Jangan Mengukur Baju Orang Lain Dengan Badan Sendiri

2
697
Arahan Bupati Banyumas.

Tulisan ini merupakan penyaluran rasa dari mengikuti Focus Group Discussion di aula Bappeda siang tadi (16/11/2016). Enggan berkomentar dalam diskusi, unek-unek ini aku tulis saja. Biar banyak yang membaca juga. Toh, kalau melihat durasi waktunya, lebih banyak paparan ketimbang diskusi.

Kamu pasti mafhum dengan peribahasa yang aku jadikan judul tulisan. Menentukan baik buruk orang lain dari kacamata sendiri, tentunya jadi lucu. Bagaimana mungkin seseorang bisa menilai orang lain dari standar dirinya. Tentu tidak pas jadinya. Ukur lah baju orang lain dengan badan mereka. Itu lebih adil.

Berbicara tentang desa, mestinya mengukur dari pandangan orang desa. Bahwa desa terbelakang, miskin, bodoh, tak lepas dari stigma dan teori labeling. Nyata nya kearifan orang desa mampu membuat mereka bertahan. Gempuran-gempuran budaya dan pergeseran tata nilai dari intervensi pihak luar, tak lantas membuat desa luntur. Hanya sedikit bercak di lapisan luarnya saja.

Seiring dibukanya kran informasi dan komunikasi, desa secara cepat bergeliat dan mengejar ketertinggalan. Dimana ketertinggalan itu terjadi karena ketimpangan pembangunan selama ini. Pembangunan yang tidak proporsional itu lah biang keladi nya. Pihak luar masih memandang desa sebagai obyek yang harus “dibina dan dibantu”.

Menjawab kritik dengan karya

Aku sepakat dengan ucapan Heri Kristianto. Tak perlu membantah omongan miring tentang desa. Buktikan saja dengan karya. Apalagi kritikan itu datang dari pihak yang berwenang menilai desa. Memang domain mereka memberikan pandangan tentang desa. Andai kesimpulan mereka tetap sama, yakni harus membina dan membantu desa, ya biarkan saja. Kita pakai cara sendiri versi desa.

Energi yang kita punyai lebih baik difokuskan pada sebuah kerja. Kerja pemberdayaan yang mampu secara efektif dan efisien menyelesaikan permasalahan-permasalahan di desa. Modal sosial dan kapital yang sudah dimiliki, dioptimalkan guna itu. Yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya hasil survei tentang kemiskinan misalnya. Tapi solusi untuk memecahkan problem tersebut. Dan orang desa pasti bisa.

Orang-orang desa selalu punya cara untuk berkarya. Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, masih sama dimiliki orang-orang desa. kita tahu, negara mawa tata, desa mawa cara. Orang berpendidikan punya Indeks Prestasi, orang desa punya ‘Iguh Pratikel’.

Arahan Bupati Banyumas.
Arahan Bupati Banyumas.

Perencanaan berbasis data versi desa

Pembangunan desa yang dilakukan dengan dana di desa memang masih perlu evaluasi. Fokus pembangunan masih berkutat di pemenuhan infrastruktur dasar. Menurutku, ini masih wajar. Puluhan tahun, desa hampir tak tersentuh pembangunan. Euforia pembangunan fisik masih terlihat. Apalagi bagi Kepala Desa yang berpikiran pragmatis. Pembangunan fisik lebih membanggakan.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) pun masih diwarnai ego wilayah. Masing-masing ketua RT, RW, tokoh perwakilan organisasi dan lembaga di desa masih berpikir ‘mendapat jatah’ pengalokasian dana kegiatan. Memikirkan kemajuan desa secara komprehensif masih belum.

Ah, sebenarnya fenomena seperti ini tidak hanya di desa saja. Perencanaan pembangunan di level yang lebih tinggi juga masih demikian.

Kang Fadli mengusulkan adanya perencanaan apresiatif. Dimana perencanaan berbasis mimpi dengan mendasarkan pada data. Sebab perencanaan pembangunan yang sudah-sudah, masih berbasiskan masalah. Sedangkan data di desa, belum dijadikan pegangan dalam perencanaan pembangunan. Jadinya, nggak nyambung antara data dengan perencanaan.

Namun demikian, Kang Fadli menyampaikan pentingnya data versi desa. Desa memiliki standar sendiri yang disepakati dalam musyawarah desa dan ditetapkan dalam peraturan desa. Standar penyusunan data disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa, tidak digeneralisir.

Kaitan data dari BPS, bisa disinkronkan. Bahkan sebenarnya, jika data versi desa sudah ada, pihak manapun tinggal melakukan verifikasi. Kepentingan yang disasar oleh pihak-pihak tadi akan terbantu. Tinggal mereka menambahkan kekurangan data yang ada.

Tekun menyimak.
Tekun menyimak.

Beri kesempatan dan kepercayaan

Beberapa waktu lalu, aku menulis dengan judul: Give us a chance. Tulisan itu menegaskan bahwa yang dibutuhkan oleh orang desa adalah kesempatan. Kesempatan mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Kesempatan yang selama puluhan tahun, tidak didapatkan oleh desa. Berbagai program yang masuk, desa hanya bertugas mengurus, tidak mengatur. Akhirnya, gagal, gagal, dan gagal.

Kita tahu, bahwa seseorang hanya akan diketahui sejauh mana kemampuannya, saat diberi kesempatan. Demikian juga desa. Jika desa diberi kesempatan untuk mengatur dan mengurus, akan terlihat mampu atau tidak. Tidak bijak menilai sebelum memberi kesempatan. Pun terlalu prematur menilai sebuah hasil jika waktunya terlalu pendek.

Kekhawatiran akan kegagalan bermula dari ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan terhadap desa bermula dari pengalaman kegagalan program-program sebelumnya. Padahal hasil evaluasi, pelaksanaan program yang bersifat terlalu mengatur lah yang membuatnya gagal.

Ibarat orang diberi uang untuk belanja, tapi sudah ditentukan jenis masakan yang harus dibuat. Orang akan merasa tak punya peran lebih, karena kesal, bisa saja semaunya sendiri.
Tapi saat memberi uang, dan berkata: silakan masak sesukamu, yang penting keluargamu suka. Maka orang itu akan berpikir, kreatif, dan memasak sepenuh hati agar keluarganya suka.

Desa mampu kok

Meski belum bisa dijadikan ukuran, paska UU Desa dengan kewenangan desa sebagai atribut nya, terbukti desa mampu. Kasus-kasus korupsi yang terjadi relatif sedikit. Jika digabungkan jumlah nominalnya, masih kalah jauh dengan kasus-kasus korupsi di negeri ini.

Banyak desa yang sudah membuktikan bahwa pembangunan lebih mengena. Lebih efisien. Dengan anggaran yang sama, bisa menghasilkan volume lebih besar dengan kualitas yang sama pula. Greget masyarakat dalam partisipasi pembangunan lebih besar. Terlebih bagi desa yang mau secara transparan mengumumkan perolehan dan penggunaan dana nya.

Jadi, kamu nggak perlu khawatir. Biarkan orang desa berekspresi sesuai dengan kemampuannya. Kalau di rasa kurang pas, tugasmu mengingatkan dan mendampingi mereka. Begitu.

Masih kurang puas, lanjut di ruang tamu Kepala Bappeda.
Masih kurang puas, lanjut di ruang tamu Kepala Bappeda.
BAGIKAN
Berita sebelumyaMeneguhkan Pemberdayaan Usaha Kecil
Berita berikutnyaDesa Unggulan Melek IT Versi TEMPO
Suami dari seorang istri dan ayah dari tiga anak yang ingin hidup sejahtera bersama saudara, para tetangga, dan masyarakat. Sekarang masih dipercaya sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Desa Kec. Kebasen Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah. Suka membaca dan berteman.

2 KOMENTAR

  1. Sakitnya tuh di sini (sambil ngelus dada) ketika diminta Bapermas harus begini, harus begitu, tanpa mempertimbangkan konsensus masyarakat desa sendiri jika melaksanakan program.

    Tulisanmu ini, Mas Kikis, sangat inspiratif. Mari terus menulis…

    Salam dari BUPATI MURI Purbalingga (Mbatin, pembangunan koq diukur dengan rekor Muri)

    Salam….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here