Mensikapi Rakornas UPK

0
217
Negosiasi paska demo 3 September 2014.

Selama tiga hari (2-4 November 2016), ini teman-teman Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP), mengikuti rapat kerja nasional (Rakornas) di Jogja. Rencana kegiatan ini sudah aku dengar jauh-jauh hari. Salah satu tujuan mereka ialah ingin mendorong agar pemerintah segera bersikap. Paska program PNPM MP 2014, masih banyak PR yang harus diselesaikan.

Sayangnya pada kesempatan yang sama, aku ada acara. Meski tak di undang, ingin rasanya hadir di sana. Aku tak ingin nimbrung pada acara tersebut. Aku hanya ingin memanfaatkan momen tepat, berkumpul bersama teman-teman. Kerinduan itu ada.

Menurut kabar yang beredar, panitia kewalahan. Peserta begitu antusias. Dari sekitar 300 orang yang diperkirakan hadir, ternyata jumlahnya melebihi. Akhirnya peserta terpaksa mencari hotel untuk penginapan sendiri. Semangatnya luar biasa.

Kalau melihat rundown acara, kegiatan ini semestinya akan meriah. Narasumber yang di undang bukan hanya Kementrian Desa, tapi lintas kementrian. Harapannya agar regulasi terkait pengaturan aset eks PNPM MP segera dikeluarkan.

Menengok pada pengalaman sebelumnya, teman-teman UPK kecewa. Narasumber pada rakornas pertama di Solo, tidak memiliki kapasitas memutuskan sesuatu. Semoga kali ini berbeda. Para pejabat di Jakarta bisa mendengar sendiri keluhan dan kesulitan bergerak paska program.

Kebiasaan buruk pemerintah yang berganti rezim yang menafikkan program rezim sebelumnya, semestinya tidak dilanjutkan. Pelaksana program pada rezim sebelumnya toh masih orang Indonesia juga. Sedang mereka dipilih dan diberi mandat untuk mengurusi warga negara Indonesia.

Negosiasi paska demo 3 September 2014.
Negosiasi paska demo 3 September 2014.

Perkembangan paska program

Paska program, perkembangan tiap tempat berbeda-beda. Penyeragaman saat program tidak disikapi positif sepenuhnya. Kestabilan dan kenyamanan saat program bukan jaminan bawah keberlanjutannya akan demikian. Apalagi muncul pula inisiatif-inisiatif lokal yang dirasa perlu, dan atau tidak terakomodir saat program. Perubahan peraturan perundang-undangan pun memiliki andil di sini.

Aku sepakat dengan pendapat Prof. Gunawan Wibisono pada saat Focus Group Discussion di Kantor Sekretariat Presiden bulan Februari 2016 yang lalu. Beliau mengatakan bahwa paradigma awal program adalah pengentasan kemiskinan. UPK sebagai lembaga pengelola program diarahkan sebagai agent of change (agen perubahan) pemberdayaan. Oleh karena nya, mengarahkan UPK sebagai lembaga keuangan mikro, adalah kesalahan fatal.

Pengelolaan keuangan mikro yang dilakukan oleh UPK saat itu, dimaksudkan untuk menuju kemandirian. Saat akumulasi kapital tercapai, diharapkan masyarakat tidak lagi kesulitan dalam akses dana dan pendanaan kegiatan. Masyarakat tidak perlu lagi terlalu bergantung, mengemis dan menunggu “kebaikan hati” pemerintah. Kemandirian menjadi tujuan utama.

Oleh karena nya, perkembangan paska program muncul berbagai ide dan kreatifitas. Selama kegiatan itu tidak keluar dari pemberdayaan masyarakat, lakukan saja. Visi pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya, menjadi prioritas utama.

Pendapat ini didukung oleh Fajar Sudjarwo. Beliau berkata: “biarkan desa berkembang sesuai adat kebiasaannya”.

Menurut pakar sejarah desa itu, perkembangan desa yang diseragamkan, justru menimbulkan masalah. Ini pun berlaku bagi UPK. Sebagai pengingat, seperti yang disampaikan oleh Prof. Gunawan, bahwa bangsa kita bersemboyankan: “Bhineka Tunggal Ika”.

Bersama Pak Fajar Sudjarwo, Prof. Gunawan Wibisono, dan Henny di Kantor Staf Presiden.
Bersama Pak Fajar Sudjarwo, Prof. Gunawan Wibisono, dan Henny di Kantor Staf Presiden.

Mensikapi perbedaan

Mensikapi perbedaan dalam mengembangkan kegiatan paska program, mestinya dikedepankan. Keinginan menyamakan bentuk, tata kerja, dan sebagainya, sebaiknya dihilangkan. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Apalagi regulasi di negeri ini pun berbeda-beda. Tinggal bagaimana masing-masing wilayah mensikapi dan berkiblat pada regulasi yang mana.

Penggiringan opini yang pernah terjadi, akan menjadi blunder. Pilihan berbadan hukum pada satu jenis, menurutku, sebuah kekeliruan. Kembalikan hak memilih pada masyarakat. perlu disadari bahwa teman-teman UPK hanya lah penerima mandat, bukan pemilik aset. Oleh karena nya, jangan sampai asosiasi menjadi alat menegasi hak politik masyarakat.

Keputusan tertinggi tetap di Musyawarah Antar Desa (MAD). Konsep materi dalam MAD bisa saja disiapkan oleh teman-teman UPK. Akan tetapi tidak dalam rangka menggiring satu keputusan. Berikan masyarakat berbagai alternatif. Biarkan mereka yang menentukan.

Selamat menjalankan Rakornas

Semoga riuh rendah perhelatan Rakornas bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Persamaan persepsi sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, sebagai amanah program, tetap dilanjutkan. Ajang ini justru menjadi pembuka wawasan pemberdayaan. Saling tukar pengalaman, ilmu, nasihat menasihati, dan membangun jejaring usaha bagi masyarakat.

Sebagai insan yang pernah menjadi bagian didalamnya, aku ikut bangga. Teman-teman UPK masih setia dan memegang tanggung jawab amanah secara totalitas. Paling tidak, sedikit sumbangsih pemikiran dan tindakan di masa lalu, masih bisa dipakai.

Selamat menjalankan rakornas. Semoga Allah SWT meridhoi kebaikan dan amal kita semua. Jangan memaksakan kehendak. Berdamai lah dengan lingkungan sekitar kita. Karena adaptasi dengan lingkungan adalah perilaku istimewa manusia sebagai makhluk sosial.

Percaya lah, saat aku dimintai pendapat oleh banyak orang, ada 2 (dua) hal yang selalu aku sampaikan.

Pertama, jangan ada pembagian aset; kedua: apapun bentuknya, pertahankan personil UPK selama mereka tidak bermasalah.

Selamat menjalankan rakornas. Kalau sempat, mampir ke Kebasen.

Salam rindu.

Maaf nggak bisa ikut, lagi sibuk yang ini.
Maaf nggak bisa ikut, lagi sibuk yang ini.

 

Biar burem yang penting penuh kesan. Khusus bagi yang tahu saja.
Biar burem yang penting penuh kesan. Khusus bagi yang tahu saja.
BAGIKAN
Berita sebelumyaMemangkas Diskusi Panjang Tanpa Eksekusi
Berita berikutnyaDadi Wong Ndesa Sing Gemi
Suami dari seorang istri dan ayah dari tiga anak yang ingin hidup sejahtera bersama saudara, para tetangga, dan masyarakat. Sekarang masih dipercaya sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Desa Kec. Kebasen Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah. Suka membaca dan berteman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here