Menajamkan Rasa Dengan Festival Kopi

0
189
Peserta Diskusi Kelas UMKM

Bagian ke-4

 

Perubahan demi perubahan selalu mewarnai perikehidupan manusia. Perubahan revolusioner yang diusung dalam UU Desa membawa dampak yang luar biasa. Pengakuan negara terhadap entitas desa dengan memberikan kewenangan terhadap desa untuk mengatur segala urusannya sendiri, memiliki banyak konsekuensi. Desa yang dalam pengertiannya terdiri dari Pemerintahan Desa dan Masyarakat, harus bisa berbenah. Mempersiapkan diri agar mampu menjawab keraguan banyak pihak akan kemampuannya.

Pemahaman terhadap esensi dari UU Desa harus menjiwai dalam setiap aktifitas masyarakat desa. Oleh karenanya, kegiatan berupa sosialiasi, workshop, diskusi, dan pendalaman pemahaman terhadap UU Desa itu harus terus dilakukan. Kekhawatiran demi kekhawatiran harus bisa dijawab oleh masyarakat desa itu sendiri. Jangan sampai masyarakat desa justru tak memahami apa muatan yang di bawa oleh UU Desa itu sebenarnya.

Kelas pembahasan UU Desa menjadi salah satu kelas setelah diskusi umum di tenda utama. Kelas yang dipandu oleh teman-teman dari Kompak dan IPPMI ini menarik. Para peserta di kelas yang aku ikuti, justru kebanyakan kaum hawa. Entah di kelas sebelah.

Menjadi PR bagi para pegiat desa untuk memahamkan mereka. Hak-hak seluruh warga, tak terkecuali para perempuan, mesti diperjuangkan. Kader-kader Posyandu yang selama ini giat melaksanakan tugasnya, perlu diberikan dukungan nyata. Tidak sekedar kalimat meninabobokan yang harus terus mengabdi, mengabdi, dan mengabdi. Mereka membutuhkan tidak sekedar baju seragam, pengakuan, dan segala pujian yang hanya di bibir saja. Perjuangan mereka dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat harus diapresiasi lebih. Belum lagi perjuangan kaum perempuan yang lain, semisal PKK, Dasa Wisma, dan yang lain.

Akhirnya aku terdampar di kelas ini. Setelah sebentar mengikuti kelas pemberdayaan UMKM dan Tata Kelola Hutan Rakyat.

Semalam memang sudah aku sampaikan ke Kang Tarjo bahwa aku ingin keliling kelas agar bisa bercerita via blogku. Meski sebenarnya ingin aku membantu Pak Cecep dulu di kelas UMKM. Tapi apa yang aku prediksikan keliru. Kelas UMKM yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM dan pelaku PNPM, ternyata banyak peminat. Asisten Menko Perekonomian dan beberapa narasumber lain bergabung di sini, termasuk Kang Budi Ragiel.

Tadinya aku mengira bahwa arah pembicaraan akan didominisasi oleh persoalan UPK, BKAD, dan aset eks PNPM. Ternyata tidak demikian. Apalagi kehadiran beliau-beliau di kelas ini membuat suasana diskusi menjadi hidup. Semua memberikan pendapat terkait pengembangan UMKM khususnya di Ciamis.

Aku sempat mendengarkan penuturan dari Pak Haji Uun, mantan Faskab PNPM, yang ikut menjadi pemateri bersama Pak Cecep. Pak Haji Uun menceritakan pengalamannya selama menjadi Faskab di Ciamis. Beliau mengatakan pernah berdiskusi tentang potensi kopi di Ciamis dengan dinas terkait di kabupaten. Sayangnya hampir tak ada respon. Padahal menurut Pak Haji Uun, selama dia menjadi Faskab di sana, beliau melihat potensi besar pada komoditi kopi yang semestinya bisa dikembangkan dan menjadi branding bagi Ciamis. Namun respon positif yang diharapkan tak kunjung didapatkan sampai Pak Haji Uun dipindahtugaskan ke Majalengka.

Sekilas Pak Cecep yang juga mantan Fasilitator Perguliran dan Pengembangan Usaha (FPPU) Kab. Ciamis menyampaikan materinya. Paparan Pak Cecep langsung ditanggapi oleh para peserta. Salah satunya Camat Panjalu. Beliau mengatakan perlunya semacam pembagian tugas antara pemerintah, pegiat pemberdayaan, dan pelaku UMKM sendiri untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sebagai misal soal rendahnya kualitas SDM. Ada baiknya disepakati apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah, pegiat pemberdayaan, dan pelaku UMKM untuk peningkatan kapasitas itu. Agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Sip. Sepakat, Pak Camat.

Hidupnya suasana diskusi di kelas ini menurutku sudah lebih dari cukup. Akhirnya aku keluar dan mencari kelas lain yang sepi peminat. Aku merasa perlu menjadi penyeimbang diskusi di kelas yang sepi. Karena pengalaman di beberapa tempat, kelas pararel seperti ini kurang diminati peserta atau masyarakat sekitar. Aku berharap kehadiranku di satu kelas nantinya, bisa menghidupkan diskusi, atau cukup menjadi pendengar setia, jika diskusi memang sudah hidup.

Peserta Diskusi Kelas UMKM
Peserta Diskusi Kelas UMKM

Setelah kelas UMKM, aku bergabung dengan kelas tentang Tata Kelola Hutan Rakyat. Pemandu kelas ini adalah Kang Jalu. Pesertanya para petani, kelompok tani, Gapoktan, dan peminat di bidang pertanian. Sengaja aku gabung di kelas ini karena pesertanya sedikit. Kalau tak salah, cuma 8 orang sudah termasuk Kang Jalu. Aku menjadi peserta yang ke sembilan. Apa yang disampaikan oleh Kang Jalu sudah aku tebak. Pasti soal rencana penyerahan sebagian lahan hutan yang selama ini di kelola oleh perusahaan.

Penyerahan sebagian lahan hutan agar dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Menurut Kang Jalu, pada diskusi kelas pada saat Harlah GDM di Desa Srowot Kec. Kalibagor Kab. Banyumas, kemiskinan justru berada di desa-desa yang dekat dengan hutan. Padahal hutan dengan segala macam isinya, bisa mensejahterakan masyarakat. Hasil hutan berupa getah pinus atau karet, rerumputan untuk pakan ternak, pohon-pohon yang siap di tebang, rotan, dan sebagainya, mampu menghidup karyawan perusahaan pengelola hutan dengan sangat sejahtera. Tapi ironisnya, masyarakat sekitar yang selama ini ikut bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan, malah miskin.

Belum lagi persoalan yang selama ini sering aku tulis, yakni soal sumber mata air. Ini menjadi kendala saat desa-desa yang mengandalkan air dimana mata air-nya terletak di dalam hutan, sedang desa tak memiliki kewenangan apa-apa atas hutan tersebut. Atas dasar instruksi atasan, para karyawan perusahaan pengelola hutan mengganti jenis tanaman dengan vegetasi yang tidak bisa menyimpan air dengan baik. Akhirnya, mata air akan berkurang, debit air di musim kemarau bisa menjadi kering dan mati.

Jalan desa yang selama ini dipelihara oleh masyarakat desa pun terkena imbasnya. Rusaknya jalan akibat lalu lalang nya truk pengangkut kayu, menjadi beban bagi masyarakat. Kelas jalan yang rendah, yang seharusnya tidak dilalui oleh truk dengan tonase besar, membuat jalan menjadi rusak. Kompensasi atas rusaknya jalan oleh perusahaan belum tentu mencukupi biaya perawatan jalan.

Oleh karena itu, rencana penyerahan sebagian hutan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan secara kolektif, sungguh rencana yang sangat bagus. Kita berharap tidak ada orang yang menelikung rencana ini. Meski aku yakin, upaya itu tetap ada. Oleh siapa dan bagaimana caranya, aku tak tahu. Kita lihat saja nanti.

Sedikitnya peserta di kelas ini membuat diskusi pun hanya sebentar. Apalagi soal rencana penyerahan sebagai lahan ini perlu diketahui oleh pemangku kebijakan di desa, dalam hal ini Kepala Desa. Padahal di kelas ini tak ada satu pun unsur Kepala Desa atau perangkat desa. Akhirnya Kang Jalu memberi kesempatan untuk membuka diskusi lanjutan pada malam hari dengan meminta kepada peserta untuk menghadirkan salah seorang Kepala Desa. Meski akhirnya diskusi lanjutan itu tak ada, antusias petani dalam diskusi ini terlihat sangat tinggi.

Aku masih ingat pernyataan dari salah seorang petani yang sudah renta:

“Kalau Pak Menteri jadi datang ke sini hanya untuk pencitraan, kami tak butuh. Bagi kami, yang penting ada perubahan dengan adanya kegiatan ini. Katanya harus kerja, kerja, dan kerja, tapi mana buktinya?”

Petani ini pun menyampaikan bahwa mereka tak membutuhkan apa-apa kecuali bantuan benih unggul, pupuk, pembasmi hama, dan pemasaran hasil pertanian. Peserta yang lain pun mengiyakan.

Ekspektasi petani terhadap kegiatan ini sangat besar. Mereka berharap dengan adanya festival kopi ini akan benar-benar bisa mengangkat nama kopi Sukamantri yang akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan. Dengan festival ini mereka sangat berharap persoalan-persoalan klasik, terutama pemasaran hasil, bisa teratasi. Harapan mereka sangat wajar. Ini tantangan kita, sebagai pegiat pemberdayaan.

Rupanya aku belum terlalu terlambat di kelas yang membahas UU Desa. Saat aku diminta mengisi tentang hal-hal apa saja yang sudah baik di desa, apa yang menarik dari UU Desa, dan apa yang belum jelas tentang UU Desa, lancar aku tuliskan.

Soal kebiasaan baik di desa tentu modal sosial. Hidup gotong royong, guyub rukun, saling membantu masih menghiasi wajah asli desa. Nilai-nilai sosial ini lah yang menjadi kekaguman bangsa-bangsa lain atas bangsa Indonesia. Sayangnya nilai-nilai itu sudah merosot di masyarakat perkotaan, dan sedikit berpengaruh terhadap desa-desa yang berdekatan dengan kota.

Pelayanan administrasi kependudukan di desa ku, Mandirancan, dengan bangga aku tuliskan, sangat baik. Baik perangkat desa maupun kepala desa, berusaha memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Ketika sedang melakukan ronda di balai desa pada malam hari, jika ada masyarakat yang ingin membuat surat pengantar misalnya, tetap dilayani. Kepala Desa pun mau bertanda tangan dan membawa stempel dimana pun saat warga membutuhkan. Ibaratnya pelayanan di desa ku, bisa dikatakan 24 jam. Keren kan?

Apa yang menarik dari UU Desa? Pengakuan desa oleh negara dan penyerahan kewenangan untuk mengurus urusan desanya sendiri. Pasal 1 UU Desa menjadi kunci. Sebab tanpa adanya pengakuan dan penyerahan kewenangan, desa akan kembali menjadi obyek dari kekuatan supra desa. Pasal 1 UU Desa ini yang menjadi pembeda posisi desa berdasar PP 72 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa.

Diskusi Kelas UU Desa
Diskusi Kelas UU Desa

Saat diminta untuk membacakan, aku memberikan permisalan. Kalau dulu desa diberi uang kemudian diharuskan membeli segala sesuatu yang sudah ditentukan, sekarang tidak. Apapun yang akan dibelanjakan oleh orang desa sudah dipersilakan, boleh apa saja, yang penting disepakati dalam musyawarah desa. Maka, pekerjaan yang sudah menanti adalah bagaimana meningkatkan kualitas musyawarah desa.

Musyawarah desa itu berbeda dengan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes). Sebab dalam musyawarah desa, topik pembahasan bukan hanya soal pembangunan. Kalau tradisi di desa-desa di Jawa, dulu dikenal dengan istilah selapanan. Pesertanya pun berasal dari semua elemen yang ada di desa. Bukan hanya ketua RT atau RW saja yang di undang.

Apa yang aku sampaikan sedikit ditanggapi oleh Kang Kardi Boy, eh Kardiman. Menurutnya, kalau semua di undang, urusan snack bagaimana… hihi….

Tanggapan lain disampaikan oleh ibu-ibu. Katanya, bagaimana kita mau datang, undangan saja nggak ada.

Perubahan model musyawarah dari selapanan ke Musrenbangdes, sedikit banyak telah merusak budaya komunikasi di desa. Banyak warga masyarakat yang sebenarnya merasa berkepentingan terhadap desa, enggan hadir hanya karena tidak di undang. Padahal mereka sangat ingin berkontribusi dalam musyawarah tersebut.

Musrenbangdes yang hanya berbicara soal rencana pembangunan desa, yang pada akhirnya hanya kegiatan seremonial belaka sudah semestinya diganti. Kembali ke budaya lama yang lebih bisa mengakomodir kepentingan masyarakat. Memang perlu perjuangan ke arah sana.

Kita semua tahu, bahwa Musrenbangdes dengan menyusun skala prioritas yang usulannya kembali ditarungkan di kecamatan dalam Musrenbangkec, hanya seremonial belaka. Sebab saat prioritas usulan dari kecamatan pun pasti akan kalah dengan usulan-usulan dari SKPD di musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbangda). Maka lagi-lagi, seorang kepala desa harus bisa melakukan lobi dengan membawa proposal layaknya pengemis. Ironis sekali, manusia pilihan rakyat secara sah, hanya menjadi pengemis proyek agar bisa membangun desa nya.

Perubahan yang di bawa oleh UU Desa diharapkan dan perlu diperjuangkan untuk menghilangkan praktik-praktik buruk di masa lalu. Soal snack tak lagi jadi masalah, jika alokasi dana desa segera terealisasi besarannya sesuai janji saat kampanye. Warga masyarakat tak perlu menerima sepucuk surat undangan untuk hadir di musyawarah desa. Yang penting dia datang mewakili organisasinya, biar pun hanya sebagai wakil dari grup calung misalnya.

Desa akan sejahtera tatkala nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar diakui negara dan dijalankan oleh masyarakat. Dukungan dana dari pemerintah ibarat bumbu masakan. Meski sudah matang, tanpa bumbu masakan menjadi hambar.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here