Inisiasi Kerjasama Antar Desa Singingi Hilir – Riau

0
1350
Suasana Lokakarya

Lagi-lagi, kendalanya bukan soal teknis. Realisasi dari kerjasama antar desa dengan berbasis pemberdayaan masyarakat sudah tergambar kendalanya. Sebab, meski didominasi oleh para penduduk Jawa yang bertransmigrasi pada tahun 80-an, etos kerja sudah menurun. Orang-orang Jawa yang terkenal ulet dan memiliki etos kerja tinggi, kalah dengan sumber pendapatan bernama sawit. Saking mudahnya mendapatkan uang dari sawit, tumbuh rasa enggan bekerja lebih maksimal.

Turunnya harga sawit yang membuat mereka menjerit, bukan kali ini saja. Beberapa tahun yang lalu pun demikian, namun mereka tetap begitu. Tidak melakukan langkah antisipasi yang nyata apabila harga sawit anjlok lagi. Kemudahan dalam zona nyaman membuat terlena dan mengkerdilkan kreatifitas.

Keprihatinan atas kondisi ini lah yang membuat para pegiat desa khususnya di kecamatan Singingi Hilir, merasa perlu berbuat sesuatu. Momentum lahirnya UU Desa dengan kewenangan bagi desa, coba mereka maksimalkan. Menginisiasi adanya kerjasama antar desa guna memberdayakan masyarakat dirasa lebih bisa dirasakan manfaatnya daripada desa bekerja sendiri-sendiri.

Pembukaan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan kab. Kuantan Singingi

Lokakarya

Salah satu alasan mengapa saya diundang sebagai narasumber, dikarenakan kesamaan asal usul. Mayoritas penduduk di kecamatan Singingi Hilir adalah transmigran dari Banyumas Raya dengan kultur budaya yang sama. Maka saat materi kerjasama antar desa yang saya ampu, bahasa pengantar pun campuran. Senyum dan tertawa sumringah dari para peserta adalah wujud pelampiasan kerinduan akan Banyumas, adat budaya, dan bahasa kesehariannya.

Lokakarya ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas maksud dan tujuan rencana kerjasama antar desa nantinya. Salah satu wujudnya adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA). Sebagai praktisi kerjasama antar desa di Banyumas dengan beberapa contoh kegiatannya, saya paparkan. Tentunya sebagai penyemangat, hasil manisnya yang lebih ditonjolkan. Namun bukan tanpa aral, karena hidup memang tak se-mulus p*h*nya Luna Maya.

Para peserta yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, Direktur BUMDesa, dan unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), memang tak utuh saat sesi kedua sehabis dhuhur. Rasanya dimana-mana hampir sama. Tapi tak mengapa yang penting pesan-pesan bisa tersampaikan dengan jelas. Toh, dukungan pihak kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat kabupaten begitu kentara. Kepala Dinas berkenan hadir, membuka acara, dan mengisi materi pada sesi pertama.

Proses pendampingan transformasi BKD menjadi BPR sebagai anak perusahaan dari BUMDesa Bersama Banyumas, dengan alur tahapannya dipaparkan. Kebersamaan dalam 2 (dua) tahun berproses transformasi mewujudkan gagasan untuk mengembangkan usaha lain, semisal budidaya jagung, ternak sapi, cluster perumahan, dan rencana usaha tambang. Pembagian nilai usaha antara BUMDesa, BUMDesa Bersama di kecamatan, dan di kabupaten tak ketinggalan disampaikan. Pelibatan masyarakat dalam kepemilikan saham melalui koperasi menjadi wujud komitmen bahwa masyarakat desa adalah subyek. Setelah Brimas, kini muncul Bamastra, dan Barista sebagai entitas ekonomi skala antar desa di Banyumas.

Rencana kerja tindak lanjut dari lokakarya ini sudah disusun dan direncanakan mereka hendak berkunjung ke Jawa, khususnya Banyumas. Hal-hal teknis bisa dilaksanakan segera. PR selanjutnya bagi para penggagas acara ini adalah mengkomunikasikan ulang kepada pemangku kebijakan, yakni Kepala Desa, yang pada sesi kedua absen.

Suasana Lokakarya

Satu tekad

Saat tanya jawab, tercetuslah tekad bersama bahwa kerjasama antar desa harus segera direalisasikan. Mungkin dalam waktu dekat, bentuk awalnya adalah pendirian BUMDesa Bersama. Tentunya dengan mentransformasikan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) terlebih dahulu agar sesuai dengan amanat UU Desa, sesuai dengan tahapan-tahapannya serta perdes dan permakades-nya.

Kesadaran akan perlunya bekerjasama dan bangkit melalui usaha bersama dalam wadah BUMDesa Bersama, terlihat jelas. Ke depan sawit tidak bisa diandalkan. Sedangkan potensi alam, keuangan desa, dan rencana kerjasama dengan 8 (delapan) perusahaan pengolah sawit, diyakini mampu sebagai tonggak awal. Berupaya berpikir dan bertindak out of the box, untuk bisa move on dari sawit.

Berbagai wacana usaha bersama yang muncul perlu dibahas lebih detail. Ego masing-masing desa harus ditekan. Kemungkinan akan keberhasilan dengan didukung kemampuan dana, sumber daya manusia, peluang pasar, dan saluran distribusinya, menjadi pertimbangannya. Kebutuhan akan daging sapi saat Idul Adha, pengembangan wisata alam, pertanian dan aneka buah yang selama ini didatangkan dari Solok-Sumbar, dan air minum kemasan yang juga didatangkan dari Kampar, mesti dikerucutkan lagi.

Yang penting satu tekad untuk bersama-sama usaha guna kesejahteraan dimasa depan. Kesadaran dan upaya menuju itu memang momentumnya tepat dilakukan sekarang. Tatkala sawit masih bisa diandalkan, melompat ke kurva kedua, meminjam istilah Prof. Rhenald Kasali, pilihan yang pas sebelum kurva pertama menuju ke garis menurun.

Sinergi

Inisiasi lokakarya guna mewujudkan kerjasama antar desa bermula dari obrolan ringan. Kegelisahan dari pegiat desa baik dalam struktural pemerintahan dan lembaga pemberdayaan bersinergi melaksanakan kegiatan ini. Meski masih sering terjadi dikotomi produk rezim lama atau baru dalam pemberdayaan masyarakat desa, nyatanya tak berlaku di sini. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kuberi di Singingi Hilir semakin eksis dan terasa keberadaannya. Alhasil, mereka lah yang menjadi tuan rumah dan penopang dana untuk kegiatan lokakarya ini.

Keberadaan lembaga pemberdayaan bentukan program lama masih sangat dibutuhkan. Hadirnya UU Desa dengan hak istimewa berupa kewenangan dan dana desa nya, tak bisa mengesampingkan peran aktif lembaga ini. Mereka pun tak alergi dengan model baru yang dimasifkan oleh pemerintah. Sinergisitas tergambar dalam berbagai kegiatan pemberdayaan. Bahkan UPK Kuberi siap mendukung penuh pembentukan BKAD versi UU Desa dan BUMDesa Bersama. Bentuk dari dukungan itu berupa peningkatan kapasitas, pendampingan, penyusunan road map, dan menyiapkan modal usaha guna ikut dalam penyertaan modal.

Tak peduli produk lama atau baru; tak peduli baju diantara pelaku; tak peduli pula regulasi dalam tataran implementasi. Para pegiat desa lebih mementingkan esensi pemberdayaan bagi masyarakat desa. Para pengelola sadar betul bahwa aset yang dikelola UPK diamanatkan guna pemberdayaan.

Bahkan Kang Qosyim, selaku Ketua UPK, berujar: “andai jadi studi banding ke Jawa, kami siap mensupport dananya”.

Mantap!

Bersama kelembagaan UPK Kuberi Singingi Hilir-Riau
Sparring Partner Badminton
Pakai seragam baru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here