Membangun Masyarakat Berbasis Kawasan

0
122
Jembatan Serayu Mandirancan - Patikraja

Bagian ke-3

 

Legalitas BKAD menjadi pondasi utama berbagai aktifitas kegiatan yang dilakukannya. Apa-apa yang akan dikerjakan oleh BKAD ditentukan kesepakatan para Kepala Desa yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa. BKAD diberi ruang gerak dan batasannya dalam Peraturan Bersama tersebut.

Pembentukan BKAD bermula dari kesepakatan para Kepala Desa untuk bekerjasama. Hal-hal yang akan dikerjasamakan pun harus disepakati. Hanya bekerjasama dalam bidang ekonomi, social kemasyarakatan, keamanan, dan atau hal-hal lain, perlu kesepahaman bersama. Bisa saja bekerjasama dalam satu bidang, atau beberapa bidang. Tentu dalam hal ini bertujuan menguntungkan masing-masing pihak. Minimal satu desa tidak dirugikan dengan kerjasama ini.

Setelah para Kepala Desa bersepakat untuk bekerjasama, kemudian dikomunikasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa masing-masing. Kesepakatan bersama Kepala Desa untuk saling bekerjasama, perlu ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama dengan BPD. Komunikasi bersama BPD ini untuk memberikan legalitas persetujuan. Apakah bidang-bidang yang akan dikerjasamakan bisa diterima oleh BPD, atau cukup dikerjakan sendiri oleh desa. Jika sudah disepakati oleh BPD, ada baiknya diinformasikan kepada masyarakat terkait kerjasama antar desa ini. Bisa diterbitkan Perdes tentang Kerjasama Antar Desa. Meski sebenarnya, tanpa ada kesepakatan antar kepala desa pun, Perdes tentang kerjasama antar desa bisa diterbitkan.

Saat pertama kali bertemu dan memutuskan saling bekerjasama, tentu para Kepala Desa bisa bersepakat kapan kembali bertemu untuk pembahasan lebih lanjut. Dalam hal ini, kerjasama antar desa bisa antara dua desa saja, bahasa kerennya bilateral, atau berbasis kawasan satu kecamatan, dengan istilah mentereng regional. Yah, semisal ASEAN.

Pertemuan kembali para Kepala Desa untuk membawa hasil Perdes masing-masing dilakukan dalam sebuah forum yang dikenal dengan Musyawarah Antar Desa. Dalam pelaksanaannya, MAD diikuti oleh para Kepala Desa yang telah bersepakat untuk bekerjasama tadi, dengan membawa Tim.

Beberapa waktu yang lalu saat program masih berjalan, ada ketentuan bahwa yang mendampingi para Kades terdiri dari berbagai unsur, salah satunya perwakilan dari BPD.

Agak aneh, ketika seorang legislator dalam tataran desa menjadi satu tim untuk melakukan pembicaraan tentang kerjasama antar desa. Karena hasil-hasil yang akan dikerjasamakan nanti tentunya akan dilaporkan oleh Kepala Desa dimana BPD juga akan menilainya. Jika ternyata hasil kerjasama itu buruk, padahal ada anggota BPD yang menjadi pengurus BKAD, apa yang terjadi?

Tim yang dibawa oleh Kepala Desa tentu akan mendapatkan Surat Keputusan Kepala Desa. Dalam pemilihannya memang diserahkan mekanisme-nya melalui Musyawarah Desa. Akan tetapi sebagai seorang legislator yang kedudukannya bukan dibawah Kepala Desa, terus menjadi Tim dengan SK Kades, ini kan janggal. Dimana eksistensinya sebagai mitra sekaligus pengawas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa, tatkala dia menjadi bawahan Kepala Desa dalam sebuah tim. Seyogyanya, anggota BPD tidak dimasukkan dalam Tim untuk melakukan pembicaraan soal Kerjasama Antar Desa, apalagi menjadi pengurus BKAD. Jika yang bersangkutan tetap ingin menjadi pengurus BKAD, lebih baik dia mengundurkan diri dari keanggotaan di BPD agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Bahkan saat PTO 2014 dimunculkan, Kepala Desa menjadi masuk dalam Badan Kerjasama Desa yang pengesahannya oleh SK Kades, dan kelak menjadi anggota BKAD. Ini sangat aneh.

Seorang Kepala Pemerintahan di Desa mengeluarkan surat keputusan dimana dia termasuk didalamnya, yang kelak menjadi anggota atau pengurus dalam sebuah lembaga yang dia sendiri ikut bertanda tangan membuatkan SK. Dimana-mana yang mengeluarkan SK tidak menjadi bagian dari yang diberi mandat melalui SK tersebut. Apalagi menjadi anggota yang notabene-nya adalah bawahan.

Jika membandingkan dengan kerjasama antar negara, semisal ASEAN, pengurus dan pengelola kerjasama, bukan lah Presiden atau Perdana Menteri, apalagi Dewan Legislatif-nya. Mereka yang mengurusi dan mengelola kerjasama ASEAN adalah orang-orang yang diberi mandat oleh Presiden atau Perdana Menteri untuk melakukannya.

Logika ini akan serupa dilaksanakan dalam BKAD. Baik pengurus maupun anggota BKAD, tentu bukan Kepala Desa atau bahkan BPD. Akan terjadi tumpang tindih kepentingan saat Kepala Desa atau anggota BPD masuk dalam kepengurusan BKAD. Mereka mempunyai tugas masing-masing. Kepala Desa sebagai atasan BKAD, dan BPD mengawasi bagaimana kerjasama antar desa ini berjalan.

Masih banyak Kepala Desa dan anggota BPD, atau perangkat desa yang menjabat sebagai pengurus dan anggota BKAD. Mengapa?

Jawabannya karena ada aset, khususnya dana bergulir.

Pembinaan Kelompok SPP
Pembinaan Kelompok SPP

Para Kepala Desa, anggota BPD, dan Perangkat Desa yang masih menjadi pengurus BKAD, berpikiran bahwa mereka merasa ikut terlibat dalam kerjasama antar desa ini untuk menyelamatkan aset warisan program. Belum ada kepercayaan terhadap pengelola dan pengurus lain untuk menyelamatkannya. Apalagi jika pengurus yang ada nantinya benar-benar orang baru yang tidak memahaminya. Wajar.

Sebuah perusahaan akan berusaha mempertahankan seorang karyawan yang hendak di ambil oleh perusahaan lain, meski dia hanya berpendidikan rendah. Padahal mereka masih bisa merekrut ratusan orang yang berpendidikan rendah itu. Bahkan untuk urusan gaji, mungkin bisa lebih rendah lagi. Tapi mengapa mereka tidak melakukannya, malah mempertahankannya.

Biasanya mereka yang dipertahankan oleh perusahaan, karena memiliki loyalitas kerja tinggi dan sangat memahami budaya organisasi dalam perusahaan itu. Ya, budaya organisasi.

Budaya organisasi memang hanya bisa dimaknai oleh orang yang sudah lama berkecimpung didalamnya. Apa yang terjadi jika orang yang benar-benar baru datang, kemudian menduduki posisi penting. Alih-alih meneruskan kebiasaan baik, malah bisa merusak tradisi baik yang ada.

Namun demikian, perlu dimengerti bahwa tumpang tindih kepentingan akan terjadi ke depan. Bukan tidak mungkin, perbedaan kepentingan justru akan mengganggu pelaksanaan program-program yang dilakukan dalam kerangka kerjasama antar desa itu. Oleh karenanya yang diperlukan sekarang ialah bagaimana mereka perlu mencari orang yang sudah memahami budaya baik yang ada di BKAD untuk menjadi pengurusnya.

Jika di rasa belum ada, mungkin perlu kesepakatan adanya masa transisi untuk itu. Pengurus BKAD yang lama harus melakukan pengkaderan terhadap orang-orang baru dengan cara memasukkan mereka ke dalam kepengurusan guna menanamkan budaya organisasi kepada orang-orang baru tersebut.

Kerjasama Antara Dua Desa

Jika kerjasama hanya terjadi di dua desa, maka MAD pun hanya dilakukan oleh dua Kepala Desa beserta tim. Dua kepala desa hadir bersama tim untuk membahas mekanisme kerja dari kerjasama itu, apa target yang harus dicapai, siapa yang mengelola, darimana sumber dana, dan bagaimana terkait pertanggungjawabannya.

Pengurus yang akan melakukan kegiatan terkait kerjasama antara dua desa ini pun disebut Badan Kerjasama Antar Desa. Mereka terdiri dari anggota tim yang dibawa oleh para Kepala Desa yang tentu bertanggung jawab kepadanya.

Aktifitas kegiatan BKAD dua desa tersebut nantinya pun hanya mengurusi kepentingan dua desa yang dikerjasamakan tersebut. Apa peran, tugas, dan fungsi, serta hal lain terkait kerjasama antar dua desa ini dituangkan dalam peraturan bersama dua kepala desa. Pengangkatan pengurus BKAD dua desa ini pun melalui SK Bersama dua Kepala Desa.

Jembatan Serayu Mandirancan - Patikraja
Jembatan Serayu Mandirancan – Patikraja

Jika ada dua desa yang memiliki kepentingan untuk membangun sebuah jembatan, maka atas kesepakatan dalam MAD, BKAD dua desa tersebut bertugas merealisasikannya. BKAD bisa melakukan inventarisir sumber daya yang ada di kedua desa, mencari informasi terkait bantuan dari pemerintahan yang lebih tinggi atau yang lainnya. BKAD bisa mendelegasikan kepada tim yang dibentuknya untuk membuat gambar desain dan RAB serta pelaksanaan pembuatan jembatan tadi.

Setelah jadi, BKAD memaparkan rencana pelaksanaan kepada dua kepala desa serta membicarakan soal pendanaannya. Sebisa mungkin, dalam pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut, BKAD mengutamakan sumber daya setempat, kecuali memang dibutuhkan teknologi tinggi yang tidak bisa dipenuhi oleh kedua desa tersebut.

Selama proses pelaksanaan pembuatan jembatan, BKAD wajib menyampaikan progres-nya kepada kedua kepala desa. Sebab tidak berarti setelah diberi mandat, mereka bebas melakukan apa saja, tanpa berkoordinasi dengan kedua kepala desa tersebut.

Apapun hasil pembuatan jembatan tadi, menjadi tanggung jawab BKAD dua desa, guna memberikan pertanggungjawaban kepada dua kepala desa.

Berakhirnya masa kerja BKAD dua desa tersebut tergantung pada Peraturan Bersama Dua Kepala Desa dimuka tadi. Apakah mereka akan diberhentikan setelah jembatan dinyatakan diterima, atau tetap dipertahankan dengan tugas lain, itu tergantung keputusan dari dua Kepala Desa dan Tim.

Kerjasama serupa bisa dilakukan oleh tiga atau lebih desa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here