Safari Mencari Ilmu ke Jakarta

0
146
Bersama Pak Yoga, Pak Richard, dan Pak Cecep

Bagian ke-2

 

Hanya keramahan ala orang desa yang dilakukan adik Pak Camat yang membuat aku merasa lega. Suami istri yang berasal dari desa dan sukses mengadu nasib di Jakarta ini tetap menjunjung perikehidupan orang desa. Menjamu tamu dari jauh seperti saudara sendiri. Aku pun merasa diperlakukan seperti itu. Padahal baru malam itu kami bertemu dan aku langsung ikut bermalam di sana.

Pagi hari saat aku keluar kamar, kopi sudah tersedia. Sarapan bareng sebelum diantar ke stasiun kereta pun akrab. Maka lega itu pun tersalurkan. Isi perut dengan mudah dikeluarkan saat menunggu kereta di stasiun Rawa Buntu. Dari sana aku menuju stasiun Tanah Abang, kemudian transit menuju stasiun Sudirman.

Aku tersenyum menyadari kebodohanku. Bagaimana tidak, selama perjalanan kemarin dan pagi itu, aku tidak mengaktifkan google map. Maka bolak balik naik turun transjakarta karena salah jalur pun terjadi. Kadang dikarenakan kebablasan, salah menaiki bus, sampai harus turun pada halte sebelum tujuan yang dituju. Untung saja keputusan untuk menetralisir kebingungan dengan makan pecel itu tepat.

Pecel yang dijual di jembatan penyebarangan dekat halte Kuningan Aini bisa membantu kebuntuan itu. Lidah yang tidak akrab dengan makanan kota, agak tertolong dengan pecel. Meski yah, pecel yang aku nikmati tidak seenak buatan Yu Wakem. Rasanya terlalu manis, gula jawa berobat pengawet dan kurang pedas.

Setelah berkutat dengan kebingungan dalam jalur busway, akhirnya sampai juga di Patung Pancoran. Berkat bantuan google map, kebingungan arah itu pun teratasi. Tentu diimbangi dengan tidak malu bertanya kepada petugas. Malu bertanya sesat di jalan. Begitu.

Ingin rasanya narsis dengan latar belakang Patung Pancoran. Kebetulan halte bus dimana aku turun berada di jalan layang. Selama ini aku hanya melihat patung itu dari kejauhan. Andai lewat, pun hanya memandang sekilas. Ah, andai di sana ada petugas mungkin aku bisa narsis.

Hotel Bidakara tempat berlangsungnya RakorNas tidak jauh dari Patung Pancoran. Jalan kaki tak sampai 10 menit. Lamanya waktu disebabkan karena tak mudah menyeberang di sana. Lalu lalang kendaraan yang berebut jalan membuatku agak susah menyeberang. Akhirnya aku di tolong Pak Polisi. Mungkin dia tahu kalau aku berasal dari kampung. Sebab mau menyeberang saja susah. Matur tengkiu, Pak Polisi… hehe….

Pertama mba Grace yang aku hubungi via telpon. Kemarin dia katakan ada perlu sedikit denganku. Maka sesampainya di sana, aku ajak dia keluar mencari kantin. Sebenarnya sih saat itu masih berlangsung konser Iwan Fals. Tapi antusias peserta melihat pertunjukan musisi yang konsisten mengkritik pemerintah ini, begitu besar. Biar lah tak menonton tak mengapa.

Haus yang melanda membuat aku menghabiskan dua botol minuman teh. Ngonggor.

Rupanya Mba Grace menyambut ide yang pernah aku lontarkan bersama Kang Tarjo. Bagaimana agar jaringan teman-teman ini tidak sekedar memiliki kesamaan dalam pergerakan. Tapi memanfaatkan jaringan ini untuk tujuan usaha. Banyak produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang sebenarnya kualitasnya bagus namun belum terpasarkan secara luas. Mengapa bukan kita saja.

Mba Grace pun memberi alternatif memakai nama Koperasi SIKOMPAK jika dibutuhkan sebuah lembaga berbadan hukum. Mau pakai nama apa sih nggak masalah. Cuma bagaimana kita memasarkan, siapa calon konsumennya, dan siapa saja yang akan dilibatkan serta kepastian produk apa saja yang akan dipasarkan. Perlu diskusi dengan beberapa teman.

Segera aku hubungi Kang Tarjo. Diskusi kecil ini pun berlanjut setelah kedatangannya. Tapi belum bisa menyimpulkan apa yang mesti dilakukan.

Kemudian kami bertiga bergabung dengan peserta RakorNas. Acara sedang istirahat guna ishoma. Pas banget. Gulune bolong… ahihi….

Keterlambatanku sampai di lokasi karena berkali-kali salah naik busway, membuatku tak bisa mendengar paparan dari Pak Marwan Ja’far. Sesi lanjutan ini di isi dari Auditor Utama dan Menteri Keuangan, Pak Bambang Brojonegoro. Materi yang disampaikan terkait dengan dana desa dan pengawasan oleh BPK.

Namun sebelumnya, aku sempat mengkontak Mas Tunggak. Dia yang kemarin memfasilitasi audiensi para Kades dengan Kemendesa, meski akhirnya dibatalkan. Pembatalan itu memang sedikit mengecewakan kami. Bagaimana tidak, pada Rabu sore (25/03/2015), Mas Tunggak bilang bahwa Pak Yoga (Suprayoga Hadi) bisa menemui kami. Bahkan dia minta aku mengirim daftar nama, alamat, dan jabatan calon peserta audiensi serta perihal apa saja yang akan dipertanyakan. Namun, pada hari Sabtu (28/03/2015), Mas Tunggak mengabari bahwa semua kegiatan harus dibatalkan. Sedang sibuk katanya. Kesibukan yang dimaksud terkait acara RakorNas ini.

Tidak mengapa. Kami berusaha memaklumi. Jangankan mengurusi seluruh Indonesia, mengurusi satu desa saja pusing.

Karena memang acara refreshing menjadi agenda lain, kami tetap berangkat. Hitung-hitung sedikit melepaskan penat. Terlebih bagi para Kepala Desa yang pada bulan Februari kemarin dipusingkan dengan urusan pemeriksaan dari Inspektorat.

Kehadiran di acara RakorNas ini membuat aku bisa menemukan banyak jawaban atas kebingungan yang dialami di daerah. Informasi yang aku dapatkan, akan aku sampaikan kepada para Kades. Sayang memang, para Kades tak mau ikut acara ini. Kesibukan di desa lebih penting. Makanya, baik Pak Camat maupun para Kades lebih memilih pulang ke Banyumas guna melayani masyarakat.

Bersama Pak Yoga, Pak Richard, dan Pak Cecep
Bersama Pak Yoga, Pak Richard, dan Pak Cecep

Karena Mas Tunggak bilang bahwa dia bertemu dengan Pak Amrin, maka aku pun kontak beliau. Mantan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kabupaten (PjOKab) Banyumas ini sedianya kami ajak ke Jakarta beserta para Kades. Tapi beliau menolak demi mengetahui jadwal kegiatan yang rencananya sampai tanggal 1 April. Eh, malah ikut di sini. Kebetulan.

Pada sore harinya, aku bisa bertemu dengan Pak Amrin, Pak Taefur Arofat (Kepala Bapermas dan PKB), dan Pak Kris dari Bappeda. Yah, hanya ngobrol sesama wong penginyongan saja. Karena jatah hotel berbeda pula. Mereka diberi kamar di hotel Bidakara, sedang aku dan teman-teman dari Ciamis di beri jatah di daerah Cikini.

Pada sesi ini aku bergabung dengan teman-teman dari IPPMI. Ada Mba Grace, Pak Ibnu Taufan, Pak Ahmad Yusuf, Bang Jhon Odius, dan yang lain. Ada Mas Bambang, suaminya Mba Ade juga. Malah Mba Ade sendiri waktu tak ada. Dia kembali ke kantor paska konser Iwan Fals. Sedang Mas Sani ke Bogor lagi, urusan pekerjaan.

Sedikit kesal mendengar paparan dari BPK. Dia menuntut desa harus ini itu. Dana desa tidak boleh ini lah itu lah. Seakan tidak percaya sama orang desa. Secara jelas menakut-nakuti pemangku kebijakan di desa, bahkan pejabat daerah pun akan kena getahnya jika terjadi penyelewangan. Weh, durung apa-apa meden-medeni. Ora rila apa angger duite di weken wong desa? Ngonoh. Nyong ora doyan duit ikih.

Suasana menjadi riuh. Di sana sini berbicara antar teman sesama peserta. Paparan seperti ini yang sejak dulu tidak disukai. Apa sih yang sudah dilakukan negara buat desa. Apa negara sudah hadir dalam pemberdayaan masyarakat desa hingga menuntut banyak hal. Emosi aku mendengar paparan ini. Sampai-sampai aku dan Mba Grace pun berujar: “Kalau begini caranya, nggak usah deh di kasih duit. Aset 4,4 m di UPK ku cukup kok”.

Untung saja paparan selanjutnya dari Pak Bambang Brojonegoro membuat suasana jadi adem. Beliau menyadari bahwa dalam satu dua tahun ini pasti akan banyak masalah di desa. Utamanya dari sisi pelaporan. Masyarakat belum terbiasa dalam hal administrasi pelaporan yang begitu njlimet. Pemberdayaan yang hampir 15 tahun yang dilakukan oleh PNPM saja belum bisa membuat masyarakat mandiri secara penuh. Apalagi soal dana desa yang baru akan diluncurkan. Perlu masa transisi dan toleransi.

Cara pandang orang-orang Jakarta terhadap desa mesti di ubah. Begitu pula cara pandang orang desa terhadap dana yang akan dicairkan. Tidak lagi memandang bahwa desa sarat dengan kebodohan. Dan tidak lagi memandang bahwa dana yang datang ke desa sebagai bahan bancakan. “Iki Duite Teko. Ndang dientekke. Mumpung”.

Dana yang akan dicairkan pada pertengahan April ini semestinya benar-benar dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyaraat. Kalau dulu melalui PNPM saja masyarakat mampu memanfaatkan, sekarang semestinya begitu. Besaran dana yang dulu diperoleh per desa kurang lebih hanya 100 juta, sekarang lebih dari itu, seharusnya bisa lebih bermanfaat.

Belajar dari keberhasilan PNPM, maka pola yang diterapkan dalam implementasi UU Desa pun begitu. Pokoknya UU Desa ini adalah PNPM plus, demikian ujar Mas Budiman Sudjatmiko dulu.

Mengutip apa yang sering disampaikan oleh Mas Budiman dalam banyak seminar dan diskusi, bahwa ada dua hal yang harus dilakukan oleh negara untuk mengentaskan kemiskinan. Pertama, adanya cash transfer dari negara untuk mereka. Kedua, harus memberikan ruang partisipastif demokratis bagi masyarakat untuk memutuskan penggunaannya. Kedua hal ini merupakan hasil studi bandingnya ke beberapa negara saat UU Desa masih dalam bentuk rancangan. Khusus di Indonesia kedua hal ini masih diperlukan satu hal, yakni pendampingan.

Sepakat.

Hilang tak berbekasnya berbagai program bantuan yang sudah diberikan pada masa pemerintahan sebelum-sebelumnya, salah satu penyebabnya ialah tak adanya pendampingan. Setelah program diluncurkan, sudah. Ditinggalkan begitu saja. Masyarakat tidak di bimbing dalam pemanfaatan dan pengembangannya. Pemerintah seakan tidak peduli apakah program itu berhasil dan bermanfaat untuk masyarakat atau tidak. Seakan dengan sudah memberikan bantuan, gugur lah kewajiban mereka.

Maka peluncuran pendampingan desa dalam RakorNas ini benar. Pendampingan mutlak diperlukan. Hanya saja yang perlu dipahami adalah pendampingan yang pokok itu seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sedang pendamping profesional yang selama ini dilakukan, sekedar membantu saja.

Tapi ya begitu. Masih banyak yang berpandangan bahwa pendamping profesional diadakan guna mendampingi masyarakat. Maka tugas pemerintah seolah sudah selesai. Ini yang sempat menjadi persoalan kemarin, pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

Banyak teman mengatakan bahwa pendamping PNPM MP (Fasilitator) yang dulu, terlalu menguasai. Tidak sedikit yang merangkap sebagai manajer dan pengambil keputusan dalam berbagai musyawarah. Masyarakat menjadi tidak percaya diri dan sering bertanya kepada fasilitator, apakah keputusan yang diambil sudah benar. Ketergantungan terhadap fasilitator menjadi besar. Apalagi saat itu dikenal adanya sanksi lokal. Saat itu benar-benar menjadi momok.

Bagaimana pola pendampingan yang akan dilakukan nanti?

Aku sepakat jika pemerintah masih memanfaatkan eks fasilitator PNPM MP. Tapi mesti ada agenda perubahan paradigma pendampingan bagi mereka. Agar dalam bekerja nanti tidak seperti saat berlangsungnya program. Kalau mau pakai bahasa kasar, perlu cuci otak dulu. Soal keberhasilan sudah terbukti. Tinggal peningkatan profesionalisme kerja. Nggak berangkat Selasa pulang Kamis lagi. Eh, itu oknum ding ya?

Selamat!

BAGIKAN
Berita sebelumyaSafari Mencari Ilmu ke Jakarta
Berita berikutnyaSafari Mencari Ilmu ke Jakarta
Suami dari seorang istri dan ayah dari tiga anak yang ingin hidup sejahtera bersama saudara, para tetangga, dan masyarakat. Sekarang masih dipercaya sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Desa Kec. Kebasen Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah. Suka membaca dan berteman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here