Masukan Regulasi Transformasi UPK

0
353
Bersama Sekjend Kemendesa, Pak Taufik Madjid

Akhirnya ke Jakarta juga. Misinya tak jauh-jauh dari isu transformasi UPK menjadi unit usaha BUMDesa Bersama. Mencari banyak informasi sebagai bahan pengajuan usul dalam klausul regulasinya. Pengalaman mendampingi transformasi Badan Kredit Desa (BKD) menjadi unit usaha BUMDesa Bersama, mungkin bisa menambah kekayaan khasanah.

Berbeda dari kunjungan yang dulu-dulu, kesempatan kali lebih banyak bertemu para pihak yang bisa diajak berdiskusi. Efek pandemi Covid19 membuat beliau-beliau mengurangi aktivitas luar kota. Mereka sebagian besar memiliki akses terhadap penyusunan rencana peraturan pemerintah tersebut, meski tidak dilibatkan secara langsung. Berkesempatan pula berdiskusi cukup panjang dengan orang dekat Pak Menteri. Siapa-siapa yang perlu dihubungi agar masukan bisa lebih didengar oleh Pak Menteri. His name is effort.

Seperti biasanya, kesempatan berdiskusi panjang ini justru tidak pada acara yang dituju. Tapi pada pertemuan informal di sela-sela acara resmi lain. Istilah “tamu VVIP” untuk saya adalah guyonan sebagai peserta tak diundang. LOL.

Perihal Transformasi

Beberapa hal menarik yang bisa disampaikan disini adalah bahwa Pak Menteri turun langsung dalam perumusan regulasi ini. Pengalaman sekitar 15 tahun beliau jadi anggota DPRD Kab. Jombang dengan 2 (dua) periode menjadi Ketua DPRD, membuat beliau fasih dalam hal ini. Proses transformasi UPK jadi unit usaha BUMDesa Bersama di Jatim, ingin beliau terapkan. Momentum pengakuan BUMDesa dan BUMDesa Bersama menjadi badan hukum dimanfaatkan betul. Salah satu pejabat yang terlibat dalam penyusunan Rapermen (Rancangan Peraturan Menteri) sebelumnya mengatakan bahwa Pak Menteri tidak suka dengan status quo. Perubahan adalah keniscayaan. Hal itu juga didukung oleh hasil kajian internal terbaru Kementerian Desa.

Hal lain yang ingin dituju dari regulasi ini, versi Kementrian Desa, agar keberadaan dana yang selama ini dikelola akan lebih luas kemanfaatannya. Kalau pengelolaan sekarang memang diakui sudah sangat bermanfaat. Tapi peluang untuk memperluas cakupan bagi masyarakat, menurut mereka, akan lebih luas lagi. Sedangkan kekhawatiran akan adanya move dari oknum agar aset terbagi, pihak Kementerian Desa menjamin, tidak akan ada pembagian aset. Keberadaan sumber daya manusia yang selama ini mengelola pun akan ‘diamankan’ agar tidak diserobot oleh pihak lain.

Hal-hal teknis terkait transformasi ini memang belum dibahas detail. Meski gambaran itu sudah ada. Hal ini dikarenakan masih menggodok regulasi umumnya dulu. Ini pun masih uji publik, sehingga semua yang merasa berkepentingan diijinkan memberi masukan. Kalau soal polemik, mereka sadar. Itu hal biasa dalam setiap proses perubahan. Tentu hasilnya tidak akan memuaskan semua pihak. Sekali lagi, perubahan adalah keniscayaan.

Tulisan ini pun sengaja diketengahkan agar terjadi diskusi-diskusi. Sepanjang mengarah kepada kebaikan bersama dan bisa disampaikan (disarankan secara tertulis), pihak Kementerian Desa siap menerima sebagai masukan berharga.

Hal lain yang tak kalah penting

Perlu diketahui kepada khalayak bahwa pengelolaan dana bergulir sudah berjalan baik. Dana Bantuan Modal Langsung (BLM) yang selama ini dikelola bukan hanya lestari, tapi berkembang biak. Total dana pengembangan hasil kegiatan (akumulasi modal ditahan) jumlahnya melebihi total dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diberikan oleh pemerintah. Ini menunjukkan kredibilitas baik para pengelola. Jika hanya urusan teknis pengelolaan dan pelaporan, mungkin bisa dipelajari. Akan tetapi, kredibilitas untuk tidak ‘mengambil’ guna memperkaya diri, merupakan sesuatu yang harus diapresiasi. Kebodohan bisa diatasi dengan belajar, tapi kejujuran adalah logam mulia kemewahan seorang manusia.

Pada kesempatan ini pun bisa memberikan ucapan selamat secara langsung kepada Pak Taufik Madjid, Sekjend Kementerian Desa yang baru. Pertama kali berkenalan dan berdiskusi bersama beliau saat FGD pengakhiran PNPM MP di Kantor Staf Presiden (KSP), pada awal 2016. Saat itu beliau masih menjadi salah satu Direktur di Dirjen PPMD. Beliau masih ingat dan tidak lupa momen di KSP itu. Ketika naik jabatan menjadi Dirjen PPMD pun sempat memberi ucapan selamat saat acara di Panggungharjo.

Sejak pandemi Covid19, baru kali ini berani ke Jakarta. Protokol kesehatan berkendara kereta api mesti dipenuhi. Surat keterangan sehat dari Puskesmas ternyata cukup, tidak harus rapid test. Biayanya pun jauh lebih murah daripada rapid test. Yang menyenangkan dari perjalanan kali ini adalah tempat duduk yang berjarak. Meski pada perjalanan pulang terpaksa naik kereta ekonomi, tetap nyaman. Bisa tidur dan selonjoran.

Tamu VVIP. LOL
Para donatur beasiswa. Semoga.
BAGIKAN
Berita sebelumyaMencari Habitat Dimana Kita Dibutuhkan dan Dihargai
Suami dari seorang istri dan ayah dari tiga anak yang ingin hidup sejahtera bersama saudara, para tetangga, dan masyarakat. Sekarang masih dipercaya sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Desa Kec. Kebasen Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah. Suka membaca dan berteman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here