Membangun Masyarakat Berbasis Kawasan

0
138
Musyawarah Desa

Bagian ke-4

 

Perubahan mendasar terjadi di desa seiring dikeluarkannya UU Desa. Desa menjadi entitas yang benar-benar diakui keberadaannya oleh negara. Bukan lagi sebagai obyek dan petugas bantu pemerintah diatasnya, namun mengikis keberadaan kekuatan supra desa. Semangat ini lah yang semestinya kita pahami.

Terkait kerjasama antar desa pun menjadi hak dari desa dalam menentukannya. Apakah mau bekerjasama dengan pihak lain atau tidak; apakah bidang-bidang yang akan dikerjasamakan. Semua tergantung dari desa itu sendiri. Tidak lagi ada “pesanan” dari pihak manapun kecuali aspirasi dari masyarakat dan atau inisiatif dari berbagai pihak di desa. Kesepakatan untuk melakukan kerjasama ditetapkan melalui musyawarah desa dengan didasari atas Perdes Kerjasama Desa.

Musyawarah Desa
Musyawarah Desa

Kerjasama Antar Desa dalam Kawasan

Pengertian kawasan sebenarnya tidak hanya mengacu pada istilah kecamatan saja. Kawasan itu bisa berbasis hutan, daerah aliran sungai, atau yang lain. Kita lebih mafhum jika itu dinisbatkan pada kecamatan. Kerjasama antara desa-desa dalam satu kawasan itu pun bisa dilakukan.

Untuk desa-desa yang berada dalam kawasan hutan bisa bekerjasama untuk membangun jalan penghubung antar desa. Bisa kerjasama untuk melestarikan hutan dan mata air yang ada didalamnya. Sedang desa-desa dalam kawasan berbasis daerah aliran sungai, bisa bekerjasama untuk pengadaan air bersih, perlindungan ekosistem sungai, atau wisata air.

Kerjasama berbasis hutan, daerah aliran sungai atau basis lain yang bersinggungan dengan kepentingan pemerintah, memang perlu pengkajian lebih mendalam. Terlebih jika hutan yang ada masih dalam pengelolaan perusahaan rekanan pemerintah, semisal perhutani, PTPN, dan yang lainnya. Perbedaan kepentingan antara desa dengan perusahaan-perusahaan tersebut sedikit banyak pasti menimbulkan persoalan tersendiri.

Saat perusahaan semisal Perhutani menetapkan kebijakan penanaman pohon dengan varietas tertentu yang mengakibatkan matinya sumber mata air, maka perlu dibicarakan. Mata air yang menjadi urat nadi bagi masyarakat sebaiknya dilindungi. Perlu campur tangan pemerintah yang lebih tinggi jika ditemui jalan buntu pembahasan bersama itu.

Persoalan lain tatkala jalan desa yang selama ini dilalui oleh truk-truk pengangkut kayu dan atau hasil hutan lain rusak. Pemerintah desa-desa yang jalan desanya dilalui oleh truk-truk tersebut perlu membahas permasalahan ini dengan pihak perhutani misalnya. Ini pun menjadi salah satu tugas BKAD yang di bentuk untuk memfasilitasinya. Dengan catatan, mandat itu diberikan oleh Desa.

Perlu kerjasama dengan pihak lain soal hutan
Perlu kerjasama dengan pihak lain soal hutan

Sesuai dengan semangat satu desa, satu perencanaan, dan satu penganggaran, maka dasar kerjasama antar desa yang dilakukan harus berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Sebagai satu-satunya dokumen perencanaan, RPJMDes menjadi sangat penting. Bisa jadi RPJMDes itu di review jika bidang yang akan dikerjasamakan belum tercantum didalamnya. Begitu menurut Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji.

Jika kerjasama berbasis kawasan itu dimaksud adalah satu kecamatan, maka MAD pun diikuti oleh perwakilan desa-desa seluruh kecamatan. Begitu pula untuk model kerjasama berbasis hutan, daerah aliran sungai, dan lainnya. Secara tidak langsung dikatakan bahwa kerjasama antar desa tidak terbatas oleh wilayah kecamatan saja.

Perdes Kerjasama Antar Desa

Sebelum diterbitkannya Peraturan Bersama Kepala Desa sebagai dasar pembentukan BKAD, maka di setiap desa yang akan bekerjasam harus menerbitkan Perdes Kerjasama Antar Desa. Perdes ini menjadi payung hukum bagi Kepala Desa untuk melakukan kerjasama antar desa, demikian menurut Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji Kec. Lumbir.

Perdes kerjasama antar desa ini setidak-tidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk melakukan kerjasama dengan desa lain dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,
2) Maksud dan Tujuan dari kerjasama,
3) Asas dan Prinsip kerjasama antar desa,
4) Prosedur-prosedur atau mekanisme yang harus ditempuh oleh kepala desa ketika akan melakukan kerjasama. Dalam hal ini termasuk menyebutkan misalnya, bentuk nyata kerjasama antardesa adalah dengan dibuatnya peraturan bersama antar kepala desa. Kemudian utk melaksanakan kerjasama antar desa itu dibentuk BKAD,
5) Bidang-bidang yang bersifat umum apa saja yang bisa dikerjasamakan oleh kepala desa. Dalam hal ini tentu harus juga melihat visi, misi serta program dalam RPJMDes,
6) Sumber-sumber dana yang bisa digunakan untuk melakukan kerjasama,
7) Bagaimana prosedurnya jika kerjasama itu berakhir.

Perdes ini akan dijadikan modal awal Kepala Desa dalam melangkah melakukan kerjasama antar desa. Yang kemudian muncul Peraturan Bersama Kepala Desa tatkala disepakati untuk saling bekerjasama. Dimana isi dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini pun tak jauh berbeda dengan Perdes Kerjasama Desa dengan beberapa poin tambahan, berupa lembaga yang akan menangani yakni BKAD, wewenang BKAD, dan mungkin target-target apa yang harus dicapai oleh BKAD.

Transformasi Lembaga Paska Program

Salah satu warisan program, selain dana bergulir, ada lembaga pengurus dan pengelola, yakni BKAD, UPK, BP-UPK, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan. Muncul pertanyaan terhadap lembaga yang sudah ada ini.

Setelah berakhirnya program, aset-aset yang ada diserahkan kepada masyarakat dalam satu kecamatan. Segala keputusan pun diserahkan melalui MAD dalam satu kecamatan. Apakah lembaga itu akan berdiri sendiri atau disesuaikan dengan UU Desa, semua tergantung masyarakat setempat.

Jika disepakati untuk bertransformasi menyesuaikan dengan UU Desa, maka mekanisme-nya pun harus mengikuti aturan didalamnya. Artinya bahwa kesepakatan melakukan kerjasama antar desa harus didasari atas Peraturan Bersama Kepala Desa dengan dasar UU Desa dan aturan-aturan turunannya, termasuk Perdes tentang Kerjasama Antar Desa.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bersama Kepala Desa dan disepakati pembentukan BKAD dimana pengangkatannya disahkan melalui SK Bersama Kepala Desa, maka secara yuridis, BKAD adalah bawahan Kepala Desa.

Pertanyaan mau atau tidak?

Jika pengurus dan pengelola yang sekarang enggan bertransformasi, maka semua keputusan dikembalikan kepada masyarakat.

Terkait pembahasan soal transformasi, sudah sedikit saya singgung pada bagian pertama tulisan ini.

Kerjasama Antar Desa Lintas Kawasan

Kerjasama bisa dilakukan oleh desa-desa lintas kawasan. Misalkan saja sebuah desa di Bali ingin menjalin kerjasama dengan salah satu desa di Jawa Barat. Kerjasama itu terkait pemasaran produk-produk industri skala rumahan, semisal kerajinan Kujang.

Kerajinan Kujang yang memiliki bentuk yang unik ternyata laku keras di Bali. Maka untuk menekan harga beli dan demi meningkatkan kesejahteraan pengrajinnya, kedua desa bersepakat untuk melakukan kerjasama. Desa di Jawa Barat mengirim produk kerajinan kujang ke Bali, Desa di sana transfer uang untuk pembayaran atas pesanannya.

Klausul-klausul terkait kerjasama itu dimunculkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa. Bagaimana cara pembayaran, retur atas produk yang tidak sesuai, harga beli, dan jumlah pesanan tiap bulan, dan lain sebagainya. Akan lebih baik jika dilakukan oleh masing-masing BUM Des, sebagai lembaga pengembangan ekonomi rakyat di desa.

Kerjasama antar desa lintas kawasan itu bisa melakukan kegiatan lain. Misalnya disepakati untuk sama-sama membuka outlet produk-produk lokal desa di kota.

Artinya bahwa kerjasama antar desa itu bisa saja dilakukan oleh dua desa atau lebih yang berada dalam satu kawasan atau berbeda jauh secara geografis. Semua memungkinkan untuk itu.

Penyertaan Modal Desa

Usaha-usaha pengembangan ekonomi rakyat dalam wadah BUMADes tentu membutuhkan modal. Modal awal dari BUMADes bisa berawal dari Desa melalui BUMDes masing-masing. Akan lebih kuat jika aset-aset paska program bisa ditransformasikan menjadi aset desa-desa yang pengelolaannya diserahkan kepada BKAD. Sedang BKAD diberi kewenangan untuk membuat unit-unit usaha guna melaksanakan kerjasama di bidang ekonomi.

Kesepakatan pembentukan BUMADes pun harus diperhitungkan resiko terburuk, yakni bangkrut. Bagaimana pembagian tanggung jawab kerugian atas bangkrutnya BUMADes tersebut.

Pembagian surplus atas penyertaan modal Desa dalam BUMADes bisa dilakukan dengan dua pilihan pencatatan. Dicatat sebagai biaya modal dalam laporan laba rugi, atau di bagi berdasarkan hasil surplus atau dua-duanya.

Pencatatan sebagai biaya modal, akan mengurangi surplus dari usaha BUMADes. Sedang pembagian berdasarkan surplus pun perlu perhitungan secara cermat. Mungkin pembagian hasil usaha baik yang dicatat sebagai biaya modal atau masuk perhitungan surplus, akan lebih mudah jika penyertaan modalnya sama.

Pembagian hasil usaha tergantung pilihan badan hukum BUMADes. Apakah akan berbentuk PT, Koperasi, atau yang lain. Semua memiliki formula masing-masing.

Jika lembaga warisan program mau bertansformasi menjadi BUMADes, gambaran tentang pembagian surplus dengan permisalan adanya penyertaan modal bisa dilakukan dengan dua cara.

Untuk penyertaan modal, pembagian hasil usahanya masuk dalam biaya modal. Artinya sebelum ditentukan besaran surplus bersihnya, dikurangi dengan biaya modal itu. Sedang pengalokasian surplus bersih untuk desa bisa di hitung dengan sedikit banyaknya kontribusi kelompok pemanfaat di sebuah desa.

Jika pembaca memiliki formula lain, silakan saja.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here