Kala Cinta Terhalang Kabut

0
173
Narsis dulu

Pada periode 90-an kala booming lagu-lagu dari negeri Jiran, aku teringat film Isabella. Film yang menceritakan tentang kisah cinta seorang gadis Indonesia yang diperankan oleh Nia Zulkarnaen, dengan pemuda Malaysia yang diperankan oleh Amy Search, membuat aku nelangsa. Kisah kasih mereka tak begitu saja mudah untuk dilalui karena halangan orang tua. Saat itu aku berpikir, begitu beratkah perjuangan akan cinta. Saat itu aku masih SD padahal… hehe….

Saat aku melintas jalan Dr. Angka Timur, terkadang aku ingat saat itu. Bahkan jika aku diminta tunjukkan radius 5 meter dimana kenangan itu ada, aku rasa aku masih bisa. Padahal jalan yang dulu aku anggap paling bersahabat dengan pejalan kaki, ya di sini tempatnya, jalan Dr. Angka Timur. Jalan ini dimulai dari perempatan Karangkobar, dimana ke arah selatan akan menemui bangunan SMAN 2 Purwokerto. Ke arah utara kamu akan lewati Taman Balai Kemambang, yang baru dibangun. Ke arah barat akan melewati Rumah Sakit Geriatri yang berseberangan dengan SMA Muhammadiyah I (MUHI) Purwokerto. Nah, jika kamu ke timur, akan bertemu Hotel Aston.

Narsis dulu
Narsis dulu

Sejak berdiri Hotel Aston di sana, baru Senin kemarin aku masuk ke sana. Itu pun hanya lantai 1, 2, dan 3 dengan status tamu tak diundang. Tamu yang mengajukan diri. Pasalnya saat menerima TOR kegiatan Lokakarya Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan, dimana Pak Sujana Royat sebagai salah satu narasumbernya, aku segera inbox beliau. Orangnya yang sangat welcome, membuat aku enjoy saja minta ijin untuk bertemu di sela-sela acara. Kenyataan memang demikian, Pejuang Pemberdayaan yang satu ini tak diragukan lagi soal pembelaan terhadap rakyat miskin. Nyatanya, aku yang cuma anak desa, yang mungkin berkali-kali membuat jengkel beliau, masih bisa diterima.

Pokoknya ngodor is the best… xixixi….

Pagi-pagi aku telpon beliau. Memastikan kalau beliau sudah sampai di Purwokerto. Meski kemarin dalam facebook aku tahu Aki sedang berada di kereta menuju ke sini. Jam pertemuan yang ingin aku pastikan. Pasalnya aku sudah mengundang teman-teman dari kabupaten terdekat, meski akhirnya Kebumen konfirmasi tak bisa ikut hadir. Salut buat Kang Heru, sesepuh UPK Banjarnegara, yang jam 10 pagi aku telpon, segera merapat mendekati jam waktu pertemuan. Sedang kawan-kawan Cilacap memasrahkan kepada perwakilan BKAD yang hadir. Katanya BKAD dan UPK di Cilacap sudah seiring sejalan, senasib sepenanggungan, dan satu hati satu rasa. Cie….

Karena aku belum yakin akan bisa memegang stang motor, aku segera telpon Eka. Ketua UPK Kec. Patikraja yang beberapa waktu lalu aku bilang mesti pakai rok dan bando, karena tak ikut demo ke Jakarta, dia bersedia mengantarku ke sana. Kali ini aku yang jadi bos-nya. Meski bukan kali ini saja dia berbuat baik seperti itu. Sayangnya Vero kok nggak diajak. Hasyah modus.

Kadang suka lucu nih sama Eka. Penampilan keren, mobil punya, orang tua berada, lha kok nggak kawin-kawin. Apa sih yang dia tunggu. Tita, pacarnya juga cantik. Heran aku. Pun sudah berkali-kali aku sindir dia, eh malah cengar-cengir. Tak tahu lah jalan pikirannya.

Seperti biasa, saat aku nebeng dia, aku akan menunggunya di sebelah timur Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP). Di sana rumah Mas Rohman. Dia yang mengajariku saat aku belajar di rental komputer Tekad Mandiri Abadi (TMA) Computer. Tentang ini sudah aku singgung di cerita sebelumnya. Judulnya: Tingkatkan Kualitas Diri dengan Membaca.

Sepanjang perjalanan menuju Hotel Aston, cowok yang selalu klimis ini mengajakku berdiskusi. Materi diskusinya pun tak jauh berbeda dengan konsep yang sedang di usung oleh kawan-kawan Assosiasi UPK Nasional. Dimana salah satunya tentang pengangkatan kearifan lokal sebagai aturan yang disahkan melalui Perda misalnya. Dia berujar, biarkan saja aturan-aturan umum diberikan oleh pemerintah pusat. Sedang aturan yang lebih terperinci serahkan saja kepada masyarakat di masing-masing kabupaten. Karena mereka yang lebih tahu karakter masyarakatnya. Wealah. Jebul ora sia-sia nggoli kuliah S2 kiye bocah… hahaha….

Aku amini apa yang dia katakan. Sejatinya memang, dari beberapa diskusi dengan kawan-kawan UPK baik yang aku bertatap muka langsung dengan mereka, atau via inbox, pada dasarnya sama. Tak benar jika UPK minta dijadikan PNS. Tak benar pula jika UPK hanya mementingkan diri sendiri. Yah, kalau ada satu dua itu tak bisa dijadikan pembenaran atas vonis yang tak benar.

Kami sadar kok, beban APBN maupun APBD untuk belanja rutin salah satunya gaji PNS, justru membuat pembangunan menjadi sedikit terganggu. Kami sadar sepenuhnya, jika tuntutan PNS itu sama sekali nggak realistis. Alhamdulillah, persinggungan kami selama bertahun-tahun dengan masyarakat miskin membuat kami bisa buka mata hati. Kami masih bersyukur diberi kesempatan menjadi UPK. Andai kami berada pada posisi RTM yang harus disantuni, wah susah membayangkan.

Tuntutan kami sederhana. Buatkan kami payung hukum yang jelas. Itu saja.

Soal regulasi, silakan pemerintah buat panduan umumnya saja. Jangan terlalu khawatir dengan kami pelaku PNPM di bawah. Kesempatan belajar yang sudah berjalan lama, bahkan ada yang sudah 15 tahun, sudah kami manfaatkan dengan baik. Untuk sekedar hidup di desa, tak harus jadi PNS. Perjuangan kami pun ingin surplus yang didapatkan oleh UPK, bisa dirasakan pula oleh masyarakat desa melalui Pemdes.

Selama ini, ketidakberimbangan antara punishment dan reward yang diterima oleh Pemdes karena adanya kemacetan sangat tidak adil. UPK diharuskan memaksa Pemdes melunasi pinjaman dengan iming-iming dana program, sedangkan pada Musyawarah Antar Desa Laporan Pertanggungjawaban UPK, mereka hanya gigit jari. Akses dana hanya sebesar kisaran 15-20% untuk dana sosial. Praktis Pemdes tak diberi kewenangan untuk menentukan peruntukkan lain bersama masyarakat. Maka secara tidak langsung, Pemdes seolah tidak diposisikan sesuai porsinya. Lha ini yang kita juga tak mau. Maka salah satu poin usulan kita ya itu, ada alokasi surplus untuk masyarakat melalui Pemdes. Soal untuk apa penggunaannya, ya monggo di bahas di Musyawarah Desa. Begitu, Saudara.

Belum sampai di lokasi, Mba Ida, Ketua UPK Kec. Kedungbanteng sudah telpon. Dia sudah di lobi hotel. Katanya di suruh Kang Ruswedi selaku Ketua Forum. Padahal tadi pagi di grup UBAMAS (UPK Banyumas), dia sedang sibuk urusan pencairan. Baik malahan, jadi ada perwakilan gender. Bisa jadi teman ngobrol, Mba Yayuk dari Banjarnegara nih. Eh, ternyata Mba Yayuk berhalangan hadir.

Lamanya vakum Forum UPK di Masbarlingcakeb (Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen) terasa sekali. Mba Ida ternyata tidak kenal dengan Mas Heru. Padahal baik Mba Ida maupun Mas Heru sama-sama aktif di Forum UPK kabupaten masing-masing. Setelah Kang Lasimin keluar dari UPK, dimana dia sebagai Ketua Forum Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen), praktis kegiatannya mati suri. Oleh karenanya pada kesempatan itu saya bilang di bahas dulu beberapa orang ini mumpung ketemu. Nanti yang lain dikabari konsepnya. Tapi memang waktu yang tak memungkinkan, maka tak jadi ada pembahasan soal itu.

Aku sempat masuk ke ruang lokakarya. Yossy memberitahu kalau ada kursi kosong di barisan depannya. Masuk ke sana ternyata duduk banyak kawan-kawan Kades yang tergabung dalam Gerakan Desa Membangun. Balane dewek. Namun, ada tuh yang raut mukanya berubah saat aku masuk. Kok bisa UPK bisa ikut acara ya… hihi… Tak tahu dia.

Sayangnya materi yang dibahas tentang masalah desa. Masalah tentang UPK sudah dibahas. Paling tidak 30 menit aku duduk menikmati kursi empuk dan nyamannya ruang meeting di hotel bintang 4 di lantai 3 ini. Kapan lagi ada kesempatan. Toh aku tak menggunakan fasilitas block note dan pensil yang disediakan. Air putih pada gelas bagus yang di tata rapi tak aku sentuh sama sekali.

Saat Pak Sujana Royat hendak masuk ke lift untuk turun ke lantai dua, aku dekati. Beliau sedang berdiskusi dengan Pak Ide Sasongko, Korprov (Koordinator Provinsi) Jateng. Materinya apa, tak aku dengarkan. Mungkin sekedar guyonan, beliau berseru:

“Nah, ini Kikis. Katanya UPK mau demo”.

Tak aku sanggah di tempat itu. Bukan pada tempatnya. Apalagi aku juga tak ingin membuat keki Aki yang bersahaja ini. Beliau bilang semestinya UPK tak perlu risau soal PTO. Toh sebentar lagi akan selesai. Begitu yang beliau sampaikan saat keluar lift. Ruang pertemuan ada di lantai 3 sedang ruang makan akan di lantai 2. Jadi rentang waktu di dalam lift begitu singkat. Segera saya klarifikasi soal demo. Saya katakan bahwa, andai PTO 2014 tak diopinikan akan jadi bahan rujukan Permendagri, kita nggak akan demo.

Secara singkat aku sampaikan bahwa intinya adalah soal pelestarian aset dana bergulir, kelembagaan, dan SDM. Ternyata dia sepakat, bincang-bincang selanjutnya memang membuat semua tak habis pikir dengan orang-orang Dirjen PMD. Apa yang disampaikan kepada Kemenkokesra dan ke Dirjen PMD jauh dari apa yang selama ini kita serukan.
Hal remeh temeh seperti UPK minta di-PNS-kan, UPK mau seumur hidup, dan soal Perang Badar itu lah yang sampai ke sana. Soal tuntutan kita yang urgen seperti kembali ke roh awal pemberdayaan tak disampaikan. Sampai pada sebuah kesepahaman bahwa ada miskomunikasi antara tuntutan kita dengan Kemenkokesra yang mandeg di Dirjen PMD.

Kang Nuryanto, Ketua Forum BKAD Cilacap yang juga Ketua II Forum BKAD Jawa Tengah menuturkan konsep yang sudah didiskusikan pada acara rakor UPK se-Kab. Cilacap beberapa waktu yang lalu. Saat itu aku di undang untuk hadir di Jeruklegi, persiapan kegiatan tanggal 3 September kemarin. Paparan konsep BUMADes yang aku sampaikan, diutarakan dengan beberapa tambahan oleh Kang Nuryanto. Ternyata gayung bersambut. Apa yang sedang dipersiapkan oleh Pemerintah terkait exit strategy ternyata hampir sama. Oleh karenanya lah, pilot project desentralisasi PNPM ini akan dijadikan model ke depan.

Sebelum Pak Dwi aku telpon dan memberitahu kalau di undang ke Dirjen PMD, Pak Sujana Royat sudah menyuruhku untuk berkoordinasi dengan Pak Dwi. Agar berdiskusi dengan Dirjen PMD tanpa melibatkan NMC. Saat aku telpon Pak Dwi, sudah ada undangan ke Dirjen PMD. Sesuai permintaan Pak Dwi, insya Allah Pak Sujana Royat akan datang di pertemuan hari Rabu, 17 September 2014 di Dirjen PMD.

Plong rasanya.

Kesimpulan yang disampaikan oleh Aki ternyata soal sumbatan komunikasi. Kabut yang selama ini menghalangi komunikasi antara pemangku kebijakan dan para pelaku di lapangan harus disingkirkan. Agar pertautan cinta antara kita tak berujung pada luka hati yang merana.

Kisah cinta ini sebenarnya pun tak seberat apa yang terlukis dalam lagu Isabella.

BAGIKAN
Berita sebelumyaIklan PNPM Mandiri Perdesaan
Berita berikutnyaMenjemput Impian yang Tak Nyata
Suami dari seorang istri dan ayah dari tiga anak yang ingin hidup sejahtera bersama saudara, para tetangga, dan masyarakat. Sekarang masih dipercaya sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Desa Kec. Kebasen Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah. Suka membaca dan berteman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here