Membangun Masyarakat Berbasis Kawasan

0
145
Jembatan Serayu

Bagian ke-5

 

Sering kita terjebak urusan soal uang. Memang tak bisa dipungkiri, tanpa uang sulit rasanya sebuah kegiatan akan berjalan. Akan tetapi yang perlu kita pahami, bahwa apa-apa yang kita lakukan pada dasarnya demi kemakmuran bersama masyarakat desa. Jikalau kemudian urusan uang menjadi penghambat, aku rasa bukan uangnya yang salah, tapi orangnya. Kita sering tidak memahami substansi sebuah permasalahan dan tujuan dari serangkaian kegiatan yang telah, sedang, dan akan kita laksanakan.

Semangat UU Desa dalam hal mensejahterakan masyarakat desa, tak lepas dari kemiskinan yang sejak jaman Indonesia merdeka, selalu identik dengan orang desa. Tak heran banyak orang-orang desa yang pergi merantau atau bahkan menjadi TKI di luar negeri. Banyak yang berhasil, tapi tak sedikit pula yang gagal. Persoalan-persoalan sosial di kota-kota besar tak lebih dari keadaan masyarakatnya yang miskin pula. Saat masyarakat miskin di kota disarankan untuk bertransmigrasi atau pula ke desa, alasannya selalu sama, tak ada pekerjaan yang layak di desa. Kita pun miris dengan tontonan dari para TKW yang sering disiksa oleh majikan-majikan mereka di sana. Mereka terpaksa menjadi TKW dengan alasan yang hampir sama.

Oleh karenanya, beragam inisiatif-inisiatif desa perlu di rangsang keberagamannya. Ketakutan-ketakutan terhadap bentuk inisiatif-inisiatif desa yang dialami oleh segelintir elit, tak lebih dari urusan pribadi. Segolongan elit tersebut biasanya sudah merasa sangat nyaman dengan apa yang mereka terima selama ini. Maka inisiatif-inisiatif desa atau yang lain, dianggap sebagai ancaman. Tak heran jika mereka berusaha memeranginya.

Trauma atas praktik-praktik dahulu soal dana bantuan kepada masyarakat bisa menjadi salah satu alasan. Tapi, bukan berarti kemudian memproteksi diri terhadap ketakutan-ketakutan itu. Cara menghilangkan rasa takut adalah dengan menghadapi ketakutan itu.

Salah satu bentuk inisiatif desa ialah tentang kerjasama antar desa. Kerjasama ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kedaulatan, ketahanan, dan kemakmuran masyarakat desa agar tidak tergilas oleh perdagangan bebas yang semakin merajalela.

Jika melihat pasal 92 UU No. 6 tentang Desa, tugas dari Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) tidak sebatas pada aktifitas ekonomi saja. Pengembangan usaha bersama dalam hal penyediaan modal usaha bagi masyarakat melalui kegiatan UEP dan atau SPP yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), hanya lah satu bentuk kerjasama antar desa. Kerjasama antar desa yang diamanahkan melalui Musyawarah Antar Desa, bisa meliputi kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa, dan atau bidang keamanan dan ketertiban.

Artinya tugas BKAD bukan hanya mengurusi urusan di bidang ekonomi khususnya UEP dan atau SPP warisan program saja. Perlu dipahami bahwa BKAD juga bisa menjadi inisiator jenis-jenis kerjasama lain. Tentu dengan kesepekatan dari para Kepala Desa.

Kerjasama di bidang pengembangan usaha, bukan hanya penyediaan modal. Pengembangan produk-produk lokal agar mampu berdaya saing, baik dari segi kualitas, kemasan, dan strategi pemasaran, menjadi salah satunya. Termasuk didalamnya melakukan kampanye kepada masyarakat untuk mau mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Ini merupakan salah satu cara menangkal membanjirnya produk-produk impor yang bisa mematikan usaha masyarakat.

Surplus dan atau biaya operasional baik yang ada pada Dana Kelembagaan maupun Unit Pengelola Kegiatan, bisa diarahkan untuk itu. Alokasi peningkatan kapasitas dan promosi dalam Rencana Anggaran Belanja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bisa dimaksimalkan untuk pemberdayaan di bidang ekonomi. Bisa melalui pelatihan-pelatihan bagi masyarakat, promosi dalam bentuk papan nama tempat usaha, mengikutsertakan dalam pameran-pameran, dan atau bentuk promosi lain yang diperlukan.

Sedang Dana Kelembagaan yang ada bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas pelaku lain. Pengurus BKAD bisa memaksimalkan diri dalam belajar manajerial organisasi. Badan Pengawas UPK bisa dilatih untuk melakukan pemeriksaan sesuai standar penilaian kinerja keuangan, mengembangkan Comunitty Based Monioring (CBM), atau belajar audit sosial terhadap kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan baik oleh kelembagaan BKAD maupun UPK.

Peningkatan kapasitas Tim Verifikasi bisa dilakukan dengan belajar melakukan verifikasi terhadap kelayakan usaha. Dengan tujuan, agar pada saatnya diputuskan bersama ingin melakukan pengembangan usaha, Tim Verifikasi bisa memainkan peran di sana. Tim Verifikasi tidak saja melakukan survei terhadap calon pemanfaat SPP dan atau UEP, tapi bisa juga memberikan rekomendasi layak tidaknya sebuah unit usaha baru yang diusulkan dalam pengembangan usaha bersama itu.

Bahkan, BKAD pun bisa merumuskan peningkatan kapasitas bagi pengurus UPK. Peningkatan kapasitas bagi personil UPK dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme kerja mereka. Jika kemudian disepakati UPK menjadi lembaga keuangan yang harus memenuhi kriteria Perbankan misalnya, maka perlu dilakukan pelatihan-pelatihan yang menjurus ke sana. Andai tidak pun, tetap diperlukan pembenahan-pembenahan lain agar mereka bisa survive di tengah gelombang persaingan yang ada.

Bolehkah BKAD melakukan peningkatan kapasitas masyarakat lain, termasuk Perangkat Desa? Mengapa tidak?

Asalkan disepakati atau diusulkan oleh Kepala Desa dalam hal peningkatan kapasitas perangkat desa misalnya, bisa-bisa saja. Bisa dengan pembiayaan penuh dari dana kelembagaan, atau berbagi biaya.

Sebagai contoh, para Kepala Desa menginginkan bendahara desa di latih mengoperasionalkan sistem aplikasi pelaporan keuangan. Meski pun sudah dilakukan oleh Pemkab, tapi belum begitu mendalami. Maka bisa saja BKAD, atas kesepakatan para Kepala Desa melakukannya lagi. Bisa antar kawasan atau beda kecamatan; bisa juga dilakukan dalam kawasan kecamatan sendiri.

Berapa indeks biaya yang diperlukan dalam pelatihan tersebut, bisa dibiayai oleh dana kelembagaan atau berbagi dengan biaya dari desa. Sedang panitia, bisa disepakati siapa-siapanya.

Dalam hal pembangunan, BKAD bisa memfasilitasi atau ikut mendampingi dalam penyusunan RPJMDes, jika mampu. Atau bisa mengumpulkan tenaga-tenaga terlatih untuk mengerjakan sebuah kegiatan pembangunan yang dilakukan antar desa. Semua bisa dilakukan, dengan satu catatan: diberi kewenangan oleh Kepala Desa.

Bersama kepala desa yang memiliki kepentingan yang sama, BKAD mendorong agar sebuah usulan bisa menjadi prioritas dalam renstra kecamatan. Sebagai contoh, di kecamatan Kebasen. Ada sebuah jembatan sempit yang menghubungkan antara kecamatan Kebasen dengan Kecamatan Patikraja, jembatan serayu namanya. Jembatan ini semula adalah jembatan kereta api yang dialihfungsikan. Meski berada di Desa Mandirancan Kecamatan Kebasen dan Desa Patikraja Kecamatan Patikraja, sebenarnya yang berkepentingan terhadap jembatan ini sangat banyak. Selain masyarakat di kedua kecamatan diatas, yakni Kebasen dan Patikraja, masyarakat di Desa Papringan Kecamatan Banyumas pun sebenarnya menginginkan pelebaran atau pembangunan jembatan lain. Sempitnya jembatan membuat kemacetan sering terjadi terutama di pagi dan sore hari.

Jembatan Serayu
Jembatan Serayu

Dalam hal ini, BKAD bisa berperan dengan memfasilitasi berkomunikasinya semua Kepala Desa yang memiliki kepentingan terhadap jembatan ini. Dengan berkoordinasi dengan Camat di ketiga kecamatan tersebut, misalnya, BKAD bisa mempertemukan mereka untuk membahasnya. Hasil kesepakatan dari pertemuan tersebut, bisa diajukan dalam Musrenbang Kecamatan agar diusulkan secara bersama-sama. Sebab sebuah usulan akan menjadi lebih diperhatikan jika diusulkan oleh banyak pihak.

Contoh lain adalah soal pemanfaatan air di dua desa di kecamatan Kebasen, yakni Desa Karangsari dan Desa Bangsa. BKAD bisa memfasilitasi untuk duduk bersama dua pemangku kebijakan di kedua desa untuk membahasnya. Sebab, meski pun mata air yang ada di hutan yang masuk wilayah Desa Karangsari, airnya juga dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat di Desa Bangsa. Bagaimana agar masing-masing bisa memanfaatkan dengan prinsip keadilan, BKAD bisa menginisiasi pembahasan tersebut.

Soal keamanan dan ketertiban juga bisa menjadi kerjasama antar desa. BKAD bisa berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Koramil untuk itu. Dengan mengundang organisasi-organisasi kepemudaan yang ada, misalnya, dilakukan pembinaan bersama. Yang kemudian pada kesempatan itu, bisa dilakukan ikrar bersama untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatannya. Kita tahu, selain Karangtaruna, ada organisasi kepemudaan lain semisal Banser, Pemuda Pancasila, Satgas masing-masing Parpol, dan masih banyak lagi. Keberadaan BKAD bisa memposisikan diri sebagai tempat berkomunikasi antar organisasi-organisasi tersebut demi menjaga keamanan dan ketertiban.

Selain itu, bisa di inisiasi diterbitkannya Perdes di masing-masing desa yang intinya hampir sama. Yakni melarang warga masyarakat untuk main hakim sendiri, jika ternyata ada pelaku kejahatan dari warga desa tetangga yang masih satu kecamatan. Pelaku main hakim sendiri bisa ikut di beri sanksi jika melanggar. Adapun penyelesaian perkara, tergantung dari sanksi sosial atau hukum dimana kejadian itu berlangsung. Semua saling menghormati.

Tugas-tugas BKAD, jika menilik pasal 92 UU Desa memang banyak. Jadi kurang tepat rasanya jika BKAD hanya mengulik-ulik urusan yang ada di UPK saja.

Belum lagi jika di sebuah daerah, Pemprov maupun Pemda memiliki program berbasis kawasan. Maka peran BKAD lebih banyak lagi. Mensinergikan antar kepentingan di wilayah kerjanya.

Sebagai lembaga yang jelas keberadaannya berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa, BKAD bisa menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Mengakses dana CSR untuk masyarakat, memfasilitasi penambahan modal usaha bagi unit-unit usahanya, baik yang berasal dari penyisihan dana desa atau dari lembaga keuangan lain, atau mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, baik di pusat maupun di daerah.

Ini lah posisi BKAD. Sangat strategis.

Dengan posisinya yang strategis ini, BKAD bisa bermain peran menjadi agen-agen perubahan dari unsur masyarakat sendiri. Ke depan, BKAD bisa menjadi inkubator penyediaan sumber-sumber daya manusia yang handal. Berbagai pelatihan yang difasilitasi atau dilakukan olehnya, diharapkan bisa meningkatkan kapasitas masyarakat yang pada akhirnya, mereka bisa berwirausaha sendiri atau menjadi karyawan dengan skill mumpuni.

Sejak sekarang, BKAD bisa merumuskan visi dan misi ke depan sebagai lembaga pemberdaya masyarakat yang tidak saja menyediakan akses modal melalui UPK, tapi juga menyediakan sumber daya manusia yang mampu bersaing di dunia kerja. Jika diputuskan untuk membuka unit usaha lain berdasar rekomendasi dari Tim Verifikasi, misalnya, tenaga kerja tidak perlu mengimpor. Cukup di isi oleh masyarakat di sekitar yang sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan yang pernah difasilitasi atau diadakannya. Tentu dengan prosedur perekrutan yang benar.

Dengan berperan sebagai agen perubahan, BKAD sedikit banyak bisa mengurangi angka kemiskinan melalui aktifitas kegiatannya. Maka, tak salah jika BKAD bisa merumuskan untuk menata kantor, bagi yang sudah punya, selain untuk kantor bersama, juga bisa digunakan sebagai mini Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Oleh karena tugas dan fungsi BKAD yang beragam, sudah seyogyanya kita perlu meningkatkan kapasitas diri. Belajar dari berbagai sumber, belajar memposisikan diri, dan belajar merumuskan visi, misi, dan strategi ke depan, menjadi hal yang menyenangkan. Long Life Education, kata orang pintar.

Mengapa harus takut dengan orang desa. Bukan kah kita orang desa juga. Mari bersinergi untuk mensejahterakan masyarakat desa. Singkirkan syak prasangka dari dalam diri. Kita orang desa, bukan politisi.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here