Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga

2
1228
Pelatihan Wikipedia. Kerjasama desa dengan pihak ketiga yang difasilitasi LSM.

Kerjasama desa dengan pihak ketiga pun sudah berlangsung sejak dulu. Pada jaman kerajaan, kerjasama antara desa dengan para pendekar dan prajurit sudah dilakukan. Mereka bersama-sama masyarakat bersatu dalam memerangi perampok misalnya. Terkadang mereka diminta untuk tinggal di desa guna mengajari masyarakat ilmu bela diri.

Pada jaman perang kemerdekaan pun demikian. Adanya Pager Desa merupakan wujud kerjasama desa dengan para pejuang gerilya. Pager Desa bertugas mencuri dengar informasi dari penjajah untuk disampaikan kepada para pejuang. Guna itu, para pemuda desa tak segan-segan mengorbankan diri menjadi jongos penjajah.

Masyarakat desa pun membantu para pejuang sebagai petugas komunikasi dan suplai makanan di tempat-tempat persembunyian. Tak sedikit yang rela dianiaya oleh penjajah karena menutup-nutupi keberadaan mereka. Mereka menjadi martir demi keselamatan para pejuang.

Maka tatkala kemerdekaan telah didapat dan orang desa dilupakan, diciptakanlah lagu “Caping Gunung”. Gesang, sang pencipta lagu, menagih janji para pejuang saat bersama-sama merebut kemerdekaan. Tapi ternyata, butuh 69 tahun untuk memenuhi “janji suci” itu, yakni dengan diterbitkannya UU Desa pada tahun 2014 lalu.

Pada prakteknya, kerjasama desa dengan pihak ketiga bisa muncul kapan saja, dimana saja, banyak pelaku, dan variasi model serta bidang yang beragam. Aktifitas ini muncul mengikuti karakter budaya di masing-masing tempat. Meminjam kalimat Pak Jarwo, “desa berevolusi sesuai adat budaya nya”.

Saling membutuhkan

Munculnya kerjasama antara desa dengan pihak lain didasari atas kebutuhan yang sama. Masing-masing pihak membutuhkan satu sama lain. Berangkat dari kesadaran ini lah terjadi kerjasama antara desa dengan pihak ketiga. Tentunya kerjasama ini dimaksudkan agar masing-masing pihak mendapatkan nilai tambah dan keuntungan dari adanya kerjasama ini.

Para pengusaha yang hendak melakukan kegiatan dagang bisa mengambil hasil pertanian masyarakat. Masyarakat desa yang cenderung produktif sering terkendala pada sisi pemasaran. Pemasaran yang dilakukan masih sebatas kalangan sendiri. Harga jual tidak terlalu signifikan. Apalagi jika terjadi kelebihan produksi, harga akan turun.

Kondisi ini akan berbeda saat mereka bekerjasama dengan para pengusaha. Hasil pertanian akan diangkut ke daerah lain. Selain untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di daerah lain, harga komoditi pun diharapkan lebih tinggi daripada di jual di kalangan sendiri.

Kebutuhan akan ketersediaan tenaga yang relatif murah di desa juga bisa dimanfaatkan. Di satu sisi masyarakat membutuhkan pekerjaan paruh waktu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pengusaha di kota. Maka muncul lah aktifitas ekonomi dengan sistem freelance dan atau model plasma-inti.

Dimana orang-orang desa menjadi karyawan sebuah perusahaan tanpa harus pergi ke pabrik-pabrik. Pembuatan barang setengah jadi atau jadi dilakukan di rumah masing-masing, sedang hasilnya di kirim kembali ke perusahaan. Upah karyawan ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas pekerja.

Ini beberapa contoh saja.

Model pendampingan dan perbantuan

Pihak ketiga bisa mendampingi masyarakat dalam berbagai hal. Advokasi, peningkatan kapasitas, pendidikan, pembangunan infrastuktur, dan masih banyak aktifitas lain, dilakukan oleh pihak ketiga, guna mendampingi desa. Kata ‘mendampingi’ dipilih agar lebih halus. Meski sebagian mereka masih menggunakan kata ‘membina’.

Kerjasama ini dilakukan dalam rangka membantu desa. Selama ini desa dipandang sebagai pihak yang ‘lemah’. Terlalu lamanya dibiarkan dan urusannya dipercayakan kepada pihak lain, maka desa sulit untuk berdaya. Desa menjadi obyek yang harus selalu dibantu.

Para pegiat desa, akademisi, atau LSM, baik yang berasal dari atau luar desa, melakukan upaya guna memandirikan desa. Desa didorong untuk menjadi entitas yang kuat dalam berbagai hal. Kerjasama dan kerja bersama yang dilakukan mendapat apresiasi masyarakat. Mereka antusias menyambut baik uluran tangan para pihak itu.

Dalam bidang yang lain, pihak swasta pun ikut andil. Mereka bisa memberikan bantuan berupa uang dan atau barang yang dibutuhkan oleh masyarakat secara langsung. Bentuk-bentuk kepedulian ini sedikit banyak membuka mata kita, bahwa desa perlu dikuatkan.

Terbitnya UU Desa diharapkan mampu memperkuat desa. Modal sosial di desa yang selama ini menjadi andalan, bisa lebih optimal. Tidak menutup kemungkinan pada saatnya nanti, desa lah yang akan memberikan bantuan kepada pihak lain. Saat desa sejahtera, negara akan makmur. Persoalan-persoalan sosial yang terjadi bukan tidak mungkin akan teratasi oleh desa.

Tertulis dan tidak tertulis

Seperti halnya kerjasama antar desa, kerjasama desa dengan pihak ketiga pun ada yang tertulis atau tidak. Masing-masing disesuaikan dengan tingkat kepentingan dan potensi konflik atau tidaknya.

Beberapa model kerjasama formal seperti pendampingan kelompok tani oleh perguruan tinggi, bisa saja dituliskan. Bagi desa kerjasama ini menguntungkan karena adanya transfer ilmu. Sedang bagi perguruan tinggi, ini akan menjadi tambahan kredit poin. Pada saatnya nanti akan menambah nilai dalam hal akreditasi.

Untuk kepentingan rekam jejak dan perbaikan di masa mendatang, perjanjian kerjasama perlu dituliskan. Paling tidak saat desa hendak melakukan kerjasama lagi, perjanjian ini bisa dijadikan sebagai acuan awal.

Pelatihan Wikipedia. Kerjasama desa dengan pihak ketiga yang difasilitasi LSM.
Pelatihan Wikipedia. Kerjasama desa dengan pihak ketiga yang difasilitasi GDM.

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here