Membangun Masyarakat Berbasis Kawasan

0
180
Berpihak pada si Miskin

Bagian ke-2

 

Saat berdiskusi dengan Amrin Ma’ruf, eks PjOKab Banyumas, beliau memberi istilah dimana surplus yang diterimakan desa dari UPK (BUMADes), semisal Dana Alokasi Khusus (DAK). Oleh sebab itu, penggunaannya pun khusus. Sudah ditentukan, yakni khusus sebagai bantuan sosial bagi masyarakat miskin misalnya. Sedang apa peruntukkannya, diserahkan melalui Musyawarah Desa.

Dalam diskusi rakor Forum Kepala Desa se-Kec. Kebasen aku memberikan ilustrasi penyalurannya. Dana akan di transfer dari rekening UPK ke rekening desa. Sebelum realisasi di masyarakat, tetap diadakan verifikasi kelayakan. Aku tawarkan bahwa verifikasi bisa dilakukan oleh BKAD. Ini dilakukan untuk membantu mempermudah Pemdes dan menjaga obyektifitas penyalurannya. Jika dibutuhkan proposal pengajuan, maka Kader Pemberdayaan Desa (KPMD atau LPPMD), bertugas membantu calon penerima manfaat itu. Proposal diajukan masyarakat kepada Pemdes, dan Pemdes menugaskan kepada BKAD untuk melakukan survei kelayakannya.

Kekhawatiran akan penyalahgunaan oleh oknum pemangku kepentingan di desa, bisa di minimalisir. Karena dalam tahapan persiapan eksekusi, BKAD tetap terlibat. Meski akan lebih baik lagi, jika masyarakat ikut aktif mengawasi.

Jika terjadi masalah, bisa difasilitasi Camat untuk membantu penyelesaian masalah andai tak ada titik temu antara Pemdes, calon pemanfaat, dan BKAD. Misalnya saja, Kades menggunakan posisinya untuk mengusulkan saudaranya yang ternyata tidak layak menerima. Saat rekomendasi dari tim verifikasi yang ditugaskan oleh BKAD tidak diindahkan, dan tetap meloloskan calon pemanfaat itu, bisa menghadirkan Camat dalam hal ini.

Kekhawatiran demi kekhawatiran pasti akan terus bermunculan. Langkah antisipasi yang ada, hanya masyarakat setempat lah yang lebih tahu. Oleh karenanya, meningkatkan kualitas MAD sebagai mekanisme pengambilan keputusan tertinggi, mutlak dilakukan. Jangan sampai MAD hanya digunakan oleh segelintir elit desa untuk membenarkan tindakan salahnya. Ini tugas kita bersama.

PENGEMBANGAN BUMADes

Meningkatnya idle money dan tunggakan atau kemacetan merupakan salah satu tanda produk UEP dan atau SPP sudah mencapai titik jenuh. Jika kita lihat grafik pertumbuhan sebuah produk, saat titik jenuh sudah tercapai, yang terjadi adalah penurunan. Di sini lah terjadi hokum: “The Law Of Deminishing Return” (hukum pertambahan hasil yang berkurang).

Hukum Pertambahan Hasil yang Berkurang
Hukum Pertambahan Hasil yang Berkurang

Bisa saja surplus hasil usaha tetap naik. Akan tetapi prosentase kenaikan surplus tidak seimbang dengan kenaikan biaya operasional. Untuk mengatasi titik jenuh, perlu di tempuh tiga tindakan, yakni: optimalisasi, ekspansi, dan regulasi.

Optimalisasi ialah tindakan memaksimalkan kemampuan anggota kelompok untuk memanfaatkan dana di UPK. Ekspansi berarti harus ditumbuhkan kelompok-kelompok pemanfaat yang baru untuk mengakses dana. Sedang regulasi berarti mengeluarkan aturan baru terkait produk yang mengalami titik jenuh itu.

Di sini hanya akan di bahas tentang regulasi.

Regulasi dimaksud bisa berupa perubahan skema kredit baik untuk plafond maupun tenor-nya. Akan tetapi bisa saja dengan memutuskan untuk pembukaan jenis usaha baru. Dimana penentuannya tetap melalui MAD. Materi yang di bahas ialah jenis usaha apa, berapa modalnya, siapa pengelolanya, dan masih banyak hal lain terkait keputusan itu.

Bisnis Korporasi Pemberdayaan

Apapun bentuk pengembangan usaha yang dilakukan, lebih baik bersifat mendukung usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Tidak membuka usaha sejenis yang berimbas pada matinya pelbagai usaha di masyarakat. Apalagi jika dalam usahanya, berupaya mengkuatkan jejaring antar mereka. Konsep ini disebut bisnis korporasi pemberdayaan.

Yakni sebuah bisnis yang dilakukan tidak boleh mematikan usaha yang ada di masyarakat, tapi mendukung apa yang telah mereka usahakan. Artinya ketika kita membuka usaha, tidak menjadi pesaing mereka karena kesamaan jenis usaha. Hindari pengembangan usaha merupakan bisnis yang selama ini dilakukan oleh masyarakat. Biarkan mereka tetap hidup.

Andai itu terpaksa dilakukan, bukan untuk merugikan mereka, tapi mengubah budaya buruk mekanisme usaha menjadi lebih baik. Contoh membuka kesempatan pinjaman model harian untuk mengurangi ruang gerak bank plecit, atau membuka usaha grosiran agar pedagang kecil mudah mendapatkan produk sembako dengan harga yang lebih terjangkau.

Korporasi bertujuan untuk saling terkait antara usaha-usaha mereka, saling mendukung sehingga masing-masing usaha tetap berjalan. Salah satu yang dilakukan adalah saling mengkonsumsi dan atau memasarkan satu sama lain.

UPK bisa memberi penyertaan modal kepada tukang servis komputer misalnya. Dalam kegiatan operasional, tukang servis tetap berhak mendapatkan jasa atas keahliannya. Sedang pembagian keuntungan yang didapat hanya pada penjualan spare part yang dibutuhkan dalam servis komputer itu. Berapa besaran bagi hasil atas keuntungan itu disepakati pada awal perjanjian. Artinya modal yang diberikan kepada si tukang servis tidak dibayarkan bulanan dengan besaran jasa yang ditentukan. Akan tetapi modal diberikan pada setiap kebutuhan saja, setelah terealisasi, baru pembagian keuntungan. Agak ribet memang, tapi masing-masing pihak akan menerima bagiannya saat mendapat keuntungan saja. Pada masa tidak dibutuhkannya modal, si tukang servis tak perlu meminjam ke UPK.

Untuk mengurangi ruang gerak para rentenir, bisa dilakukan upaya pengembangan layanan pinjaman bagi masyarakat. Rentenir yang memberikan pinjaman secara harian, jika di kalkulasi memang sangat merugikan. Namun, kemudahan dalam mengakses dan mengangsur, membuat masyarakat sulit lepas dari jeratnya. Bayangkan saja, tanpa butuh waktu lama, pinjaman yang diajukan bisa segera cair. Prosedur yang sangat sederhana dan mengangsur harian terasa lebih ringan. Karena nominal yang disetorkan relatif kecil. Setoran bulanan, meski secara kalkulasi lebih rendah, akan terasa memberatkan bagi mereka.

Praktik di lapangan, pinjaman sebanyak 500 ribu rupiah, bisa di angsur selama 60 hari dengan besar angsuran sebanyak 15 ribu rupiah. Secara matematis, dengan modal 500 ribu rupiah, akan dihasilkan uang sebesar 750 ribu dalam waktu 60 hari, atau 2 (dua) bulan saja.

Fantastis kan?

Selain faktor cepatnya akses pinjaman, tenor harian, angsuran harian di rasa lebih ringan. Hadirnya pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini belum bisa diandalkan. Program KUR,UEP, dan SPP belum banyak membantu. Terlalu lamanya prosedur dalam pengajuan pinjaman menjadi alasan mereka untuk tetap setia dengan rentenir. Untuk bisa mengatasi permasalahan ini, bisa saja UPK membuka layanan pinjaman sejenis. Bukan untuk mematikan para rentenir, tapi untuk mengubah praktik buruk yang dilakukan. Bisa saja UPK memberikan pinjaman sama, akan tetapi cara dan besaran pengembaliannya diperkecil.

Untuk pinjaman 500 ribu rupiah yang bisa dilunasi dalam jangka 60 hari, bisa ditetapkan bahwa angsuran cukup 10 ribu saja. Bila memungkinkan, beri pemanfaat tenggang waktu kurang lebih satu minggu untuk angsuran pertama sejak menerima pinjaman. Pendekatan ini sedikit banyak akan membuat para rentenir untuk merubah mekanisme pinjaman mereka.

Banyak contoh usaha lain yang bisa dilakukan oleh BUMADes. Untuk menanggulangi kenaikan harga beras dan menjaga kestabilan paska panen, bisa dikembangkan usaha lumbung pangan. Bisa dilakukan oleh BUMADes sendiri dan atau bekerjasama dengan Desa/BUMDes. Pihak BUMADes menyediakan dana untuk membeli gabah, sedang desa menyediakan tempat usaha. Setelah di jual, tinggal dihitung prosentase keuntungannya.

Jenis-jenis usaha yang dikerjakan bersama antara BUMADes dengan Desa, sebagai contoh lumbung tadi, bisa dijadikan rintisan unit usaha BUMDes bagi desa-desa yang belum mempunyainya. Peran BKAD melalui BUMADes selain menggalakkan system ketahanan dan kedaulatan pangan, mencari keuntungan bersama, juga bisa dijadikan sarana untuk melakukan peningkatan kapasitas bagi calon pengelola unit usaha BUMDes. Di sini lah peran pemberdayaan yang harus tetap di jaga.

Akan halnya dengan keberadaan BUMADes dan BUMDes, bisa dilakukan sinergi. Misalkan dalam penentuan jenis-jenis usaha pengembangan, dalam MAD sebaiknya disepakati bidang-bidang usaha mana saja yang diperbolehkan dikembangkan oleh BUMADes atau BUMDes. Jika sebuah bidang usaha sudah dikerjakan oleh BUMADes, sebaiknya BUMDes tidak ikut-ikutan. Begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya, MAD menjadi titik krusial penentuan jenis-jenis usaha tersebut. Meski begitu, baik BUMADes atau pun BUMDes masih bisa bekerja sama dalam sebuah bidang usaha yang sudah disepakati. Misalnya dengan penyertaan modal.

Usaha Kolektif yang Bersifat Sosial

Pengelolaan BUMADes bisa melakukan kegiatan usaha dengan konsep Collective Social Entrepreneur (usaha kolektif yang bersifat sosial). Dalam usahanya, BUMADes mengajak kepada segenap masyarakat untuk ikut merasa memilikinya. Karena pada dasarnya aset-aset yang ada memang milik mereka. Namun tidak sekedar ucapan lisan belaka. Ini benar-benar dibuktikan dengan kegiatan nyata akan hak kepemilikan atas aset tersebut.

BUMADes tetap mengedepankan sisi pemberdayaan dengan melakukan edukasi keuangan bagi kelompok-kelompok yang dilayani. Mendorong pengembangan usaha dengan mengalokasikan dana guna pelbagai kegiatan pelatihan yang dibutuhkan. Ikut memasarkan dan atau membuat jejaring usaha pemanfaat. Melakukan audit social terhadap tingkat kepuasan pelayanan dan membuat strategi yang tepat guna agar kelompok bisa lebih maju. Sisi pemberdayaan tetap menjadi ciri khas BUMADes ini.

Berpihak pada si Miskin
Berpihak pada si Miskin

Hasil audit social yang didapat bisa dijadikan dasar pijakan membuat program kerja yang tepat sasaran. Andai hasil audit social itu masih belum bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan kelompok, mungkin saja dalam pelaksanaannya masih perlu di evaluasi. Jika memungkinkan, lakukan audit social secara berkala.

Pendekatan-pendekatan kebersamaan antara pengelola dengan pemanfaat akan menumbuhkan rasa saling menghargai dan ikut merasa memiliki. Hingga saat pemanfaat benar-benar ikut merasa memiliki, mereka bukan saja enggan beralih ke lembaga lain, tapi juga ikut menjaga keberlangsungan BUMADes. Jangankan sengaja ngemplang, menunggak saja merasa malu.

Dalam operasional kegiatannya juga masih mengedepankan sisi social. Bagi anggota kelompok yang benar-benar bangkrut, dalam MAD, BUMADes bersama BKAD memperjuangan sebuah regulasi yang tidak memberatkan mereka. Di satu sisi tetap melakukan pendampingan agar pemanfaat bisa pulih dari kondisinya, tercukupi kebutuhan dasarnya, dan kembali bisa memenuhi kewajibannya.

Komunitas Pemanfaat

Salah satu strategi untuk menumbuhkan rasa memiliki kelompok terhadap usaha yang dilakukan, bisa dilakukan dengan cara membuat sebuah komunitas. Komunitas yang berasal dari kelompok pemanfaat ini menjadi sarana apa saja bagi BUMADes. Bisa menjadi penyambung lidah dari kebijakan-kebijakan yang disepakati. Bisa membantu dalam penanganan masalah yang dihadapi yang terkait pemanfaat. Saat mereka benar-benar diperhatikan, tanpa di minta pun, mereka akan dengan sukarela membantu kita.

Begitu yang kami rasakan di kecamatan Kebasen. Para ibu yang tergabung dalam Paguyuban Srikandi akan dengan senang hati membantu menyebarkan informasi dari UPK ke para ketua kelompok dan anggotanya. Anggota Paguyuban Srikandi selalu bersemangat saat diminta bantuan untuk ikut partisipasi membuka stan pameran dalam berbagai kegiatan.

Akan tetapi, komunitas yang dibentuk ini juga membutuhkan dukungan dalam aktualisasi diri. Oleh karenanya, jika memungkinkan, diperlukan adanya alokasi anggaran untuk itu. Meski pada praktiknya tetap dikelola oleh BUMADes. Dukungan dana yang diberikan bukan dalam bentuk uang tunai. Tapi bisa diwujudkan melalui berbagai kegiatan pelatihan, dukungan rakor, dan atau keikutsertaan dalam pameran-pameran yang diselenggarakan pihak lain.

Komunitas ini akan membuat pemanfaat loyal terhadap BUMADes, tidak tergiur oleh tawaran-tawaran lain. Tentu dengan catatan, jika pengelola mampu memberikan yang terbaik bagi mereka.

Paguyuban Srikandi sudah melaksanakan program kegiatan Belajar Antar Kelompok. Kegiatan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam satu bulan. Belum termasuk pertemuan rutin bulanan. UPK memberikan dukungan dana untuk kegiatan Belajar Antar Kelompok sekedar untuk membeli snack dan air minum. Toh sampai sekarang Paguyuban Srikandi masih baik-baik saja.

Tiga kali kegiatan bisa dijadikan sarana berkomunikasi dan saling memberi informasi. Mereka juga memberikan banyak masukan untuk perbaikan pelayanan dan penyusunan program kerja UPK ke depan.

Indeks kebahagiaan akan meningkat justru saat kita bekerja untuk orang lain, bukan diri sendiri. Berikan kemudahan bagi orang lain, maka kemudahan akan kita dapatkan. Semoga.

Belajar Antar Kelompok Paguyuban Srikandi
Belajar Antar Kelompok Paguyuban Srikandi

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here