Kewenangan Desa Sebagai Bentuk Kemerdekaan

1
209
Pembangunan lokal berskala desa dilakukan oleh masyarakat, bukan pihak ketiga.

Asas rekognisi dan subsidiaritas menjadi pembeda UU Desa dengan UU sebelumnya tentang Desa. Menurut kedua asas ini, Desa memiliki kewenangan mengatur urusan rumah tangga nya sendiri berdasar pranata sosial yang berlaku secara turun temurun. Kedudukan desa bukan lagi sub-bagian dari Pemerintah Kabupaten. Desa leluasa melakukan apa saja yang terbaik bagi masyarakatnya. Sepanjang masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat gegap gempita kala menyambut UU Desa. Berbagai seminar, diskusi, dan sosialisasi dilakukan baik saat masih rancangan hingga paska pengesahan. Acara-acara sosialisasi UU Desa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat desa. Mereka mengundang pimpinan dan atau anggota Pansus UU Desa untuk menjadi narasumber. Tim Ahli Penyusun UU Desa pun sampai keliling nusantara guna membawa kabar gembira.

Salah satu wujud bawaan UU Desa ialah adanya transfer dana ke desa. Dana yang diperuntukkan guna membangun desa, diberikan secara langsung. Pola pembangunan berubah dari Membangun Desa menjadi Desa Membangun. Pola ini menitikberatkan Desa sebagai subyek pembangunan. Desa lah aktor utama nya. Merah biru warna desa tergantung masyarakatnya.

Kehadiran UU Desa pun mengubah cara kerja pemerintah desa. Mereka yang selama ini lebih banyak melayani supra desa, sekarang tidak lagi. Masyarakat desa lah yang harus dilayani. Mereka pula yang berhak atas informasi pembangunan di desa. Laporan kepada Bupati melalui Camat dalam LKPJ tahunan harusnya baru bisa dilakukan saat masyarakat desa bisa menerimanya.

Penyesuaian Perubahan

Rupanya penyesuaian dalam perubahan revolusioner versi UU Desa masih butuh waktu. Tak sedikit oknum pejabat yang merasa telah berjasa menyalurkan dana ke desa. Hal ini menjadi pembenar bagi nya untuk memberi saran dengan penekanan agar desa melakukan ini dan itu. Jika saran beliau tak diindahkan, akibatnya desa kesulitan mengurus tertib administrasi pencairan dana.

Akan halnya dengan desa, setali tiga uang. Tak sedikit Kepala Desa, Perangkat, BPD, dan lembaga desa lain, lebih suka menunggu instruksi dari supra desa. Instruksi ini akan menjadi pembenar saat ada warga masyarakat yang mempertanyakan kegiatan di desa. Mereka tak merasa percaya diri jika harus mengambil keputusan sendiri. Takut salah. Merasa lebih nyaman diatur. Akhirnya orientasi pelayanan kembali mengarah kepada supra desa daripada masyarakat.

Masyarakat desa yang paham UU Desa menjadi bingung. Lebih-lebih yang tak paham. Mereka seakan tak tahu apa yang mesti diperbuat. Yang dipahami bahwa sekarang desa memiliki banyak uang guna pembangunan. Mekanisme penggunaan, pelaporan, dan evaluasi atas dampaknya terhadap masyarakat, kurang dipahami. Pembelajaran selama PNPM seakan tak dipakai.

Kewenangan Desa

Pemberian hak istimewa melalui kewenangan desa, belum optimal. Desa masih belum bisa berbuat banyak mengenai kewenangan desa. Aktifitas kegiatan berdasar hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa masih jarang ditemui. Meriahnya pembangunan di desa masih berdasarkan kewenangan yang bersifat penugasan. Lemahnya inisiatif masyarakat bisa jadi karena mereka tak paham UU Desa. Bisa dimungkinkan karena Pemdes masih terpenjara oleh kebiasaan lama. Yakni menunggu instruksi.

Ketidakpahaman terhadap UU Desa membuat Desa belum mampu memetakan kewenangannya sendiri. Inventarisasi kewenangan berdasar hak asal usul dan lokal berskala desa, belum berjalan. Bingung. Andai ada desa yang sudah memahami, masih ragu. Haruskah menerbitkan Perdes dulu, atau menunggu regulasi pemerintah.

Belum lagi jika berbicara tentang kewenangan desa yang bertabrakan dengan institusi lain. Desa belum bisa memutuskan. Apalagi pengelolaan aset dalam wilayah administrasi desa, sudah dikuasai oleh institusi yang lebih kuat. Misalnya soal pengelolaan hutan, pasar desa, wisata alam, sumber daya mineral, dan masih banyak lagi.

Inisiatif Lokal

Menuju kemandirian (baca: kemerdekaan) desa memang perlu disiapkan. Persiapan selama menjalani PNPM MP dengan segala bentuk musyawarah, bisa diambil sisi positif nya. Partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, berjalan baik selama program. Tak heran jika banyak negara menjiplak pola PNPM.

Seperti yang sering dikatakan oleh Budiman Sudjatmiko, selaku Pimpinan Pansus, UU Desa adalah PNPM plus. Oleh karena nya, mengambil sisi baik dari PNPM, hendaknya dilakukan. Prinsip-prinsip dasar dalam kegiatan PNPM bisa diakomodir.

Perbedaan dalam hal ini terletak pada pengelola dan pengelolaannya. Jika PNPM dilakukan oleh masyarakat, UU Desa dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa. Jika usulan kegiatan PNPM sudah ditentukan kriteria nya, kegiatan pembangunan versi UU Desa, dirumuskan sendiri oleh masyarakat. Oleh karena nya, inisiatif lokal perlu ditingkatkan. Kebiasaan menunggu instruksi semestinya perlahan dihilangkan.

Tidak lagi menggantungkan pada instruksi bukan berarti melawan pemerintah. Konsep bottom up lebih dikedepankan daripada top down. Namun demikian, desa tetap harus berkonsultasi kepada supra desa. Konsultasi dimaksudkan sebagai langkah antisipasi pelanggaran aturan. Bukan dalam rangka minta petunjuk yang bersifat perintah.

Jika Desa (Pemdes dan masyarakat) berani melakukan banyak inisiatif, bukan tak mungkin kesejahteraan akan segera terwujud. Desa tumbuh menjadi entitas yang mandiri dan mampu membangun Indonesia. Permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan akan terkikis. Arus urbanisasi akan berkurang. Desa tetap lestari dan melestarikan nilai-nilai kebangsaan.

Merdeka… merdeka… merdeka!

Merdesa!

Pembangunan lokal berskala desa dilakukan oleh masyarakat, bukan pihak ketiga.
Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan oleh masyarakat, bukan pihak ketiga.

1 KOMENTAR

  1. tlng warga malabar sambungkan sy sama anak kami yg bernama devi kariani cucu bpk dayat anak dari ibunda wiwin beralamat gegerpasang wetan klau udah ketemu tlng srh tlp sy di no 081232814418 sy ucapkan banyak terimah kasih yg mau menolong

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here