kepada para kepala desa dan pegiat desa untuk berdiskusi. Hasil diskusi itu bisa disampaikan sebagai salah satu bahan masukan bagi Pemkab Banyumas.

Hal ini beliau sampaikan pada acara Sekolah Desa Membangun di Aula Balai Desa Ajibarang Wetan beberapa waktu lalu. Saat itu beliau hadir secara pribadi. Demi melihat antusias desa dalam kegiatan saling belajar, beliau pun memberikan apresiasi. Salah satunya meminta pada peserta untuk membentuk tim guna membahas dan mendata apa-apa saja kewenangan desa. Daftar kewenangan desa versi pegiat dan pelaku di desa akan menjadi bahan pembahasan di tingkat kabupaten.

Ah, kalau berbicara tentang kewenangan, aku jadi ingat guyonan yang sering dilontarkan pada Kades saat rakor Forum Kades se-kec. Kebasen.

“Sekarang kewenangan Kepala Desa semakin banyak. Bahkan ada yang tumpang tindih. Tapi dari kesekian kewenangan yang paling berat adalah tumpang tindih yang kewenangan”.

Tawa pun meledak.

Diskusi-diskusi panjang selama kurang lebih 2 (dua) bulan ini sayang kalau tak ditindaklanjuti. Saat itu, Pak Eko mempersilakan teman-teman GDM, kalau mau menghadap beliau. Ini kesempatan bagus. Oleh karenanya, saat kumpul di hotel Moroseneng kemarin (01/06/2016), kami sepakat menghadap Pak Eko. Alhamdulillah, beliau pun bisa ditemui siang tadi.

Sekitar jam 2 siang, kami datang. Aku langsung dari Kebasen, Pak Budi Ragil dan Kang Fadli turun dari Melung, sedang Mas Bayu baru menjemput istri. Kami yang menghadap yakni: Mas Bayu, Mba Siti Zul, Pak Budi Ragil, Kang Fadli, dan aku, seperti mewakili semua unsur. Ada Kepala Desa, pegiat desa, peneliti desa, dan pelaku pemberdayaan di desa. Hampir komplit. Hanya unsur BPD yang belum ada.

Diskusi santai diawali dari Mas Bayu yang mengingatkan beliau Pak Eko soal juguran Sekolah Desa Membangun di Ajibarang Wetan. Soal kewenangan desa yang sampai sekarang belum jua turun Perbup-nya. Sebenarnya Pak Eko hendak menghubungi Pak Wahyu dari Tapem. Tapi Mas Bayu katakan kalau dia sudah pernah ketemu Pak Wahyu dan berdiskusi soal ini.

Kendala yang ditemui oleh Pak Wahyu adalah soal Permendesa No. 1 Tahun 2015. Informasi yang didapat bahwa Permendesa itu akan dicabut dan dialihkan ke Kemendagri sesuai domainnya. Tapi sampai sekarang belum jua terbit. Maka pihak Tapem belum berani melangkah. Yah, begitu lah adat kebiasaan birokrasi. Kita mesti maklum.

Seperti yang Pak Eko sampaikan, selama belum ada aturan jelas dari Pemerintah Pusat, jajaran birokrasi di daerah enggan bertindak. Bukan apa-apa. Mereka takut bahwa pendapat pribadi dianggap fatwa oleh masyarakat desa sebagai pembenaran tindakan. Niat hati membantu, eh takut kena batu sendiri.

Namun demikian, obrolan tentang kewenangan desa mesti dilanjutkan. Pertemuan FGD-FGD mesti sering dilakukan. Paling tidak, selain bisa menambah panjang daftar kewenangan desa, juga bisa meyakinkan kepada pemangku kebijakan di desa untuk melangkah. Kepala Desa yang berani, bisa saja melangkah. Tapi, bagi Kepala Desa yang minggrang-minggring tentu akan sangat berhati-hati. Sayangnya kehati-hatian yang dilakukan oleh Kepala Desa tak jarang yang tidak bisa mengakomodir kebutuhan warga nya. Alasannya: ‘belum ada aturannya’.

Pemahaman kaidah hukum yang berbeda bisa menjadi penghalang. Bagi sebagian orang prinsip: ‘segala sesuatu dilarang kecuali yang diperintahkan’, dijadikan pegangan demi kehati-hatian. Tapi bagi yang lain, prinsip: ‘segala sesuatu diperbolehkan, kecuali yang dilarang’, menjadi dasar melakukan sesuatu yang diyakini benar.

Kedua kaidah hukum tersebut membawa konsekuensi sendiri-sendiri.

Prinsip pertama akan membawa seseorang relatif bersih dan tidak terjerat kasus hukum. Tapi di sisi lain, tidak bisa mengakomodir kepentingan warga karena takut melanggar aturan. Zona abu-abu menjadi tabu untuk disentuh. Mungkin mereka berprinsip juga: ‘yang halal sudah jelas, yang haram pun demikian. Zona abu-abu (syubhat) adalah zona yang lebih baik ditinggalkan’.

Padahal prinsip ini hanya dipakai untuk urusan akidah dan ibadah, bukan muamalah. Sedang urusan duniawi kan lebih banyak soal muamalah. Tapi prinsip ini masih saja di pegang. Kadang konyol juga kalau dipikir-pikir. Tak bisa membedakan dan menerapkan pegangan sebuah prinsip. Yah, mau bagaimana lagi. Ini lah hidup. Warna-warni selalu menghiasi.

Prinsip kedua akan membawa seseorang lebih kreatif. Soal terjerat kasus hukum atau tidak, tergantung pemahaman dan kecerdasannya memahami substansi aturan. Prinsip ini akan bisa mengakomodir kepentingan warga selama jelas-jelas tidak melanggar aturan. Mereka berani bermain di zona abu-abu. Zona dimana belum ada aturan jelas yang mengaturnya. Kadang mereka terlalu berani juga.

Berbicara soal ini, Pak Eko memberikan contoh praktik yang ada di tingkat kabupaten. Tapi beliau selalu mewanti-wanti agar tidak dijadikan dasar hukum. Pendapat dan strategi beliau dalam penyusunan anggaran misalnya, tak ingin di ekspose. Takutnya akan dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan di desa.

“Jangan sampai ada yang bilang: kata Kepala Bappeda begini”, demikian ujarnya.

Aku sepakat dan paham posisi beliau. Semua serba salah. Jika memberitahu yang demikian bisa jadi bumerang. Padahal apa yang beliau lakukan selama ini toh bisa dipahami baik oleh Bupati maupun DPRD. Alasan itu lah yang sering membuat jajaran SKPD enggan di undang diskusi tentang sesuatu yang belum jelas aturannya. Ya itu tadi, mbok jadi bumerang.

Memang, saat muncul idiom ‘semua harus ada aturannya’ para pemangku kebijakan di desa yang tadinya cerdas, sekarang tidak lagi. Orang-orang desa yang identik dengan iguh pratikel seolah tak berdaya lagi. Kecerdasan orang desa dalam mensikapi sesuatu seakan hilang begitu saja. Siapa penyebabnya? Ya kita-kita juga.

Semestinya dengan adanya UU Desa, soal kecerdasan dalam menyesuaikan diri tetap dipertahankan. Ada atau tidak ada kewenangan, ada atau tidak ada dana, toh orang desa tetap eksis sejak jaman sebelum kemerdekaan. Lha kok setelah ada UU Desa malah repot sendiri.

Persoalan pendidikan dasar (baca: PAUD) misalnya. Mestinya karena pendidikan menjadi bagian dari tugas pemerintah, termasuk Pemdes. Ini bisa menjadi perhatian juga. Hanya tinggal mencermati aturan yang ada. Bisa nggak diupayakan. Apa bentuknya. Bagaimana cara melaksanakannya.

Kalau dulu saat tak ada dana desa bisa melakukan, sekarang saat ada dana pun mestinya demikian. Apa yang mesti digunakan? Ya, iguh pratikel tadi. Yang penting demi kebaikan dan tidak melanggar aturan yang ada. Nah, pegangannya itu. ‘Tidak melanggar aturan’.

Soal belum atau sudah ada aturannya, menurutku, itu bukan ranah kita. Itu urusan pemerintah yang lebih tinggi. Kalau belum ada aturannya, asal tidak melanggar aturan yang sudah ada, dan memiliki keyakinan benar, lakukan saja.

“Ya iya lah. Kamu kan penganut prinsip kedua. Kalau bertemu dengan orang yang menganut prinsip pertama bagaimana?”

Terserah. Aku menghormati pilihan mereka juga kok.

Belum lagi saat aku menyinggung soal kewenangan yang bersinggungan dengan Perhutani. Soal hak kelola hutan. Persoalan ini aku utarakan karena aku ingat obrolan dengan Kades Kalisalak. Saat beliau ingin mengembangkan wisata hutan di Curug Song, terkendala pada aturan Perhutani.

Saat aku berdiskusi dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kalisalak soal pengembangan desa wisata, sarana pendukungnya tidak bisa dibangun di sana. Kata nya dilarang oleh pihak Perhutani. Padahal menurut mereka, sejak dulu, tanah di sana adalah milik warga. Nah, bagaimana ceritanya soal alih kelola itu, kami tak tahu.

Menanggapi hal ini, Pak Eko menyarankan untuk yang pasti-pasti saja. Kalau sudah jelas dilarang, baiknya dihindari. Bukan sedang pesimis, itu memang terlalu berat untuk dilakukan. Apalagi jalur birokrasi Perhutani sudah ada sendiri. Bukan domain kabupaten.

Sangat disayangkan memang. Saat peta desa menyebutkan bahwa secara administratif tanah tersebut adalah milik desa, sekarang dikelola oleh Perhutani, desa tak bisa apa-apa kecuali ijin dari Perhutani. Kewenangan hak asal usul dan lokal skala desa yang dibawa oleh UU Desa belum bisa dilakukan. Yah, ini perlu proses. Salah satu prosesnya adalah soal kesiapan mental, baik pemerintah yang lebih tinggi, dan juga pemerintah dan masyarakat desa sendiri.

Persiapan mental ini penting. Sering kali kita jadi ‘mental’ gara-gara tak kuat mental. Andai hak kelola hutan diberikan ke desa, bukan tidak mungkin akan terjadi kerusakan. Mental masyarakat yang masih seperti kere munggah bale itu penyebabnya. Mentang-mentang sudah diberi kewenangan, bisa bertindak semau sendiri. Bisa-bisa saja, bukan berkah yang didapat, tapi musibah yang datang. Ini berlaku untuk kewenangan yang lain.

Yang jelas, pertemuan kami di ruang kerja Pak Eko hanya ingin menyamakan persepsi. Bahwa sebuah kebijakan perlu di dorong. Pemerintah pusat memiliki kewajiban mengeluarkan regulasi tentang ini. Namun demikian, masyarakat pun mesti bergerak. Yakni mendorong dikeluarkannya sebuah regulasi yang diinginkan oleh masyarakat.

Paling tidak, usulan untuk menggelar FGD di berbagai tempat di dukung. FGD ini dimaksudkan untuk membangun kesepahaman bersama dan memberikan keyakinan kepada Kades dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan di desa. Kalau mereka sudah yakin dan berani, jangan minggrang-minggring. Tapi kalau tak yakin, dan atau tahu sudah dilarang, jangan dilakukan.

Istilahnya: angger wani aja wedi-wedi; angger wedi aja wani-wani. Tapi harus yakin bahwa baik melakukan atau tidak, mereka tahu konsekuensinya.

Dalam pelaksanaan FGD itu, Pak Eko mengingatkan kepada kami. Jangan sampai ada desa yang minta fatwa terkait sesuatu yang belum ada aturannya. Posisi mereka di jajaran birokrasi harus dipahami. Harap maklum, birokrasi kita kan masih harus: Yes, Sir!

Namun yang membuatku terkesan adalah keterbukaan Pak Eko selaku Kepala Badan. Beliau tak anti masukan dari masyarakat. Perencanaan pembangunan yang partisipatif, dan apresiatif menjadi penting ke depan. Asas legalitas saja tak cukup memang. Perlu memperhatikan pula asas legitimasi.

Penghargaan pemerintah kabupaten Banyumas di bidang perencanaan berupa tofi Pangripta Abipraya dan uang pembinaan sebanyak 1 milyar rupiah, tak lepas dari sentuhan beliau. Pemkab Banyumas menjadi yang terbaik di Jawa Tengah dan masuk 16 besar tingkat nasional. Aku yakin, Pak Eko memang peran penting dalam mendapatkan penghargaan ini. Ini tak lepas dari bawaan beliau yang low profile.

Selamat ya, Pak Eko.

Kepala Bappeda, Eko Prijanto (baju hitam), menerima usulan kami.
Kepala Bappeda, Eko Prijanto (baju hitam), menerima usulan kami.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here