Transformasi Badan Kredit Desa Menuju Era Baru

8
845
Workshop BKD di Yogyakarta

“Kita (pemerintah) tidak bisa mengatakan tidak pada gagasan ini. Apalagi gagasan bagus ini berasal dari desa. Sekarang kita tinggal memfasilitasi apa yang dibutuhkan dalam kerjasama ini”, demikian ujar Ir. Eko Prijanto, MT., Kepala Bappedalitbangda Kabupaten Banyumas.

Pernyataan ini beliau sampaikan pada saat pembukaan Workshop Transformasi Badan Kredit Desa (BKD) menuju Era Baru di Yogyakarta, baru-baru ini. Beliau menambahkan, bahwa sekarang Pemerintah Daerah harus mengapresiasi inisiasi baik dari desa. Memang sudah bukan jamannya lagi desa di dikte. Adanya kewenangan pengelolaan keuangan dan aset desa, akan membantu pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai masalah di desa.

Sebuah pernyataan yang bukan sekedar pencitraan. Buktinya tak berselang lama, beliau memfasilitasi adanya diskusi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perwakilan kepala desa pemilik BKD.

Workshop BKD di Yogyakarta

Diskusi dengan lintas SKPD

Setelah terjadi pembahasan yang cukup panjang, muncul kesepakatan bahwa perwakilan BKD segera merapat dengan Bidang Perekonomian Setda guna membicarakan AD ART dan struktur organisasi. Bidang Pemerintahan Desa akan membantu dalam hal terbitnya Peraturan Desa (Perdes) Penyertaan Modal dan Peraturan Bersama Kepala Desa. Bidang hukum akan menyusun naskah guna diajukan ke DPRD kabupaten terkait penyertaan modal Pemkab.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermasdes) akan membantu kaitannya peningkatan kapasitas calon karyawan BPR. Sedang Otoritas Jasa Keuangan memastikan sudah sejauhmana action plan BKD tersebut. Paparan tentang action plan di kantor OJK perwakilan Purwokerto dilaksanakan 4 (empat) hari kemudian sejak diskusi di kantor Bappedalitbangda dilaksanakan.

Pada diskusi tersebut, yang justru menjadi pembahasan adalah status kepemilikan aset di Kelurahan. Saat terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan, belum jelas apakah disertai dengan pelimpahan aset BKD menjadi milik pemerintah daerah. Ini menjadi pekerjaan bagi pemerintah daerah untuk mengkajinya.

Diskusi Tim 9 dengan OJK dan lintas SKPD di kantor Bappedalitbangda

Action Plan

Setiap BKD diwajibkan menyusun action plan berdasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016. Meski sudah membentuk asosiasi BKD kabupaten Banyumas, kesepakatan menentukan action plan tidak jua mengerucut. Pada akhirnya, atas inisiasi dari beberapa Kepala Desa, diundanglah 28 Desa dalam Focus Grup Discussion di hotel Santika Purwokerto, pada Oktober 2016, guna membahas ini. Terjadilah kesepakatan untuk bertransformasi menjadi BPR BKD.

Saat itu pula disepakati membentuk Tim Transformasi yang berjumlah 9 (Sembilan) orang. Maka dinamailah mereka Tim Sembilan. Tim ini terdiri dari 6 (enam) orang Kepala Desa dan 3 orang karyawan BKD. Mereka mendapat mandat untuk melakukan segala upaya guna mentransformasikan BKD menjadi BPR. Seiring berjalannya waktu, hanya ada 25 Desa yang sepakat. Sisa nya memilih bertransformasi menjadi bentuk lain.

Setelah dilakukan penelitian oleh OJK, ternyata dua desa, hanya menginduk pada BKD di desa lain. Oleh karena itu, dalam pendiriannya hanya ada 23 desa. Menurut laporan keuangan triwulanan, ke-23 BKD ini memenuhi syarat untuk mendirikan BPR. Semakin mantaplah para kepala desa untuk melakukan transformasi ini.

Focus Grup Discussion BKD di hotel Santika

Skema kerjasama antar desa

Transformasi BKD menjadi BPR menggunakan mekanisme UU Desa, yakni kerjasama antar desa. Oleh karena nya, dimulailah proses dari masing-masing desa. Setiap desa harus melakukan musyawarah desa untuk membahas transformasi dengan skema kerjasama antar desa ini. Penyampaian besaran aset riil masing-masing BKD berdasarkan data yang ada pada OJK.

Hasil musyawarah desa memilih delegasi desa yang akan hadir dalam musyawarah antar desa (MAD). Namun sebelum MAD, Kepala Desa dan BPD harus menerbitkan Perdes Kerjasama Desa dan Perdes Penataan Aset BKD. Delegasi desa membawa mandat dari masyarakat untuk menyepakati pengelolaan bersama BKD dalam bentuk BPR.

MAD diselenggarakan pada bulan Februari 2017 yang lalu. Peserta sepakat untuk melakukan kerjasama antar desa dalam hal pengelolaan bersama BKD, bertransformasi menjadi BPR, memberikan mandat kepada Tim Sembilan untuk melakukannya, dan tetap berkonsultasi dengan OJK.

Perjalanan transformasi BKD sudah sampai pada tahap penandatanganan MoU yang pelaksanannya bersamaan dengan workshop di Yogyakarta tersebut. Setelah diskusi dengan SKPD di kantor Bappedalitbangda, Tim Sembilan sudah mulai bekerja. Menyusun struktur organisasi, AD ART, pelatihan calon karyawan BKD, komisaris, dan merancang kesepakatan besaran pembagian deviden bagi desa.

Para Kepala Desa berpose paska MAD
Roadmap Transformasi BKD
BAGIKAN
Berita sebelumyaMengatasi Masalah Kota dengan Pemberdayaan Desa
Berita berikutnyaPetunjuk Teknis BUMDesa Bersama
Suami dari seorang istri dan ayah dari tiga anak yang ingin hidup sejahtera bersama saudara, para tetangga, dan masyarakat. Sekarang masih dipercaya sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Desa Kec. Kebasen Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah. Suka membaca dan berteman.

8 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here