Kewenangan Desa yang Ternoda

14
2606
Noda UU Desa

Eyang Gesang sudah begitu lama menyindir pemerintah melalui lagunya: “Caping Gunung”. Lirik yang dibuatnya, menagih janji para pejuang untuk mensejahterakan desa saat Indonesia merdeka. Baru pada akhir 2014 yang lalu, dengan diterbitkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, peluang itu ada. Desa diakui sebagai entitas yang sudah ada, bahkan sejak bangsa ini belum lahir.

Semangat UU Desa dengan asas rekognisi dan subsidiaritas menjadi pembeda dengan regulasi sebelumnya yang mengatur tentang desa. Desa bukan lagi menjadi bagian dari pemerintah kabupaten, meski secara kewilayahan berada di sana. Hubungan antara desa dengan supra desa bukan hierarkis, tapi koordinatif. Hal ini terjadi karena UU Desa mengakui keberadaan desa, jauh sebelum negara ini terbentuk.

Pengertian yang demikian perlu diingatkan kembali. Pasalnya, implementasi UU Desa mulai terasa menjauh dari ruh dan semangat didalamnya. Kepala Desa lebih menitikberatkan laporan pertanggungjawaban tahunan nya kepada supra desa, bukan kepada masyarakatnya. Pemerintah supra desa yang mendapatkan tugas dari undang-undang untuk menjalankan, seolah berada pada posisi “pemberi” dana dan kewenangan desa. Kesalahpahaman yang nyata menyebutkan bahwa Dana Desa adalah program.

Orang yang paham, pasti bisa melakukan sesuatu. Akan tetapi saat pemahamannya salah, kebisaannya melakukan sesuatu, menjadi tidak tepat. Berbeda dari tujuan yang ingin dicapai.

Antara desentralisasi, otonomi, rekognisi dan subsidiaritas

Pemahaman bahwa pemerintah adalah pihak pemberi dana dan kewenangan, karena kebaikan hati nya, diawali karena pahamnya yang salah. Asas rekognisi dan subsidiaritas dianggap sama dengan desentralisasi karena kebijakan otonomi daerah. Pemahaman yang salah karena pahamnya yang salah ini lah pangkal keliru nya perlakuan pemerintah terhadap desa, dan atau sebaliknya.

Rekognisi merupakan pengakuan negara akan eksistensi desa. Pengakuan akan keberadaan desa dengan segala kompleksitas pemerintahannya yang tumbuh dalam masyarakatnya. Hak dan kewenangan desa bukan pemberian atau pelimpahan kewenangan. Ini berbeda dengan asas desentralisasi, dimana kewenangan pemerintah daerah merupakan pelimpahan dari pemerintah pusat.

Subsidiaritas bermakna keberagaman. Desa sebagai entitas yang unik memiliki keberagaman. Oleh karena nya, penyeragaman terhadap desa merupakan hal yang keliru. Penyeragaman terhadap desa terbukti tidak mampu memandirikan desa. Karena menghilangkan sense of belonging warga terhadap desa.

Pendamping dan pendampingan

Pendampingan atas pelaksanaan UU Desa dimandatkan pula didalamnya. Pengerahan pendamping profesional menjadi salah satu bentuknya. Meski makna pendampingan dalam UU Desa, tidak harus dari pendamping profesional yang dikerahkan oleh Pemerintah. Pemerintah Desa memiliki hak untuk mencari pendamping lain yang dirasa lebih dibutuhkan.

Kekeliruan memahami pendampingan pun masih kental terasa. Pemerintah seolah lepas tangan setelah adanya pengerahan Pendamping Desa. Padahal pendampingan menjadi tugas pemerintah terhadap desa. Kehadiran pendamping desa sifatnya membantu pemerintah, bukan menerima wewenang penuh atas pendampingan itu.

Sangatlah realistis jika pendampingan dilakukan oleh pemerintah terhadap desa. Karena selama bertahun-tahun mereka telah berpengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setelah sekian lama mereka ditempa, kini saatnya mendamping desa agar mampu mandiri dan mencapai tujuan UU Desa.

Ego status quo

Namun, entah karena keliru memahami atau karena ego status quo, banyak yang salah kaprah. Instruksi terhadap desa untuk melakukan sesuatu dengan pendanaan dari APBDes, masih sering dilakukan. Pengerahan Kepala Desa untuk ikut kegiatan di Solo, beberapa waktu lalu, menjadi salah satu contoh. Pemerintah Desa harus “pintar” mengelola dana untuk biaya perjalanan dinas Kepala Desa, yang belum tentu ada pos anggarannya.

Belum lagi titipan pendanaan yang harus disisipkan dalam APBDes, tanpa melalui proses musyawarah desa. Berbagai iuran untuk kegiatan bersama, yang sering tak dianggarkan di desa, prakteknya masih menjamur. Masih banyak yang mengingkari, dalam prakteknya, bahwa APBDes hanya boleh mendanai kegiatan-kegiatan di RKP sebagai hasil musyawarah desa yang didasarkan pada RPJMDes.

Karena pemahaman yang tidak komprehensif dari Pemerintah Desa terhadap UU Desa, maka yang demikian diiyakan saja. Mereka khawatir tidak mendapatkan dana lagi dari pemerintah. Sedang bagi yang sudah memahami, keengganannya menolak, lebih karena sing waras ngalah. Daripada urusan pencairan malah dipersulit.

Bukan Program Dana Desa

Dana Desa sebagai bagian yang menyertai UU Desa bukan program. Itu adalah perintah undang-undang kepada pemerintah pusat guna menganggarkan, mengeluarkan regulasi turunan UU Desa, dan menyalurkan melalui pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah bukan pemilik kebijakan, tapi penerima mandat menjalankan kebijakan dari undang-undang.

Mau tidak mau, suka atau tidak, pemerintah harus mengalokasikan Dana Desa dan penerimaan desa yang lainnya yang bersumberkan dari Pemerintah. Transfer ke rekening desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa guna mendanai segala aktifitas di desa berdasarkan musyawarah desa. Hal-hal pokok tentang adanya RPJMDes, RKP, APBDes, dan Perdes untuk menjalankannya, menjadi bagian penting pemerintah untuk memastikan legitimasi dari masyarakat.

Oleh karena nya, ketika ada pejabat supra desa yang menganggap dan atau dianggap “berjasa”, tentu tidak tepat. Karena seorang Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, sampai ke Kepala Desa dan Perangkat Desa, harus menjalankan mandat ini. Meskipun dalam pelaksanaannya, tetap menjunjung rasa saling menghormati. Tahu posisi dan bisa menempatkan posisi masing-masing.

Seorang teman mengatakan, sebenarnya bukan karena salah memahami. Tapi dengan penyebutan Program Dana Desa, maka otomatis akan ada dana pendampingan. Bukan hanya dana untuk pendamping.

Begitu ya?

14 KOMENTAR

  1. tulisan yang membongkar sesat pikir pemerintah atas desa. tulisan ini harus menjadi bacaan wajib bagi semua kalangan yang berhubungan dengan desa, terlebih mereka yang merasa jumawa terhadap desa. Selama ini desa selalu dituntut untuk melakukan A, melakukan B, dan seterusnya sehingga nalar yang terbangun lebih didominasi semangat kontrol. Padahal banyak kewajiban yang gagal mereka penuhi kepada desa meski secara gamblang tersurat dalam UU No 6 tahun 2016 ttg desa. Baiknya, desa juga mau bersuara, bukan menempatkan diri seperti kerbau dicocok hidungnya. Ambil contoh, pasal 86 menyebutkan hak desa dan kewajiban pemerintah daerah para desa.

  2. Tulisan yg berbobot berbibit berbebet (B3) & semoga Kades (pemdes), Muspika kecamatan & Pemkab wabil khusus Dinas PMD, TAPEM, DPKAD, INFEKSTORAT, PENEGAK HUKUM, PENDAMPING & PENDAMPINGAN. sy yakin klo ini kita tdk gagal paham menjabarkan UU desa (dg gamblang di jlskan di Kewenangan desa). Sdh sa’atnya kita Kerja keras kerja Cerdas Kerja Bedas.

  3. Tulisan inspiratif, cerita sebuah kekalahan paska kemerdekaan, sebuah kisah lama terenggutnya gadis-gadis desa, terserabutnya kemerdekaan di desa dlm arena politik ketsta negaraan dalam perangai kepalsuan identitas perjuangan terhadap desa.

    Perdebatan relasi kuasa atas ruang dan uang, menciptakan peluang para pengabdian dan hutang masalah yang tak kunjung tuntas. Pemberontakan kecil seorang Kikis mengingatkan betapa sesat ya kita bukan karena tidak tahu dan bodoh tetap sesat karena keminter dan ambisi kuasa.

    Desa sebagai arena tabung menciptakan petarung yang berbaring pada perebutan kekuasaan saja. Untuk mengejar hidangan kekuasaan dlm berbagai bentuk menu dan pertunjukan.

    Hakekat kemerdesaan atas kemerdesaan desa sbg sumber kehidupan dan penghidupan, memunculkan penumpang hidup yg mengejar peluang atas Uang dan Ruang di Desa.

    Lemahnya posisi tawar politik swadaya rakyat dlm kontestasi konstruksi Desa sbg kesatuan masyarakat hukum, dikelas dgn virus-virus Kreativitas regulasi dan ketakutan serta kerakusan dari sebuah post Power sindrom kekuasaan, seolah ingin menurunkan kembali Company dlm bentuk sahabat gurat dalam kekuatan tentara NICA, sehingga gagal ya implementasi UU Desa sebagai bukti “anggapan” Desa belum siap diberikan kewenangan karena terjebak pada keseimbangan dan kesenangan.

    • Desa perlu disadarkan untuk melakukan perlawanan yang elegan. Semangat memperjuangkan UU Desa hendaknya tetap dijaga kala mengawal implementasinya.

  4. Barangkali ini menjadi salah satu jalan yang akan membuka hikmah bagi desa untuk terus memperkuat diri sesuai dengan “hak2 rekognisinya”. Satu jalan yang akan membuat desa bergerak dengan kesadaran penuh. Hehehe…

  5. Sangatlah miris ketika para kepala desa sudah mulai masuk ke ranah Korupsi, padahal sudah ada Pendamping Desa yang sangat banyak. Apakah salah mendampingi, atau salah Proses. Dimanakah pendamping desa saat ini…! #hanya kuda hitam lah yang tau kapan saat nya akan muncul. Bravo Desa #selama tidak merugikan masyarakat jangan takut membuat Inovasi untuk kesejahteraan Masyarakat Desa.

    • Selain perlindungan dibutuhkan oleh kementrian yang mengurusi desa, pelaku di desa pun harus paham hak dan kewajibannya; wewenang dan larangannya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here