Mengatasi Masalah Kota dengan Pemberdayaan Desa

6
567
Para Kepala Desa berpose paska MAD

Seorang teman pernah curhat tentang keinginannya pulang kampung. Kehidupan di kota tidak membuatnya nyaman. Kemacetan, polusi, pergaulan bebas, dan banyak masalah membuatnya berpikir demikian. Dalam satu hari, hanya setelah waktu Isya dia berkumpul bersama anak dan istri. Waktu-waktu berharga menemani anak-anak belajar, terenggut oleh beban pekerjaan dan lama nya perjalanan dari dan ke tempat kerja.

Akan tetapi, sepertinya sulit dilakukan. Pasalnya, sawah yang menjadi bagiannya sudah telanjur di jual. Saat itu dia membutuhkan dana untuk uang muka perumahan. Dia merasa tak elok membebani orang tua. Sudah banyak binatang ternak yang dijual guna membiayai kuliahnya. Sampai sekarang, dia tak mampu mengumpulkan uang senilai binatang ternak dan atau sawah yang telanjur di jual.

Dia dan banyak orang desa yang terpaksa berurbanisasi karena sulitnya mendapatkan pekerjaan di desa. Kehidupan di desa zaman dulu hingga sekarang, masih memiliki masalah yang hampir sama: sulitnya lapangan pekerjaan di desa. Beberapa waktu lalu, saat pengumuman rekruitmen perangkat desa, tak kurang dari ratusan pendaftar, untuk 1 (satu) formasi lowongan. Ini bukti bahwa lapangan pekerjaan di desa masih sangat terbatas.

Urbanisasi

Pemuda-pemuda terbaik desa lebih memilih mengadu nasib ke kota, meski tak sedikit yang kalah bersaing. Relatif lebih mudahnya mengais rupiah di kota menjadi daya tarik. Pembangunan yang sentralistik di kota membuat perputaran uang lebih banyak di kota. Arus urbanisasi yang terus menerus menjadi pemicu masalah di kota.

Kemacetan, polusi, sampah, banjir, kriminalitas, dan masih banyak lagi, seakan menjadi berita biasa di media massa. Tentu karena daya tampung kota yang sudah melebihi kuota. Permasalahan yang kompleks di kota disikapi dengan pembangunan berbagai sarana.

Nampaknya perlu terobosan baru. Tidak hanya berpikir mengatasi sebuah masalah pada sumber masalahnya saja. Akan tetapi mencari jalan keluar sebuah masalah dengan melakukan sesuatu guna mengatasinya. Salah satu yang realistis adalah pemberdayaan desa. Meski yang demikian sudah, sedang, dan akan dilakukan, sepertinya perlu tindakan yang lebih spartan.

Dengan pemberdayaan desa, gairah hidup di desa akan meningkat. Ini akan menjadi daya tarik sehingga para pemuda desa tidak berkeinginan pergi ke kota. Atau justru menjadi penarik agar mereka yang tinggal di kota, pulang dan menetap di desa.

Harapan UU Desa

Sejak terbitnya UU Desa tahun 2014, belum sepenuhnya bisa menjawab kebutuhan ini. Pemerintah desa dan masyarakat masih berkutat dengan pengelolaan dana desa dan kewenangan. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar, masih banyak yang belum terjawab. Pengembangan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sepertinya masih jauh. Karena masih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah desa keseluruhan.

Euforia pembangunan fisik karena ketertinggalan selama ini, masih terasa. Apalagi dengan pengawasan yang lebih ketat, penggunaan APBDesa, pemerintah desa lebih menyukai pendanaan pada pos belanja daripada pembiayaan. Pada pos belanja, saat kegiatan tereksekusi dan teradministrasi dengan baik, maka urusan dianggap selesai. Sedang pembiayaan, harus ada pengendalian tiap tahunnya. Yang demikian dirasa merepotkan.

Perlunya kerjasama antar pihak untuk mendorong desa melakukan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi. Pendirian BUMDesa sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah ekonomi, mesti didorong. BUMDesa akan menjadi harapan baru dalam hal memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat.

Menurut para Kepala Desa, keengganan investasi ke BUMDesa disebabkan karena merasa tidak ada sumber daya warga yang mumpuni. Dia tidak mau mengambil resiko. Kalau tak ditangani dengan profesional, Kepala Desa lah yang akan bertanggung jawab. Sebab investasi modal BUMDesa masuk kategori pembiayaan.

Kerjasama antar desa

Ketika sulit berjalan sendiri-sendiri, maka solusinya adalah jalan bersama-sama. Kerjasama antar desa sangat memungkinkan memecahkan masalah tersebut. Kerjasama dalam hal pendirian dan investasi modal melalui BUMDesa Bersama, salah satu solusi tepat. Kerjasama ini tidak terbatasi oleh wilayah satu kecamatan saja.

Ketika katakan lah 25 (duapuluh lima) desa berinvestasi 100 juta pada BUMDesa Bersama, akan lebih efektif dan efisien, daripada masing-masing berinvestasi pada BUMDesa di desa sendiri. Rekruitmen bisa dilakukan secara profesional. Pengawasan akan BUMDesa Bersama, bisa diserahkan pada lembaga profesional juga. Tentunya pendampingan, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 1 (satu) BUMDesa Bersama lebih mudah daripada 100 (seratus) BUMDesa.

Pilihan yang demikian bukan tanpa resiko. Perdebatan di masing-masing desa karena kekhawatiran jelas muncul. Khawatir modal akan hilang, tidak terakomodirnya putra desa, tidak berperannya pemberdayaan pada lembaga BUMDesa Bersama, dan lain sebagainya.

PT. BPR BKD Banyumas

Untuk kasus yang demikian, salah satu dimana kita perlu belajar adalah PT. BPR BKD Banyumas, yang merupakan kerjasama antar desa di 25 (desa) di kabupaten Banyumas. Manajemen profesional dengan pengawasan langsung dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat para Kepala Desa merasa lebih nyaman. Apalagi dalam operasionalnya, Kepala Desa didudukkan sebagai wakil masyarakat desa pemilik aset. Mereka berhak untuk menerima laporan aktifitas dan memberikan masukan kepada pihak manajemen.

Meski belum berperan secara signifikan di lebih banyak desa, minimal 25 (desa) yang bekerjasama sudah merasakan hasil. Pendapatan desa dari PT. BPR BKD Banyumas sudah ada. Rekruitmen karyawan baru-baru ini merupakan bentuk kontribusi kesempatan kerja pada masyarakat desa, sehingga tak lagi berpikir urbanisasi ke kota.

Kita pasti sepaham dengan pernyataan: “Kebaikan yang terorganisir akan mengalahkan kejahatan yang terorganisir pula”.

6 KOMENTAR

  1. Mas Kikis yg baik
    Klo sdh jd dan bisa dicontoh semua oke2 saja….persoalannya ktk kau mulai dan membangun kodal sosial inilah yg semestinya juga dicontohkan….krn permasalahan terbesar didesa pd dasarnya bukan modal uang saat sekarang ttp justru pd methode/cara mengumpulkan modal sosial..
    Kepala desa memiliki keterbatasan waktu bertugas…oleh krn itu time schedule menjadi kritikal yg hrs diperhatikan…

    Barangkali itu dari saya

    Matur nuwun

  2. BPR Bkd Banyumas dan kerja BKAD model Kikis bentuk realitas menekan urbanisasi dgn mendorong Usaha 2 berbasis lokasi di Desa dan antar Desa.

    Tinggal masalah daya tarik dan kesadaran orang, agar tidak lagi terjebak mitos kota yg indah dan mitos desa yg angket. Banyak ikhtiar utk proses perubahan tersebut dilakukan ttp begitu banyak faktor baik ekonomis dan non ekonomi yg memaksa mengejar harapan dg mitos kota.

    Bisakah kita merubah “mitos desa” sekaligus menjungkirbalikan “mitos kota”. Sejauh mana kita akan merubah muka desa menjadi daya tarik baru dan Peluang yg menguntungkan?

    Sepertinya perlu kita inventarisasi dan analisis DIM Daftar Isian Masalah di Desa dgn ukuran dan rancangan yg terukur dgn merebut kuasa atas ruang dan uang sbg peluang menciptakan daya tarik baru.

    • Nah yang demikian perlu ajartularkan kepada pegiat-pegiat yang tetap tinggal di desa. Kemudian kita rumuskan langkah strategis solusinya. Salam.

  3. Sepakat Mang Udjo @Sutardjo: perlu inventarisasi dan analisis DIM Daftar Isian Masalah di Desa dgn ukuran dan rancangan yg terukur dgn merebut kuasa atas ruang dan uang sebagai peluang menciptakan daya tarik baru, ayuk rumuskan langkah-langkahnya kedepan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here