Safari Mencari Ilmu ke Jakarta

0
160
Bersama Pak Marwan Ja'far dan Kang Tarjo

Bagian ke-5
Mungkin aku terlalu sombong. Aku tidak menyimpan foto bersama Pak Gede Haryono. Padahal foto aku bersama itu, beliau simpan dan sempat dijadikan sampul pada BB nya. Pak Gede Haryono mengaku keturunan Malang dan Bali, maka nama Gede diambilkan dari trah Bali, dan Haryono karena masih berdarah Jawa juga. Beliau Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah.

Perkenalan memang aku yang memulai. Waktu itu hari kedua RakorNas. Aku duduk di barisan paling depan sebelah kiri. Sebelum acara dimulai, kami sempat ngobrol. Saat beliau menanyakan, aku katakan perwakilan BKAD, tapi sebelumnya di UPK. Mendengar aku sebagai BKAD dan pernah di UPK, beliau pun bertanya tentang dana bergulir. Sebab di kabupaten Banggai Laut, sejak berakhirnya kontrak fasilitator per tanggal 29 Desember 2014 kemarin hingga sekarang, tak pernah ada lagi pencairan SPP. Lha kok?

Beliau menuturkan katanya takut. Takut menyalahi aturan dan khawatir timbul kemacetan. Walah.

Tergelitik dengan alasan Pak Gede, aku pun menanyakan apakah tidak ada pemberitahuan untuk sekedar mengganti spesimen tanda tangan. Beliau menjawab tidak. Beliau pun sebenarnya menyayangkan kenapa dana di UPK tidak bisa bergulir. Padahal masyarakat sangat membutuhkan dana itu. Kemudian beliau pun bertanya tentang dana bergulir di Kebasen.

Aku katakan bahwa di Kebasen dana tetap bergulir. Kami hanya mengganti spesimen tanda tangan. Spesimen dari FK diganti dengan Ketua BKAD. Soal monitoring, ditugaskan kepada eks PjOK atau orang yang ditunjuk oleh Camat. Soal kekhawatiran akan kemacetan, aku katakan bahwa di beberapa kabupaten sudah diterbitkan Perbup terkait pelestarian aset guna menjamin keberlangsungkan kegiatan SPP atau UEP di UPK.

Sesederhana itu. Beliau seakan tak percaya. Aku hanya mengangguk dan tersenyum.

Rupanya obrolan ini membuat beliau seperti menemukan jawaban yang pas. Maka beliau minta kepada temannya untuk mengambil foto kami. Waduh, tersanjung nih. Masak orang desa di ajak foto bareng pejabat. Ada-ada saja.

Nah, sayangnya foto kami berdua itu tidak aku simpan. Padahal setelah kami saling bertukar pin BB, aku tahu kalau foto kami, beliau jadikan DP saat itu juga. Maaf ya, Pak.

Sesi pagi pada hari kedua itu, peserta di bagi tiga kelas. Dua kelas yang lain, aku lupa materi yang disampaikan. Aku mengikuti kelas pertama. Paparan demi paparan dari Pak Yoga dan Pak Max tak bisa aku rekam dengan memori otak. Kembali lagi, aku mengandalkan flash disk untuk menyimpan materi-materi itu. Banyaknya peserta memang membuat pikiran tak bisa fokus. Mata ku masih mencari-cari Pak Sentot. Semalam via fesbuk, beliau katakan akan kembali bergabung ke Bidakara. Sayangnya tidak.

Aku pun masih menunggu waktu senggangnya Mba Ade. Ketika aku masuk tadi, dia sedang asyik ngobrol dengan Pak Richard. Tak enak nimbrung. Pasalnya obrolan mereka terkesan serius.

Aku juga masih mencari Mas Sani. Selepas pertunjukan Iwan Fals kemarin, dia pergi ke Bogor. Tuntutan pekerjaan membuatnya harus bolak balik Jakarta – Bogor. Dari dia pula aku tahu kalau pada RakorNas ini ada Iwan Fals. Sayangnya aku tak sempat nonton. Penyebabnya sudah aku tuliskan di bagian ke-2. Yakni salah ambil jurusan busway. Ndesmo ya?

Entah apa yang terjadi di luar sana. Hampir semua peserta yang diberikan kesempatan bertanya atau mengungkapkan pendapat selalu minta dilanjutkannya kontrak fasilitator PNPM MP sebagai pendamping desa. Ada yang meminta untuk langsung saja, tanpa tes. Heran. Mereka ini pejabat apa agen tenaga kerja sih. Hanya satu orang yang mengkritisi kebijakan pendampingan itu. Dia mengatakan agar pola pendampingan desa ke depan tidak lagi seperti PNPM MP. Takut menimbulkan ketergantungan, katanya.

Latahnya para pejabat daerah yang mengusulkan agar semua fasilitator PNPM MP otomatis menjadi pendamping desa ini, menurutku, terlalu lebay. Sebab tidak sedikit fasilitator PNPM MP yang kurang kredibel. Pemahaman mereka terhadap pemberdayaan masyarakat pun perlu di upgrade. Banyak dari mereka yang mengkritik rencana pemberlakuan UU Desa. Pola pikir mereka masih sama dengan para birokrat yang khawatir akan dana tersebut. Seolah-olah dana yang akan dikucurkan ke desa hanya akan memindahkan korupsi saja. Banyak kepala desa yang akan masuk penjara, katanya.

Mereka begitu mengagung-agungkan PNPM MP, hingga seolah keputusan memberhentikan program adalah kesalahan besar. PNPM MP telah berhasil melakukan pemberdayaan, mengapa dihentikan? Begitu teriak mereka. Berbagai alasan diajukan, padahal siapa pun tahu kalau mereka yang berteriak-teriak itu hanya minta pekerjaan.

Pada dasarnya soal pendampingan aku sepakat. Tapi dengan otomatis menjadikan fasilitator PNPM MP menjadi pendamping desa, aku tidak sependapat. Banyak eks fasilitator PNPM MP yang harus dipemahamkan tentang UU Desa. Cara pandang mereka terhadap desa pun mesti di ubah. UU Desa tidak sekedar mentransfer dana dari pusat ke daerah. Pengakuan atas hak asal usul, urusan berskala lokal desa, dan pelimpahan wewenang desa oleh pemerintah justru perlu di kawal.

Tidak sedikit para pihak yang merasa kehilangan proyek gaara-gara wilayah kerjanya diambil dan dikerjakan sendiri oleh desa. Bagaimana teman-teman pendamping desa ini mampu meng-advokasi desa mana kala ada kekuatan supra desa yang masih ingin mengobok-obok desa. Apakah mereka juga tahu kalau dana desa adalah hak desa sesuai pasal 72 UU Desa, dan masih banyak pemahaman lain yang harus dipelajari. Fasilitator tidak saja mesti tahu pasal demi pasal dalam UU Desa, tapi mengerti isi kandungan didalamnya. Ibaratnya harus tahu asbabun nuzul dan asbabul wurud sebuah pasal itu. Agar tidak salah mentafsirkan.

Apakah salah jika mereka menjadi pendamping desa? Tidak!

Harus dibedakan mana fasilitator yang benar-benar pemberdaya masyarakat, dan mana yang hanya mencari penghidupan.

Soal keberhasilan PNPM MP, tak ada yang meragukan. Tapi bukan berarti program harus berlanjut. Mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Budiman: “UU Desa adalah PNPM Plus”.

Jatah kue yang diberikan ke desa melalui PNPM, meski sudah terlihat hasilnya, masih terlalu kecil. Maka dengan UU Desa, dananya akan ditambah. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui BKAD, UPK, TPK, KPMD, dan pelaku dari unsur masyarakat yang lain, dimana kemampuannya melampaui perangkat desa, justru menimbulkan ketidakharmonisan. Pelaku PNPM MP dari unsur masyarakat sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup memadai, sedang Kepala Desa dan perangkat desa masih seperti yang dulu. Maka ketika pelaku PNPM MP mengeluarkan ide atau gagasan, tak sedikit yang mentok. Sebab Kepala Desa dan perangkatnya tidak paham.

Belum lagi soal hubungan antara UPK dengan Kepala Desa terkait sanksi lokal. Kepala Desa harus bertanggung jawab terhadap kemacetan didesanya. Jika tidak, maka sanksi lokal berupa penghentian BLM ke desa bisa diterapkan. Ini menyakitkan. Aku sebagai mantan UPK, ikut merasakan trauma. Keseimbangan antara reward and punishment tidak ada. BLM tidak bisa dikatakan reward. Sanksi lokal tersebut diatas, jelas sebuah punishment.

Maka, perubahan pola pemberdayaan dari Community Development Driven menjadi Village Development Driven, lebih pas. Dalam proses pemberdayaan, pemerintah desa dan masyarakat lah yang akan melakukan. Bukan hanya komunitas-komunitas bentukan program. Tentu dengan harapan agar terjadi peningkatan kapasitas dan kapabilitas pada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan masyarakat, sehingga terjadi kesamaan pemahaman tentang pemberdayaan yang mesti dilakukan. Soal perubahan ini menjadi PR penanggung jawab pendampingan desa di Kemendesa sana. Perlu memberikan pemahaman pemberdayaan versi UU Desa kepada Pemda, Pemdes, pendamping desa, dan stake holder lain.

Bagi teman-teman fasilitator pemberdaya sejati, lepas dari program, mereka tidak berhenti bergerak. Beberapa nama seperti Pak Haji Uun, Kang Tarjo, Mang Solihin Nurodin, dan yang lain di Jawa Barat, mereka tetap melakukan pendampingan. Kemudian ada Pak Kadek Suardika di Bali, Pak Ahmad Husen di Sulawesi, Satya Graha di Magelang, mereka masih melakukan pemberdayaan meski program usai. Mereka tidak mengeluh meski tidak di perpanjang kontrak per 29 Desember 2014 kemarin. Mereka terus bergerak memberdayakan masyarakat.

Ada juga teman-teman fasilitator yang beralih profesi. Mereka tidak ikut-ikutan menyesalkan keputusan pemerintah. Kalau di Banyumas ada Indra. Selepas menjadi FK, kini dia menjadi Direktur pada perusahaannya sendiri yang bergerak di bidang penerbitan buku. Kebetulan dia seorang penulis juga. Sampai tulisan ini dibuat, perusahaannya sudah menerbitkan 3 judul buku.

Pertanyaan menggelitik yang menggelayut dibenakku, apakah sejak Januari hingga sekarang, teman-teman eks fasilitator itu sudah meningkatkan pemahaman tentang UU Desa atau belum. Apakah mereka masih menunggu diperpanjang lagi tanpa belajar lebih mendalam, atau melakikan kegiatan seperti nama-nama yang aku sebutkan diatas. Mereka tidak bosan belajar. Sebab mereka paham betul, cara kerja pendamping desa nanti, jauh berbeda dengan PNPM MP.

Teman-teman fasilitator sudah tidak bisa lagi mengingatkan desa dengan sanksi lokal. Semua keputusan ada di musyawarah desa. Tugas pendamping desa adalah meningkatkan mutu dari musyawarah desa itu. Unsur peserta musyawarah harus dipastikan bisa mengakomodir semua kepentingan warga masyarakat desa. Perwakilan paguyuban-paguyuban di desa perlu diundang pada musyawarah desa. Selain itu, menghilangkan kebiasaan buruk lomba pidato dalam setiap musyawarah pun diperlukan. Peserta sudah jenuh dengan pidato-pidato panjang. Mereka datang untuk bermusyawarah, mewakili kepentingan teman-teman mereka, bukan mendengarkan orang berpidato.

Ah, kalau ngomong soal UU Desa dan pendampingannya, masih panjang. Perlu diskusi-diskusi yang intens agar kita bisa memahami. Aku cuma berkesimpulan bahwa keberhasilan PNPM MP dalam memberdayakan masyarakat harus dilanjutkan melalui UU Desa. Pola pendampingannya sudah diadopsi oleh UU Desa. Teman-teman pelaku PNPM MP sudah paham benar soal itu. Tinggal di poles sedikit saja.

Mari wujudkan masyarakat desa yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Merdesa!

Bersama Pak Marwan Ja'far dan Kang Tarjo
Bersama Pak Marwan Ja’far dan Kang Tarjo
BAGIKAN
Berita sebelumyaSafari Mencari Ilmu ke Jakarta
Berita berikutnyaSafari Mencari Ilmu ke Jakarta
Suami dari seorang istri dan ayah dari tiga anak yang ingin hidup sejahtera bersama saudara, para tetangga, dan masyarakat. Sekarang masih dipercaya sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Desa Kec. Kebasen Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah. Suka membaca dan berteman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here