Beranda blog

Koperasi Berseri

0
Foto bersama

Mewujudkan mimpi dan harapan menjadi kenyataan seperti mengubah energi potensial menjadi kinetis. Membutuhkan effort yang besar dan konsisten. Apalagi saat mimpi-mimpi yang dibangun bermula dari sebuah trauma yang masih membekas.

Keinginan mendirikan koperasi para ketua kelompok dana bergulir awalnya terhantui akan gagalnya sebuah koperasi di kecamatan Kebasen. Setelah beberapa tahun berjalan, akhirnya terbentuklah koperasi yang diimpikan. Pembentukan pengurus, jenis koperasi, pemilihan nama, dan ketentuan lain tentang perkoperasian yang mengarah ke badan hukum, terlaksana jua.

Terasa spesial karena pembentukan koperasi disaksikan oleh Umi Sangadah, S.Sos., MM., dari Disnakerkop dan UKM kab. Banyumas. Sesi ini merupakan rangkaian dari pelatihan tentang perkoperasian yang diselenggarakan oleh BKAD Kec. Kebasen pada Kamis, 14 Maret 2019 di Aula Balai Desa Kalisalak Kec. Kebasen.

Berdasar musyawarah mufakat, koperasi ini diberi nama ‘Berkah Sumber Rejeki’ atau disingkat ‘Berseri’. Yang nantinya akan digawangi oleh Robingah (Ketua), Tri Budi Setianti (Sekretaris), Nur Ismaryanti (Bendahara), dan Rosi Kurnia (Pengawas).

Selamat!

Sambutan Ketua Forum Kepala Desa se-Kec. Kebasen
Paparan materi oleh narasumber dari Disnakerkop dan UKM Kab. Banyumas
Peserta antusias mengikuti pelatihan perkoperasian
Sambutan ketua koperasi terpilih
Foto bersama

Bisnis Sosial BUMDesa

0
Branding BPR BKD

Salah satu perbedaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan badan usaha yang lain, terletak pada kemauan dan kemampuannya dalam menjalankan bisnis sosial. Esensi bisnis sosial adalah menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ditangani dengan manajemen bisnis. BUMDesa dalam tataran bisnis sosial tidak menekankan pada sisi profit, akan tetapi benefit. Ukurannya adalah berapa masalah sosial di desa yang mampu ditangani secara bisnis.

Setiap layanan dasar sosial di desa yang mampu dikelola secara profesional dengan menekankan nilai manfaat daripada surplus, itu lah bisnis sosial. Yang seyogyanya dilakukan oleh BUMDesa. Ini artinya kehadiran BUMDesa dalam menyelesaikan masalah sosial dengan tetap memperhatikan kemampuan operasional menjadi tujuan yang diharapkan.

Pertanyaannya bolehkah BUMDesa mengambil pembayaran dari pemanfaatnya? Boleh.

Akan tetapi besaran tarif yang dikenakan dihitung sekedar cukup untuk membiayai operasional BUMDesa, termasuk gaji karyawan, dan sedikit cadangan resiko. Rencana bisnis yang disusun oleh pengurus BUMDesa tetap menekankan efektifitas dan efisiensi. Sedangkan surplus tidak menjadi skala prioritas, sehingga penilaian kelayakan usaha tidak didasarkan atas hitung-hitungan dalam laporan keuangan semata. Bahkan, lebih dominan pada seberapa manfaat yang diterima oleh masyarakat desa yang terkena masalah sosial tersebut.

Solutif dan Kolektif

Usaha yang dijalankan BUMDesa dalam bisnis sosial harus bersifat solutif. Ketika ada masalah yang dialami oleh masyarakat, yang belum cukup dilakukan dengan program kerja desa, bisa dilakukan atau dilanjutkan oleh BUMDesa. Jauhi pikiran tentang berapa surplus atau Pendapatan Asli Desa (PADes) yang didapatkan dengan jenis bisnis ini. Karena disamping sebagai penghasil PADes, BUMDesa memiliki peran sebagai kepanjangtanganan Kepala Desa dalam mensejahterakan masyarakat. Titik fokusnya pada kesejahteraan masyarakat, dengan cara menambah pendapatan, mengurangi pengeluaran, atau meminimalisir dampak buruk dari permasalahan sosial yang perlu ditangani.

Ketika penyediaan air bersih menjadi jenis usaha BUMDesa, maka tarif yang dikenakan tidak terlalu tinggi. Cukuplah untuk menggaji karyawan secara layak, biaya perawatan jaringan, cadangan perbaikan jaringan. Untuk pemasangan jaringan baru, bisa dianggarkan melalui APBDes pada pos belanja. Pemanfaatan air untuk usaha lain seperti air minum kemasan atau kolam ikan, harus memperhatikan betul kecukupan ketersediaan air bagi masyarakat yang lebih urgen. Jangan karena tergiur keuntungan yang lebih besar, maka layanan dasar masalah air diabaikan. Maka yang harus disadari pada jenis usaha ini, bagi pengurus, utamanya tentang kemanfaatan usaha ini bagi masyarakat.

Permasalahan sampah pun demikian. Seyogyanya, iuran yang ditarik dari warga untuk pengelolaannya, sekedar cukup untuk mengurangi dampak dari sampah. Pemerintah Desa bisa menganggarkan biaya guna tempat pengolahan sampah baik yang kering atau basah. Selain itu, upaya re-use, reduce, dan recylce penting untuk terus dikampanyekan. Masyarakat didorong, melalui keteladanan tentunya, untuk memanfaatkan sampah sebelum benar-benar tak digunakan lagi.

Aneka pelatihan pengolahan sampah menjadi barang bernilai lebih tinggi, sebaiknya kontinu. Dirikan tempat-tempat workshop guna daur ulang. Kampanye menggunakan kembali barang yang masih layak pakai, membawa tas sendiri saat berbelanja, dan mengurangi penggunaan plastik menjadi contoh kegiatan-kegiatan dalam meringankan dampak sampah. Tanamkan pula pemahaman bahwa membayar iuran bulanan guna pengelolaan sampah, bukan berarti tuntas masalah sampah.

Penanganan masalah sosial baik yang dilakukan secara konvensional maupun bisnis sosial, tak bisa bersifat parsial. Pelaksanaannya melibatkan banyak pihak. Meski BUMDesa bisa dijadikan motor penggerak, lembaga lain, dan masyarakat dengan kepemimpinan Kepala Desa lah yang bisa menyelesaikannya. Karenanya kerja-kerja kolaboratif secara massif mesti dilakukan secara berkesinambungan.

Memperbesar skala

Saat kita masih berpikir bahwa bisnis sosial yang dilakukan dalam kadar biasa-biasa saja, yakinlah keberhasilannya akan jauh panggang dari api. Bisnis sosial pun membutuhkan skala usaha yang lebih. Besaran skala semestinya lebih daripada sasaran masalah sosial itu sendiri. Karena hampir mustahil ada usaha yang berhasil 100% dari yang direncanakan. Selain terasa manfaatnya, skala usaha dalam bisnis sosial BUMDesa, akan terhindar dari jebakan‘mematikan’ usaha warga.

Tak sedikit BUMDesa yang latah menjalankan usahanya. Ketika usaha BUMDes Mart, pengelolaan sampah, wisata desa, pengelolaan air bersih, dan lain sebagainya berhasil, mereka ikut-ikutan. Tanpa memahami substansi dari bentuk kegiatan tersebut, pengurus BUMDesa pun menjalankan usaha yang sama. Maka tak jarang kehadiran BUMDes Mart justru tak jauh beda dengan toko modern lainnya, ikut andil mematikan usaha warga desa. Pengelolaan wisata desa dengan memanfaatkan alam, mungkin masih lebih baik. Akan tetapi titik jenuh pengunjung karena spot-spot yang tersedia dalam wahana tersebut, perlu diantisipasi. Karena saat titik jenuh itu muncul, penurunan pengunjung pun akan dialami.

Bisnis sosial yang dilakukan oleh BUMDesa harus mampu bekerja dalam berskala besar. Kebutuhan akan tempat tinggal yang selama ini disediakan oleh pengembang yang profit oriented, tak ada salahnya BUMDesa mengambil peran itu. Saluran distribusi produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang menjadi sasaran yang juga mesti di bidik, sehingga ketersediaan produk yang kadang dipermainkan pedagang besar, akan terpengaruhi keputusaannya saat BUMDesa bisa hadir dengan misi sosialnya.

Besaran skala bisa dilakukan dengan melakukan kerjasama antar desa dalam pelayanan usaha melalui BUMDesa Bersama. Keberadaan BPR BKD Banyumas sebagai lembaga intermedia dan konsolidasi modal yang dimiliki desa merupakan contoh bisnis sosial. Lembaga keuangan yang lahir satu tahun setelah BRI dan berbasis di desa ini, menjawab kesulitan akses permodalan masyarakat desa pada lembaga perbankan umum. Pengelolaan bersama antar desa mempermudah dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasinya karena sistem manajemen dibuat bercirikan desa.

Salam.

 

Ujicoba Overpass Kebasen

4
Peninjauan oleh Babinsa (@SakiminDiro)

Setelah menunggu lama, akhirnya ujicoba overpass Kebasen diberlakukan. Pembukaan jalan dari Purwokerto ke Cilacap melalui jalur Kebasen sudah dimulai per hari ini (Kamis, 10 Januari 2019). Selain untuk menguji kelayakan jalan, penyempurnaan di sana sini masih terlihat. Drainase, pengaman jalan, lampu, marka jalan, dan tentu masih banyak pekerjaan lain yang mesti diselesaikan.

Seperti yang kita ketahui, sejak tanggal 28 Mei 2018 jalur kendaraan dari Purwokerto ke Cilacap atau sebaliknya ditutup. Pembuatan overpass guna mempermudah pemberlakuan rel ganda kereta api membuat kebijakan ini diambil. Sejak hari itu, pengendara roda empat dialihkan melalui Rawalo. Sedang pengendara roda dua dibuatkan jalur alternatif tak jauh dari situ. Meski sering ditambal sana sini, jalur alternatif tetap tak nyaman dilewati. Namun begitu lah kenyataannya. Mesti sabar untuk menikmati fasilitas jalan yang lebih baik lagi.

Sebelum dibuka, jalur ini sudah ramai dikunjungi masyarakat. Pihak penanggungjawab proyek mengijinkan masyarakat untuk sekedar melihat hasil pekerjaan. Apalagi pemandangan ke arah sungai Serayu dan terowongan baru, instagramable. Bagi yang penasaran, silakan mencoba. Yang penting tetap berhati-hati, karena pengaman belum semua terpasang, lalu lalang kendaraan pun perlu diwaspadai.

Kondisi sementara. Dokumentasi: Radar Banyumas

Ikon

Overpass ini akan menjadi ikon baru di kecamatan Kebasen. Pasalnya untuk kabupaten Banyumas, baru disinilah adanya overpass. Orang akan mudah mengenal wilayah Kebasen, tatkala ingat overpass yang dilalui. Apalagi jika menyempatkan diri berfoto ria di sini. Rencana pembuatan overpass selanjutnya memang di perlintasan kereta api di Kaliwangi Rawalo.

Beberapa hari lalu, ketika masyarakat sudah diijinkan melihat-lihat, di media sosial sudah berseliweran foto-foto. Rasa penasaran menyeruak. Tak sedikit yang ingin melihat dan berfoto disana. Terlihat tadi tak sedikit pejalan kaki, sepeda motor, dan sepeda berhenti dan mengambil foto. Tampak sumringah.

Overpass yang panjangnya kurang lebih 500 meter ini menjadi sesuatu yang baru. Terasa melewati jalanan di ibukota. Hanya lebar jalan dan tonase yang tidak sama. Batasan maksimal kendaraan yang diijinkan melewati jalur ini hanya 8 ton. Oleh karenanya, Dinas Perhubungan akan memasang rambu-rambu tentang ini. Dikhawatirkan jika dibiarkan akan memperpendek umur overpass. Kerusakan jalan atau bahkan dinding penyangga bisa menimbulkan korban jiwa, jika kendaraan dengan tonase besar tetap melintas.

Salah seorang warga Desa Kebasen (@Hastuti)

Overpass Kaliwangi

Setelah proyek ini, menurut informasi rencananya juga akan dilakukan pembuatan overpass serupa di Kaliwangi Rawalo. Jika tiba masanya, jalan Purwokerto-Cilacap dan Purwoketo-Bandung akan ditutup pula. Pengalihan kendaraan akan dilakukan pula tentunya. Mungkin kendaraan kecil, akan dilewatkan jalur ini. Sedangkan kendaraan besar akan dialihkan melalui Ajibarang tembus Wangon.

Jika benar, tentunya volume kendaraan akan meningkat. Kewaspadaan mesti ditingkatkan. Apalagi sampai saat ini, lebar jalan sejak dari Desa Mandirancan sampai Gambarsari, terutama di Desa Tumiyang masih sempit dan berliku. Perawatan jalan di jalur ini masih hanya menambal saja. Perbaikan jembatan di Tumiyang yakni di Brug Menceng dan Kali Loning hanya menambah lebar sekitar 1 meter saja. Drainase di beberapa titik pun menggambarkan adanya pelebaran jalan yang signifikan. Sejak dulu jalur ini memang jalur alternatif.

Yang pasti ketika penambahan volume kendaraan nantinya, mesti diingatkan pada para pengguna untuk bersabar. Jalur ini tak begitu lebar, masih banyak anak-anak dan orang tua yang menyeberang jalan, beda dengan jalur utama di Rawalo. Pun demikian bagi warga, harus berhati-hati. Perhatikan kondisi jalan, jika memang aman baru lah menyeberang atau sekedar nongkrong di pinggirnya.

Dokumentasi pengerjaan. Oleh: @muktiutami
Dokumentasi Pengerjaan. Oleh: PT. KAI
Pengendara jalur alternatif. Foto oleh: @hexatography

Geliat mobilitas

Tentunya pembukaan jalan ini disambut antusias oleh warga pengguna jalan. Mereka yang hampir setiap hari melewati jalur ini, tentu sangat berterima kasih. Pasalnya selain akan mempercepat waktu, aspal jalan yang halus tidak mempercepat kendornya baut-baut pada kendaraan. Jalur alternatif yang dibuat, dengan lobang dimana-mana membuat totok-totok cepat rusak. Baut kendor, ban cepat aus, dan lebih lama perjalanan. Apalagi saat musim hujan, becek.

Para sopir koperades, bis mikro, dan kendaraan roda empat lain juga senang. Mobilitas warga akan kembali meningkat. Pulang pergi ke rumah saudara, kota, pasar, tempat hiburan, lebih mudah. Aktifitas ekonomi pun akan berimbas pula. Gaung tempat wisata seperti Watumeja di Desa Tumiyang, yang sempat terlupakan, akan terekspos lagi. Sedangkan rencana Pemdes Gambarsari untuk menjadikan jalur alternatif sebagai jalur wisata susur sungai Serayu, semoga bisa segera terealisasi.

Tentunya kami berharap pihak pemerintah tidak segera menerima pekerjaan sebelum pemegang proyek benar-benar menyelesaikan pekerjaannya. Pasalnya permasalahan drainase di Desa Mandirancan akibat pembuatan drainase baru yang satu paket dengan proyek Duplikat Jembatan Merah, sampai saat ini belum teratasi. Genangan air menjadi sarang nyamuk dan menimbulkan bau tak sedap. Air tak bisa mengalir karena lantai dasar di dekat jembatan lebih tinggi daripada saluran air yang lama. Teliti benar dalam evaluasi. Jangan sampai kecolongan lagi.

Melalui tulisan ini dan sebagai pengguna jalan yang hampir setiap hari melaluinya, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah. Selama proses pembuatan overpass kami terus berharap agar cepat selesai. Alhamdulillah terkabul.

Salam.

Peninjauan oleh Babinsa (@SakiminDiro)
Peninjauan oleh Babinsa (@SakiminDiro)

Resolusi 2019: Kembali Aktif Menulis

0
Kunjungi

Tahun 2018 lalu, rasa malas menulis, menjangkit. Sejak Januari hingga Desember kemarin hanya ada 13 judul tulisan. Sangat minim. Jika dibandingkan dengan biaya perpanjangan domain tentu tidak berimbang. Padahal bukan tak berkegiatan. Aktifitas pekerjaan, keluarga, pemberdayaan, dan ide-ide tulisan, pun tak pernah sepi. Namun menuangkan, menyelesaikan, dan memposting terasa hilang selera.

Keengganan menulis dimulai dari tak sedapnya postingan tentang politik yang membosankan. Bertebaran berita hoax, polemik, debat kusir, dan saling menjelek-jelekkan yang menghiasi dinding sosial media, memperparahnya. Ingin rasanya meng-unfriend mereka. Namun, kegamangan akan stigma sebagai pendukung yang berseberangan dengan mereka, pasti akan tersematkan. Maka, perlahan mulai menyingkir dari sosial media.

Sebenarnya, itu tak bisa dijadikan alasan. Karena sebagai jiwa merdeka, hidup kita tak seharusnya dikendalikan oleh faktor eksternal. Sayangnya, lemahnya komitmen, membuatku demikian. Enggan menuliskan apa yang dikerjakan, apa yang menjadi gagasan, dan apa yang semestinya disampaikan kepada publik.

Prasangka buruk

Keengganan menulis dimulai dari prasangka buruk. Bahwa tulisan selain politik akan terabaikan. Masyarakat kebanyakan dari berbagai latar belakang yang latah dalam postingan berbau politik lebih tertarik mencermatinya. Tema-tema lain akan terpinggirkan. Rasanya sia-sia menuliskan sesuatu yang tak berbau politik. Namun, terbawa arus latah berbicara politik pun, aku enggan. Bukan kapasitasnya. Takut membawa keburukan pada masyarakat.

Nyatanya prasangka itu ibarat doa. Bersliwerannya berita-berita politik semakin gencar. Maka keengganan itu pun semakin besar. Harusnya cara berpikirnya berbeda, semakin gencar berita hoax tersebar, selalu ada yang merindukan berita baik. Peran itu mestinya aku ambil. Sayangnya penyesalan selalu datang di akhir. Terlalu banyak momen bagus yang tak terekam dalam tulisan.

Resolusi

Menulis adalah kehidupan. Orang pandai yang enggan menulis, akan hilang ditelan oleh zaman. Karya-karya besarnya semasa hidup, akan terlupakan jika enggan menulis. Masih beruntung jika ada pihak lain yang mau menuliskannnya. Andai tidak, seperti telapak kaki yang tersapu deburan ombak di pantai. Hilang tak berbekas.

Meski sampai hari ini belum menerbitkan buku, tulisan sederhana mesti tetap disajikan. Selain sebagai pengingat, apa yang kita tuliskan akan memperkaya khasanah, dan mungkin akan bermanfaat bagi pembaca. Karena sesuatu yang kita anggap sepele, mungkin sangat berharga bagi orang lain.

Resolusi saya di tahun 2019 adalah: “Kembali Aktif Menulis”.

Apapun resolusimu di tahun 2019 ini, jangan lupa: Ganti Kalender… hehe….

Inisiasi Kerjasama Antar Desa Singingi Hilir – Riau

0
Suasana Lokakarya

Lagi-lagi, kendalanya bukan soal teknis. Realisasi dari kerjasama antar desa dengan berbasis pemberdayaan masyarakat sudah tergambar kendalanya. Sebab, meski didominasi oleh para penduduk Jawa yang bertransmigrasi pada tahun 80-an, etos kerja sudah menurun. Orang-orang Jawa yang terkenal ulet dan memiliki etos kerja tinggi, kalah dengan sumber pendapatan bernama sawit. Saking mudahnya mendapatkan uang dari sawit, tumbuh rasa enggan bekerja lebih maksimal.

Turunnya harga sawit yang membuat mereka menjerit, bukan kali ini saja. Beberapa tahun yang lalu pun demikian, namun mereka tetap begitu. Tidak melakukan langkah antisipasi yang nyata apabila harga sawit anjlok lagi. Kemudahan dalam zona nyaman membuat terlena dan mengkerdilkan kreatifitas.

Keprihatinan atas kondisi ini lah yang membuat para pegiat desa khususnya di kecamatan Singingi Hilir, merasa perlu berbuat sesuatu. Momentum lahirnya UU Desa dengan kewenangan bagi desa, coba mereka maksimalkan. Menginisiasi adanya kerjasama antar desa guna memberdayakan masyarakat dirasa lebih bisa dirasakan manfaatnya daripada desa bekerja sendiri-sendiri.

Pembukaan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan kab. Kuantan Singingi

Lokakarya

Salah satu alasan mengapa saya diundang sebagai narasumber, dikarenakan kesamaan asal usul. Mayoritas penduduk di kecamatan Singingi Hilir adalah transmigran dari Banyumas Raya dengan kultur budaya yang sama. Maka saat materi kerjasama antar desa yang saya ampu, bahasa pengantar pun campuran. Senyum dan tertawa sumringah dari para peserta adalah wujud pelampiasan kerinduan akan Banyumas, adat budaya, dan bahasa kesehariannya.

Lokakarya ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas maksud dan tujuan rencana kerjasama antar desa nantinya. Salah satu wujudnya adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA). Sebagai praktisi kerjasama antar desa di Banyumas dengan beberapa contoh kegiatannya, saya paparkan. Tentunya sebagai penyemangat, hasil manisnya yang lebih ditonjolkan. Namun bukan tanpa aral, karena hidup memang tak se-mulus p*h*nya Luna Maya.

Para peserta yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, Direktur BUMDesa, dan unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), memang tak utuh saat sesi kedua sehabis dhuhur. Rasanya dimana-mana hampir sama. Tapi tak mengapa yang penting pesan-pesan bisa tersampaikan dengan jelas. Toh, dukungan pihak kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat kabupaten begitu kentara. Kepala Dinas berkenan hadir, membuka acara, dan mengisi materi pada sesi pertama.

Proses pendampingan transformasi BKD menjadi BPR sebagai anak perusahaan dari BUMDesa Bersama Banyumas, dengan alur tahapannya dipaparkan. Kebersamaan dalam 2 (dua) tahun berproses transformasi mewujudkan gagasan untuk mengembangkan usaha lain, semisal budidaya jagung, ternak sapi, cluster perumahan, dan rencana usaha tambang. Pembagian nilai usaha antara BUMDesa, BUMDesa Bersama di kecamatan, dan di kabupaten tak ketinggalan disampaikan. Pelibatan masyarakat dalam kepemilikan saham melalui koperasi menjadi wujud komitmen bahwa masyarakat desa adalah subyek. Setelah Brimas, kini muncul Bamastra, dan Barista sebagai entitas ekonomi skala antar desa di Banyumas.

Rencana kerja tindak lanjut dari lokakarya ini sudah disusun dan direncanakan mereka hendak berkunjung ke Jawa, khususnya Banyumas. Hal-hal teknis bisa dilaksanakan segera. PR selanjutnya bagi para penggagas acara ini adalah mengkomunikasikan ulang kepada pemangku kebijakan, yakni Kepala Desa, yang pada sesi kedua absen.

Suasana Lokakarya

Satu tekad

Saat tanya jawab, tercetuslah tekad bersama bahwa kerjasama antar desa harus segera direalisasikan. Mungkin dalam waktu dekat, bentuk awalnya adalah pendirian BUMDesa Bersama. Tentunya dengan mentransformasikan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) terlebih dahulu agar sesuai dengan amanat UU Desa, sesuai dengan tahapan-tahapannya serta perdes dan permakades-nya.

Kesadaran akan perlunya bekerjasama dan bangkit melalui usaha bersama dalam wadah BUMDesa Bersama, terlihat jelas. Ke depan sawit tidak bisa diandalkan. Sedangkan potensi alam, keuangan desa, dan rencana kerjasama dengan 8 (delapan) perusahaan pengolah sawit, diyakini mampu sebagai tonggak awal. Berupaya berpikir dan bertindak out of the box, untuk bisa move on dari sawit.

Berbagai wacana usaha bersama yang muncul perlu dibahas lebih detail. Ego masing-masing desa harus ditekan. Kemungkinan akan keberhasilan dengan didukung kemampuan dana, sumber daya manusia, peluang pasar, dan saluran distribusinya, menjadi pertimbangannya. Kebutuhan akan daging sapi saat Idul Adha, pengembangan wisata alam, pertanian dan aneka buah yang selama ini didatangkan dari Solok-Sumbar, dan air minum kemasan yang juga didatangkan dari Kampar, mesti dikerucutkan lagi.

Yang penting satu tekad untuk bersama-sama usaha guna kesejahteraan dimasa depan. Kesadaran dan upaya menuju itu memang momentumnya tepat dilakukan sekarang. Tatkala sawit masih bisa diandalkan, melompat ke kurva kedua, meminjam istilah Prof. Rhenald Kasali, pilihan yang pas sebelum kurva pertama menuju ke garis menurun.

Sinergi

Inisiasi lokakarya guna mewujudkan kerjasama antar desa bermula dari obrolan ringan. Kegelisahan dari pegiat desa baik dalam struktural pemerintahan dan lembaga pemberdayaan bersinergi melaksanakan kegiatan ini. Meski masih sering terjadi dikotomi produk rezim lama atau baru dalam pemberdayaan masyarakat desa, nyatanya tak berlaku di sini. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kuberi di Singingi Hilir semakin eksis dan terasa keberadaannya. Alhasil, mereka lah yang menjadi tuan rumah dan penopang dana untuk kegiatan lokakarya ini.

Keberadaan lembaga pemberdayaan bentukan program lama masih sangat dibutuhkan. Hadirnya UU Desa dengan hak istimewa berupa kewenangan dan dana desa nya, tak bisa mengesampingkan peran aktif lembaga ini. Mereka pun tak alergi dengan model baru yang dimasifkan oleh pemerintah. Sinergisitas tergambar dalam berbagai kegiatan pemberdayaan. Bahkan UPK Kuberi siap mendukung penuh pembentukan BKAD versi UU Desa dan BUMDesa Bersama. Bentuk dari dukungan itu berupa peningkatan kapasitas, pendampingan, penyusunan road map, dan menyiapkan modal usaha guna ikut dalam penyertaan modal.

Tak peduli produk lama atau baru; tak peduli baju diantara pelaku; tak peduli pula regulasi dalam tataran implementasi. Para pegiat desa lebih mementingkan esensi pemberdayaan bagi masyarakat desa. Para pengelola sadar betul bahwa aset yang dikelola UPK diamanatkan guna pemberdayaan.

Bahkan Kang Qosyim, selaku Ketua UPK, berujar: “andai jadi studi banding ke Jawa, kami siap mensupport dananya”.

Mantap!

Bersama kelembagaan UPK Kuberi Singingi Hilir-Riau
Sparring Partner Badminton
Pakai seragam baru

Kemitraan Pengembangbiakan Sapi

0
Paparan dari BUMDesa Bersama Banyumas

Saking perhatiannya para pihak pada desa, sampai-sampai para peternak sapi dibawa ke hotel hanya untuk ngobrol soal sapi. Ini bukan sosialisasi atau pelatihan di akhir tahun guna target capaian serapan anggaran. Murni berbicara soal bisnis sapi. Dana yang digunakan pun bukan dari APBDes atau dana pemerintah lainnya, tapi pihak swasta.

Pertemuan yang diselenggarakan oleh bank Sinarmas Cabang Purwokerto kemarin (06/12/18) bertempat di Java Heritage Hotel Purwokerto. Ini masih serangkaian kegiatan tiga hari lalu saat ke Tegal. Melihat pengelolaan ternak sapi secara kolektif yang dilakukan oleh koperasi peternak di sana akan direplikasikan di sini. Kalau koperasi saja mampu, malu dong BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama bilang susah. Meski memang harus rela berbagi antara peternak, manajemen, dan kreditur.

Sebelum melihat pengembangbiakan sapi, diskusi-diskusi kecil guna penjajakan kemitraan sudah dilakukan. Salah satu bank swasta nasional memiliki konsen di bidang itu. Pembiayaan usaha baik di bidang peternakan maupun pertanian di rasa pas untuk ditindaklanjuti. Karena selain plafon yang cukup besar, model bayar panen, dan jaminan yang tidak dibebankan pada peternak, menjadi sayang kalau tak dimanfaatkan.

Suasana ruang sosialisasi

Suplai daging

Menurut konsultan UMKM Bank Indonesia Cabang Purwokerto, Arif Sunowo, sebenarnya beberapa tahun terakhir, harga daging sapi relatif stabil. Namun kestabilan itu pun karena adanya impor. Sedang kemandirian suplai dari para peternak masih kurang. Sayangnya beliau tidak menyebutkan prosentase antara suplai daging lokal dan impor. Sebenarnya ini peluang sekaligus tantangan bagi peternak sapi.

Berdasarkan data yang disajikan, kebutuhan daging sapi nasional sekitar 663.290 Ton per tahun, sedang ketersediaan hanya 403.668 Ton. Untuk kabupaten Banyumas kebutuhan daging sapi di Banyumas sekitar 6.240 kg/hari atau kisaran 26 ekor per hari. Dengan asumsi masa penggemukan adalah 4 bulan, paling tidak dibutuhkan 3.120 ekor sapi dalam masa penggemukan untuk memenuhi kebutuhan tiap bulannya. Ini baru untuk konsumsi di Banyumas saja.

Kebutuhan akan semakin besar tatkala Idhul Adha. Untuk kabupaten Banyumas membutuhkan sekitar 5 ribu ekor, sedang wilayah Jawa Tengah membutuhkan sekitar 35.858 ekor sapi. Berdasarkan data dari Dewan Masjid Indonesia, kebutuhan akan sapi guna korban di Jakarta antara 6-7 ekor di tiap masjid. Padahal di Jakarta ada 3.047 masjid dan 6.000-an mushola. Ini peluang besar.

Nah, ketidakmampuan peternak menyediakan daging yang layak konsumsi, akan mengakibatkan keluarnya kebijakan impor. Andai suplai daging dari peternak cukup, semestinya impor daging sapi bisa dikurangi, atau bahkan dihentikan. Meski tak dapat dipungkiri, selalu saja ada mafia yang bermain dan oknum pejabat yang menyukai adanya impor.

Peserta sosialisasi

Program kemitraan

Program kemitraan yang dilakukan oleh bank swasta nasional tersebut memandang ini perlu. Mereka juga menyadari ketidakmampuan para peternak dalam mengakses dana perbankan. Faktor utama memang soal agunan. Oleh karenanya, pihak bank Sinarmas menawarkan program ini. Mereka menggandeng perusahaan berbadan hukum yang bertindak sebagai offtaker sapi sekaligus sebagai penjamin.

Salah satu tempat yang direkomendasikan untuk studi sudah kami kunjung yakni di Tegal. Koperasi peternak sapi di sana sudah mengakses pinjaman hingga 2 milyar. Dengan plafon pinjaman untuk bibit, pakan, biaya pemeliharaan, dan lain sebagainya sebanyak 25 juta per ekor sapi. Dana tersebut dikelola oleh koperasi sebagai pihak offtaker.

Oleh karena pihak offtaker yang dijadikan sebagai penjamin, maka diperbolehkan adanya perjanjian khusus antara pihak offtaker dengan peternak. Ini dilakukan sebagai langkah antisipasi kecurangan oleh peternak. Pun demikian dengan pengadaan bibit, pakan, perawatan, dan manajemen usahanya. Langkah ini dilakukan setelah berkaca dari program-program bantuan pemerintah yang nyaris tak berbekas. Para peternak, meski sudah ada aturan kelompok, sering menjual sapi atau binatang ternak lainnya tanpa sepengetahuan pengurus kelompok.

Saat ngendorse peternakan sapi

Peran desa

Peternak sapi identik dengan orang desa. Ini pula keunggulan mutlak orang desa terhadap orang kota. Meski tidak semua, namun desa memiliki kemampuan untuk memproduksi daging sapi, karena sumber daya berupa air, pakan alami maupun buatan, pemanfaatan limbah, lebih memungkinkan dilakukan di desa. Pesaing para peternak sapi hanya lah kebijakan impor dan mafia nya.

Akan tetapi kebiasaan orang desa, mereka masih beternak sapi sebagai sambilan saja. Yang meski ada selisih harga saat penjualan, sejatinya mereka tidak untung. Pola pemeliharaan tradisional dan tidak mengarah ke industri ternak sapi mengakibatkan tidak maksimalnya potensi genetik pada pertambahan daging sapi. Padahal jika peternak memiliki cukup ilmu tentang pembibitan, pembuatan pakan, dan pemeliharaan kesehatan akan memaksimalkan potensi genetik pada sapi yang mereka pelihara.

Untuk program penggemukan, misal untuk sapi jenis Bali dari bibit 200 kg bisa mencapai angka 350-400 kg, jenis PO dari 250 kg bisa mencapai 350-400 kg, sapi silangan hasil inseminasi buatan (IB) dari bobot 400 kg bisa mencapai 600-700 kg. Pun untuk jenis sapi impor dari bibitan 450 kg bisa mencapai bobot 550-600 kg asalkan ada tambahan insentif pakan.

Hadirnya BUMDesa Bersama Banyumas sebagai calon offtaker bagi para peternak sapi membawa angin segar. Misi pelayanan bisnis sosial memang menjadi amanah yang harus diembannya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor usaha rakyat perlu ditopang. Sejauh ini memang masih sulit bagi desa untuk berkiprah ketika skala bisnis sudah mencapai angka milyaran rupiah. Maka yang memungkinkan adalah BUMDesa Bersama.

Salam.

Paparan dari BUMDesa Bersama Banyumas
Top