Tersenyum karena Temanggung Bersenyum

0
306
Memenuhi panggilan

Bagian ke-1

Berbicara di depan para Kades itu bak mengajari ikan berenang. Andai beliau-beliau perlu pun, rasa nya tak pantas. Pengalaman mengorganisir massa tentu para Kepala Desa lebih jago. Praktik manajerial dalam Pemerintahan Desa, Kepala Desa sudah terlatih. Untung saja materi yang mesti diberikan agak sedikit berbeda.

Permintaan teman-teman dari Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Bulu Kab. Temanggung, coba aku penuhi. Permasalahan belum kompak nya para Kepala Desa soal aset eks PNPM MP menjadi PR yang mesti segera dibenahi. Tak mudah memang. Sebanyak 19 Kepala Desa pasti memiliki pemahaman dan keinginan yang berbeda-beda. Kehadiranku diharapkan bisa sedikit mewarnai upaya mereka.

Paparan materi yang aku sampaikan lebih condong upaya pengembangan usaha baik untuk BKAD maupun BUMDesa. Materi ini sudah beberapa kali aku sampaikan. Perbedaannya terletak pada sisi pembukaan wacana dasar nya saja. Termasuk menyajikan pengertian tentang rasio gini. Pemanfaatan UU Desa dengan dana desa nya untuk mengurangi kesenjangan itu.

Rasio Gini

Aku mengutip ucapan Ibu Risma, Walikota Surabaya tentang kepemimpinan. Beliau mengatakan bahwa seorang pemimpin harus bertindak adil. Program kerja yang dilakukan harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh berpihak pada sebagian orang yang menjadi pendukungnya saja.

Seorang Kepala Desa akan berdosa, jika program kerja nya hanya menguntungkan para botoh-nya saja. Apalagi jika selama masa kepemimpinannya, hanya memanfaatkan jabatannya guna memperkaya diri sendiri. Saat warga desa nya tetap miskin, tanpa upaya dari Pemdes, Kepala Desa ikut berdosa.

Saat itu, aku perlihatkan foto Sumiati. Seorang buruh migran di luar negeri yang dianiaya majikannya. Kemiskinan yang membuatnya terpaksa ke luar negeri mencari nafkah, berujung penderitaan. Permasalahan Sumiati merupakan bagian dari masalah kemiskinan di desa. Oleh karena nya, UU Desa dengan dana desa nya harus bisa memberikan efek positif bagi upaya pengentasan kemiskinan.

Ketimpangan pendapatan yang diukur melalui rasio gini membuat orang berbondong-bondong keluar desa. Mereka mengadu nasib di kota-kota besar atau bahkan menjadi buruh migran di luar negeri. Padahal semakin banyak penduduk di kota besar, justru menimbulkan masalah sosial. Sedang perikehidupan begitu-begitu saja. Kehadiran UU Desa dengan dana dan kewenangan desa, diharapkan mampu mengurangi gap tersebut.

BUMDesa

Selain pemenuhan sarana dan prasarana dasar, dana yang masuk ke desa diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan upaya pengewajantahan dari mimpi desa mandiri. BUMDesa diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi yang berasal dari Pemdes kepada masyarakat. Sayangnya BUMDesa masih terlalu prematur untuk itu.

Tak sedikit desa yang belum membentuk BUMDesa. Andai ada pun, mereka masih mengadopsi pengelolaan lama yang dinisbatkan menjadi BUMDesa. Sedang BUMDesa hasil produk UU Desa masih sedikit. Masih banyak yang bingung. Mau usaha apa, bagaimana pengelolaannya, modalnya berapa, pengurusnya mau dibayar berapa, kira-kira modalnya hilang atau tidak, dan pertanyaan lain yang menggambarkan sebuah kegamangan.

Aset eks PNPM MP yang dikelola oleh UPK dan BKAD bisa dimanfaatkan untuk pemantik berdirinya usaha desa dan atau BUMDesa. Dengan pola kemitraan usaha, urusan modal tinggal dibicarakan dan disepakati dalam MAD. Saat MAD pun, masyarakat bisa memberikan mandat pendampingan bagi BUMDesa. Sedang jenis usaha, menjadi peran pemerintah untuk membuat semua berjalan beriringan.

BUMDesa tumbuh dengan tidak menjadi pesaing bagi UPK dan BKAD. Begitu pula sebaliknya. Jenis-jenis usaha yang akan dikerjakan, tinggal disinkronkan.

Pemberdayaan sebagai Strategi Pengembangan Usaha

Sebelum mengisi materi, aku terlibat diskusi menarik dengan beberapa pihak. Diskusi dengan personil UPK, beberapa Kepala Desa, Ketua BKAD Kec. Bulu, dan Kepala Bapermas Kab. Temanggung. Diskusi yang cukup lama, antara aku, Ketua BKAD Kec. Bulu, dan Kepala Bapermas Kab. Temanggung.

Diskusi dengan Pak Agus (Bapermas), dan Pak Bagyo (Ketua BKAD) terkait pengembangan usaha selain SPP di kecamatan Kebasen. Pola kemitraan yang diterapkan merupakan bisnis berbasis pemberdayaan. Ide ini ternyata sudah direncanakan pula oleh pihak Bapermas Kab. Temanggung. Menurut Pak Agus, pada tahun 2017 nanti, akan diluncurkan program unggulan Desa Mart. Kerjasama antara BUMDesa, UPK, BKAD, dengan BULOG untuk pemasaran produk sembako.

Apresiasi dari beliau Pak Agus dan Pak Bagyo saat aku sampaikan adanya Pos Latihan Usaha. Aku sampaikan bahwa Pos Latihan Usaha dimaksudkan untuk mencetak tenaga-tenaga ahli usaha di masa mendatang. Saat kemampuan sudah dimiliki, para tenaga ahli hasil didikan dalam Pos Latihan Usaha akan menjadi mitra usaha atau karyawan UPK atau BKAD.

Diskusi-diskusi dengan beberapa pihak ini, aku sampaikan pula saat sesi nanti. Sayangnya, konsentrasi para peserta sudah mulai tak fokus saat aku mengisi nanti. Waktu sudah cukup sore, dan beliau-beliau kepala desa masih kepayahan karena beruntunnya kegiatan.

Memenuhi panggilan
Memenuhi panggilan
BAGIKAN
Berita sebelumyaMembangun Ekonomi Pro Masyarakat
Berita berikutnyaTersenyum karena Temanggung Bersenyum
Suami dari seorang istri dan ayah dari tiga anak yang ingin hidup sejahtera bersama saudara, para tetangga, dan masyarakat. Sekarang masih dipercaya sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Desa Kec. Kebasen Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah. Suka membaca dan berteman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here