Masih Kurang Apa Orang Desa

0
160
Penjelasan Kang Jalu

Saat aku masih anak-anak, tatkala ada teman yang sudah memberikan sesuatu lalu diminta lagi, dia akan diolok-olok dengan kalimat: “bali gondok”. Olok-olok itu merupakan sanksi sosial yang berlaku umum. Biasanya mereka akan malu atau membela diri, meski materi belaannya tetap nggak laku. Memakai istilah sekarang, integritasnya dipertanyakan. Sesuatu yang sudah diberikan kok diminta lagi. Kalau barang yang diberikan itu masih ada, sepertinya sih nggak terlalu masalah. Lha, kalau sudah telanjur digunakan terus diminta lagi. Apa jadinya?

Kasus “bali gondok” itu beberapa hari ini ramai dibicarakan khususnya teman-teman pegiat Gerakan Desa Membangun (GDM). Bantuan pupuk dan benih yang telanjur disalurkan oleh Dinas Pertanian dan telah digunakan oleh para petani, diminta untuk dikembalikan. Meski kejadian itu terjadi di kabupaten Banyumas, aku tahu justru dari Kang Yosep yang tinggal di Madiun. Mungkin aku kurang gaul. Yah, beberapa hari ini memang agak suntuk. Terlalu banyak melakukan aktifitas yang tak produktif. Sibuk tapi sepertinya tanpa hasil.

Permasalahan itu yang ingin diketahui oleh Kang Jalu. Dia yang masuk dalam Gugus Tugas Kedaulatan Pangan Kementrian Pertanian RI merasa berkepentingan akan hal itu. Oleh karenanya dia pun menghadiri acara di Desa Dawuhan Kec. Banyumas. Salah satu kelompok tani penerima bantuan di desa itu menjadi korbannya. Ah, kalau kata “korban” terlalu ekstrim, mohon dicarikan padanannya yang lebih smooth.

Kelompok Tani Marsudi Among Tani Desa Dawuhan Kec. Banyumas diharuskan mengembalikan bantuan pupuk urea dan phonska ke Dinas Pertanian. Katanya bantuan itu salah teknis. Pupuk yang seharusnya juga menjadi jatah Desa Kejawar dan Pasinggangan itu di kirim ke Desa Dawuhan. Padahal menurut Slamet SR selaku Ketua Poktan, besaran pupuk yang dikirim itu sesuai dengan berita acara penandatanganan pemberian bantuan yang dia tanda tangani saat di kantor Dinas Pertanian, per tanggal 27 Agustus 2015.

Begitu awal penjelasan yang disampaikan oleh Slamet SR dalam musyawarah bersama para anggota kelompok tani. Musyawarah yang diselenggarakan pada hari Jum’at malam tanggal 23 Oktober 2015 kemarin, memang dikhususkan untuk membahas masalah tersebut. Hadir pula Sarino (Babinsa Desa Dawuhan), Sutarso (Intel Korem 072 Banyumas), Sugi (THL TBPP Kec. Banyumas), dan tentu saja ibu Kepala Desa, Titi Bariyah.

Malam itu, Kang Jalu mengajakku. Pertimbangannya selain lokasinya dekat dengan desa ku, sebagai ketua Gapoktan di Mandirancan, aku pun semestinya tahu. Dia katakan kalau malam itu, Kang Dirin nggak bisa ikut. Ada acara katanya. Maka kami hanya berdua. Padahal malam itu ada pagelaran kethoprak dalam rangka 1000 hari almarhum Ki Dalang Gino yang terkenal itu. Ada Kirun, Yati Pesek, dan lain-lain. Untung saja sudah diwakili sama Sukarni dan Kang Imam… hehe….

Menurut Slamet SR, pemberitahuan untuk mengembalikan pupuk urea dan phonska disampaikan oleh Dinas Pertanian pada pertemuan tanggal 05 Oktober 2015. Padahal urea dan phonska yang diterima oleh Poktan Marsudi Among Tani, sudah di kirim per tanggal 27 Agustus 2015. Sebelum pengiriman, Slamet SR mengaku sudah menandatangani berita acara pemberian bantuan pupuk untuk urea 7,5 ton dan phonska 7,5 ton. Bantuan yang diterimakan itu menurut informasi yang didengar oleh Slamet SR merupakan satu paket dengan bantuan irigasi. Masyarakat Desa Dawuhan memang pernah mendapatkan bantuan pembuatan jaringan irigasi sebesar 150 juta rupiah. Pengerjaan jaringan irigasi sudah selesai antara bulan Mei – Juni 2015.

Rasa kaget dan bingung atas perintah pengembalian bantuan itu membuat salah seorang perangkat Desa Dawuhan berinisiatif menyebarkan informasi ini melalui sosial media. Informasi ini segera ditanggapi oleh teman-teman GDM. Permasalahan ini sempat menjadi pembahasan serius di grup WA. Oleh karenanya, Kang Jalu minta diundang ke sana.

Hasil rapat revisi bantuan dari Dinas Pertanian pada 5 Oktober 2015 ternyata jatah bantuan pupuk per ha hanya 50 kg urea dan 50 kg phonska. Dengan luasan sawah 23 ha yang ada di Desa Dawuhan, maka bantuan yang seharusnya di terima oleh masyarakat Desa Dawuhan adalah 1.150 kg urea dan 1.150 phonska. Artinya dengan kiriman sebanyak 7,5 ton urea dan 7,5 phonska pada 27 Agustus 2015, maka masyarakat Desa Dawuhan harus mengembalikan 6,3 ton urea dan 6,3 ton phonska. Pengembalian itu rencananya akan diberikan oleh Dinas Pertanian ke Poktan di Desa Pasinggangan dan Kalisube Kec. Banyumas.

Kendala lain yang harus ditanggung oleh Poktan Marsudi Among Tani adalah tentang uang sumbangan dari petani. Sebagaimana kesepakatan sebelumnya, setiap petani diminta memberi sumbangan untuk kas Poktan sebesar 15 ribu per 20 kg pupuk yang dibagikan. Konsekuensi pengembalian uang sumbangan itu pun sedikit memberatkan pengurus kelompok. Sebagaimana yang diutarakan oleh Slamet SR, uang sumbangan dari para petani itu sudah dimanfaatkan untuk banyak kegiatan. Beberapa diantaranya untuk biaya bongkar pupuk, pengurusan akta notaris Poktan, dan survei jaringan irigasi pipa dari sungai Serayu.

Sebelumnya Sakimin dari petani sawah blok Blimbing dan Sarjan dari blok Juwiring pun menanyakan hal serupa. Selain itu, Sakimin juga menanyakan bagaimana mekanisme pengembalian itu. Apakah petani mengembalikan berupa pupuk atau uang. Malam itu memang belum bisa diputuskan. Namun informasi terakhir yang aku dengar, bagi petani yang masih menyimpan pupuk bisa mengembalikan pupuk sedang mereka yang telanjur menyebar pupuk, boleh mengganti dengan uang.

Suasana musyawarah petani yang dihadiri sekitar 50 orang, berlangsung cukup hangat. Diskusi-diskusi kecil sesaat sebelum dan sesudah acara pun terjadi. Pokok pembahasan tak jauh-jauh dari permasalahan itu. Beberapa orang pun sempat menyayangkan kesalahan ini. Salah seorang petani dari blok Wungu merasa prihatin dan kasihan kepada pengurus Poktan, Babinsa, Kepala Desa, dan semua yang terlibat. Mereka yang sudah selama ini disibukkan dengan urusan bantuan kepada petani, eh sekarang masih disibukkan pula untuk urusan yang tidak mengenakkan.

Sarino merasakan beban ini. Dia yang bertugas mengawasi distribusi semua bantuan kepada para petani, merasa tidak enak saat harus “menagih” pengembalian itu. Posisinya sebagai tukang tagih menjadikan dia merasa dihadapkan dengan masyarakat. Itu yang dia sampaikan saat diberi kesempatan berbicara. Tapi mau apalagi, tugas itu harus dia laksanakan. Dia mohon keikhlasan dan pengertian dari para petani. Dia pula yang menanyakan dan minta ketegasan atas keikhlasan dari para petani. Alhamdulillah, semua peserta musyawarah ikhlas menerima. Entah dalam hati masih menggerutu atau tidak.

Apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dawuhan merupakan ciri orang desa yang sebenarnya. Jika melihat dan membandingkan dengan kasus-kasus di televisi, kita sering dipertontonkan dengan tabiat buruk para koruptor. Meski jelas-jelas mereka bersalah, dengan pengacara handal, mereka berusaha berkelit. Lempar sana lempar sini.

Selaku pendamping petani dari unsur THL-TBPP (Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian), Sugi mengaku tidak tahu menahu soal bantuan itu. Sejak awal pemberian bantuan irigasi dia tidak diberitahu. Dia menyayangkan akan kejadian ini. Tapi apa mau lagi, begitu lah keadaannya. Dia tidak memiliki kewenangan untuk sekedar memberi statemen. Itu ranah PPL dan atau Dinas Pertanian sendiri.

Keputusan masyarakat untuk mengembalikan pupuk tersebut mendapat apresiasi dari Kang Jalu. Dia bersyukur dengan kedewasaan para petani di Desa Dawuhan. Namun kesalahan ini jangan sampai terulang. Apalagi kesalahan ini terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama. Sejak pengiriman pupuk tanggal 27 Agustus 2015, dan kemudian di revisi pada 05 Oktober 2015, berarti kekeliruan itu sudah berjalan lebih dari satu bulan lamanya. Semua harus di evaluasi. Sebelum datang ke Desa Dawuhan, dia juga sudah berkoordinasi dengan pimpinannya di Jakarta. Kejelasan permasalahan dan solusi yang diambil akan menjadi bahan laporannya ke Jakarta.

Kekhilafan dalam bekerja merupakan sesuatu yang wajar. Evaluasi dan terus meningkatkan profesionalisme kerja mutlak dilakukan. Apalagi kesalahan ini terjadi di 23 kelompok tani di kabupaten Banyumas. Oleh karenanya, Dinas Pertanian yang telah keliru dalam mendistribusikan pupuk mesti berbenah. Jangan sampai kejadian ini berulang. Tentu tak enak hati tatkala sesuatu yang sudah diberikan malah di minta lagi. Apalagi jika pupuk itu telah digunakan.

Keikhlasan para petani di Desa Dawuhan untuk mengembalikan pupuk merupakan tindakan yang sangat terpuji. Andai mereka memilih mempertahankan diri dan tidak mengembalikan pupuk, aku rasa mereka dalam posisi yang benar. Jika kemudian Ketua Poktan Marsudi Among Tani diadukan ke pengadilan pun, berbekal berita acara pemberian bantuan pupuk, mereka seharusnya bisa dimenangkan. Akan tetapi, para petani di Desa Dawuhan memilih untuk mengembalikannya. Mereka tak ingin masalah ini berlarut-larut. Aku yakin, mereka lebih memilih terpeliharanya hubungan harmonis antar mereka, dan antara mereka dengan Dinas Pertanian dan jajarannya. Hubungan silaturahmi yang terjalin baik lebih diutamakan daripada sekedar pupuk.

Sifat ikhlas, legowo, mau memaafkan orang lain, dan berempati terhadap kesalahan orang lain serta tidak ngugemi benere dewek, patut di tiru. Itu lah ciri orang desa yang sesungguhnya. Andai ditanya siapa yang melestarikan nilai-nilai kebangsaan, maka orang desa lah pemerannya. Kalau dihubung-hubungkan dengan rasa patriotisme, ini juga bagian dari bela negara ala orang desa.

Jadi, masih kurang apa orang desa itu?

Penjelasan Kang Jalu
Penjelasan Kang Jalu
BAGIKAN
Berita sebelumyaMemaknai Idul Fitri dan Saling Memaafkan
Berita berikutnyaUji Coba dan Coba Di Uji
Suami dari seorang istri dan ayah dari tiga anak yang ingin hidup sejahtera bersama saudara, para tetangga, dan masyarakat. Sekarang masih dipercaya sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Desa Kec. Kebasen Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah. Suka membaca dan berteman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here