Kerjasama Desa

0
561
Musyawarah desa sebagai pengambil keputusan tertinggi.

Lahirnya UU Desa membawa gairah sendiri bagi masyarakat desa. Pengakuan akan eksistensi desa, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka, dikuatkan di sini. Pengakuan tersebut berupa pemberian kesempatan kepada desa untuk mengatur urusannya sendiri (baca: kewenangan). Termasuk transfer sejumlah dana untuk menyelenggarakannya.

Salah satu yang diakui adalah mengenai kerjasama desa. Sejarah telah mencatat bahwa desa telah melakukan kerjasama sejak dulu. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat didasari atas kebutuhan yang sama, gotong royong, dan saling menguatkan. Oleh karenanya, kerjasama desa bisa dikategorikan sebagai kewenangan hak asal usul dan lokal berskala desa.

Ini berarti dalam melakukan kerjasama desa menjadi hak desa. Bukan sebuah pesanan dari kekuatan manapun, termasuk supra desa. Namun demikian, kerjasama desa ini tidak sepatutnya dilakukan jika merugikan masyarakat dan atau melanggar peraturan yang lebih tinggi.

Kerjasama desa ini tentu tak boleh dalam hal-hal yang sudah jelas dilarang oleh negara. Tidak boleh bekerjasama dalam hal penerbitan mata uang, politik luar negeri, angkatan bersenjata, penyebaran isu makar, narkoba, dan masih banyak lagi. Kerjasama ini jelas terlarang.

Pada dasarnya, kerjasama desa itu ada 2 (dua) yakni: 1) Kerjasama antar Desa; dan 2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

1) Kerjasama antar Desa

Kerjasama antar desa dilakukan oleh desa dengan desa yang lain. Kerjasama ini bisa dilakukan oleh dua desa (bilateral), beberapa desa (multilateral), dan beberapa desa dalam satu kawasan (regional).

Pemahaman kawasan pun tidak dimaknai sebagai wilayah administratif saja. Yakni terbatas dalam wilayah kecamatan, kabupaten, atau provinsi. Kawasan dimaksud bisa didasarkan pada kawasan hutan, daerah aliran sungai (DAS), adat, dan sarana umum penghubung antara beberapa desa.

Kerjasama antar desa ini bisa melibatkan pemerintah, bisa juga tidak. Jika kerjasama antar desa ini masih dalam satu kawasan, bisa saja tidak melibatkan pemerintah. Akan tetapi,  jika kerjasama antar desa ini lintas kawasan, ada baiknya desa melibatkan pemerintah kabupaten atau provinsi. Meskipun ini bukan sebuah keharusan. Pertimbangan untuk melibatkan dan atau tidak menjadi kesepakatan antara desa-desa yang bekerjasama melalui sebuah musyawarah.

Kerjasama dalam hal perlindungan keamanan dan ketertiban warga, bisa melibatkan pihak kepolisian. Kerjasama dalam hal perdagangan hasil usaha warga, bisa tidak melibatkan pemerintah.

Semua menjadi hak desa untuk menentukan melibatkan pemerintah atau tidak. Tentu dengan pertimbangan manfaat dan potensi akibat yang akan terjadi dalam hal kerjasama desa ini.

Kerjasama antar desa dikukuhkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga

Kerjasama desa dengan pihak ketiga semisal urusan peningkatan sumber daya manusia. Desa bisa bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi untuk itu. Desa bisa saja melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi sebagai bentuk pendampingan dalam urusan peningkatan nilai jual hasil pertanian.

Maka yang mesti dipahami adalah model pendampingan versi UU Desa sedikit berbeda dari pendampingan saat program. Mobilisasi pendamping saat program masih bisa dilakukan. Tetapi desa pun memiliki hak memilih pendamping sesuai dengan kebutuhan mereka.

Desa pun bisa bekerjasama dengan BUMD atau BUMN dalam hal penyaluran dana CSR. Kewajiban perusahaan dalam bentuk CSR bisa dikerjasamakan dengan pihak desa. Dana yang diperoleh oleh desa harus dimasukkan dalam APB Desa.

Untuk perlindungan dan kelestarian hutan, desa bisa bekerjasama dengan pihak Perhutani misalnya. Dalam hal ini Pemdes dan BPD bisa menerbitkan Perdes tentang perlindungan dan kelestarian hutan. Sedang bentuk kerjasama Desa dengan Perhutani bisa diwujudkan dalam hal perlindungan sumber-sumber mata air di hutan.

Kerjasama desa dengan pihak ketiga semisal di bidang perdagangan. Desa bisa menggandeng pihak swasta untuk membantu dalam hal pemasaran sebuah produk. Meski kerjasama ini bisa dilakukan oleh BUM Desa, pada dasarnya ini merupakan bentuk kerjasama desa juga.

Kerjasama desa dengan pihak ketiga dikukuhkan dalam bentuk Perjanjian Bersama.

Yang perlu diingat adalah, dasar keluar nya Peraturan Bersama Kepala Desa dan atau Perjanjian Bersama ini harus didasari oleh Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa. Peraturan Desa tentang kerjasama desa menjadi dasar Kepala Desa melakukan kerjasama, baik dengan desa lain maupun pihak ketiga.

Selain itu, bidang-bidang kerjasama ini pun mesti termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Keputusan dalam hal melakukan kerjasama atau tidak, jenis-jenis kerjasama, serta kesepakatan lain, harus dibicarakan dan disepakati dalam musyawarah desa. Ini perlu dipahami karena musyawarah desa adalah lembaga tertinggi dalam mengambil keputusan.

Maka kerjasama desa yang dilakukan oleh Kepala Desa akan legal sesuai Peraturan Desa tentang kerjasama desa dan mendapat legitimasi warga karena berdasarkan hasil musyawarah desa.

Musyawarah desa sebagai pengambil keputusan tertinggi.
Musyawarah desa sebagai pengambil keputusan tertinggi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here