Uji Coba dan Coba Di Uji

0
304

Bagian ke-5

Gambaran Desa Dermaji menjadi acuan dalam pembahasan selanjutnya. Harapannya agar para pendamping desa dan atau pendamping lokal desa bisa membantu mewujudkan desa-desa mirip Dermaji. Cita-cita implementasi UU Desa agar masyarakat merasa lebih betah tinggal di desa tak jauh dari gambaran sosial di Dermaji. Bahkan ada yang mengatakan, itu standar minimal. Nah.

Peserta dibagi menjadi 2 kelas. Kelas A tetap berada di tempat pembukaan, yakni di lantai bawah, sedang kelas B ditempatkan di lantai atasnya lagi. Aku masuk di kelas A. Kelas ini diampu oleh Mas Roni, Bu Hindun, dan Pak Yuni. Sedang kelas B diampu oleh Kang Hadian, Mas Haris, dan Pak Defrizal. Pembagian kelas ini sepertinya hanya untuk mempermudah pembahasan karena pesertanya masing-masing cuma 20 orang saja. Jika dijadikan satu kurang efektif. Sedang materi yang disampaikan sama saja.

Seperti biasa, sebelum dimulai dilakukan perkenalan masing-masing peserta dan para pengampu. Kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan-kesepakatan aturan kelas. Aturan yang dibuat sederhana, tapi kayaknya tidak menguntungkan bagi para ahli hisap. Pasalnya tak diijinkan merokok dalam kelas, kalau sambil ngopi sih boleh-boleh saja. Ahay.

Sebelum acara dimulai, Mas Roni menanyakan kesan peserta terhadap Desa Dermaji. Semua sepakat bahwa Dermaji adalah contoh yang patut ditiru. Kemudian kami diberi kesempatan untuk menceritakan tentang desa. Pak Waryoko, Ketua BKAD Kec. Cilongok, yang pernah menjabat sebagai Kades Sudimara bertutur tentang desa nya. Menurutnya sifat kegotongroyongan sudah mulai memudar. Beliau merasakan betul karena pernah menjabat dua periode di sana. Saat Pak Waryoko menuturkan bahwa sawah di Sudimara termasuk tadah hujan, aku merasa senasib. Maka, saat beliau selesai bertutur, aku langsung menyambung.

Keadaan Desa Mandirancan dengan luasan sawah sekitar 36 ha dan sudah semakin berkurang tiap tahunnya, mengandalkan curah hujan untuk mengairi sawah. Pegunungan dan hutan yang berada di sebelah selatan tak mampu menjadi andalan untuk sumber mata air. Sungai Serayu yang mengalir di sebelah utara desa, pun sama. Saat musim penghujan, 5 (lima) titik mata air hidup. Tapi saat kemarau datang, hanya ada 2 titik mata air yang bisa diandalkan.

Hasil mendengarkan cerita dari para orang tua di desa, ini disebabkan karena tanaman hutan yang diganti. Penggantian tanaman hutan menjadi pinus lah penyebabnya. Pinus tidak bisa menyimpan air. Maka saat musim hujan tiba, air mengalir begitu saja. Sedang saat kemarau datang, tak ada air.

Ini menjadi ironi. Sebab yang aku tahu, deretan pegunungan dari Gambarsari ke timur, termasuk Mandirancan sampai Krumput, merupakan hutan konservasi. Semestinya tak ditanami tanaman produksi macam pinus dan karet. Tapi mengapa itu bisa terjadi. Aku tak tahu. Sepertinya masyarakat pun tak tahu akan hal itu. Tentang hutan konservasi. Apalagi hak untuk mempertanyakan kepada pihak Perhutani.

Memang sekarang sedang gencar dilakukan perbaikan saluran-saluran irigasi. Saat PNPM MP masih ada, kegiatan pembuatan dan perbaikan saluran irigasi pun didanai. Pada tahun 2009, pembuatan saluran irigasi perpipaan. Sedang pada tahun 2013, berupa perbaikan irigasi sawah kulon. Sayangnya, saluran irigasi perpipaan yang mengambil air di sungai Serayu sebagai sumbernya, tidak berjalan maksimal. Penyebabnya adalah kekuatan mesin sedot yang tidak maksimal. Sedang saluran irigasi sawah kulon pun rusak karena tidak kuat menahan air bah saat musim penghujan.

Menurutku perbaikan atau pembuatan saluran irigasi pun tak berguna banyak, jika mata air-nya saja nggak ada. Saat musim kemarau, saluran irigasi itu mirip monumen saja. Penyebab utama bukan pada saluran irigasinya, tapi sumber mata air itu sendiri.

Setelah Pak Waryoko dan aku bercerita tentang desa masing-masing, Mas Roni memancing pendapat peserta yang lain. Sepertinya pandangannya masih sama, desa belum menjadi “seksi” untuk ditinggali. Masih terlalu banyak permasalahan di desa sehingga tak sedikit para pemuda yang lebih memilih melakukan urbanisasi ke kota-kota besar. Desa kehilangan sumber daya manusia yang lebih “trengginas” karena harus mencari pekerjaan di kota.

Ah iya. Sebelum itu ada sesi pemilihan ketua dan sekretaris kelas. Pak Mulyoto mengusulkan dipilih yang tertua dan yang termuda. Sayangnya Pak Mulyoto salah lihat, dia kira Pak Waryoko sudah tua, sedang aku dianggap paling muda. Spontan aku berseloroh: “sebenarnya Pak Waryoko masih muda. Hanya casing-nya saja yang sudah tua… hahaha….”.

Akhirnya Pak Waryoko tetap dijadikan ketua kelas, sedang Mba Endang, FK Kec. Cilongok sebagai sekretarisnya. Tandem dari Cilongok semua.

Pokok bahasan pada sesi diskusi kelas pertama ini mengupas tentang visi perubahan desa. Peserta diharapkan bisa memahami tentang perubahan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis. Selain itu, peserta bisa menjelaskan pemahaman tentang kedaulatan desa dalam kaitannya dengan azas pengakuan (rekognisi) dan pelaksanaan kewenangan (subsidiaritas). Ini berkaitan dengan pengertian “masyarakat berpemerintahan (Self Governing Community) dan pemerintahan lokal berskala desa (Local Self Government)”.

Keberadaan desa yang unik, yakni menganut dua pengertian: masyarakat berpemerintahan (Self Governing Community) dan pemerintahan lokal berskala desa (Local Self Government), pertama aku baca pemahamannya dalam buku “Desa Membangun Indonesia” tulisan Sutoro Eko, dan kawan-kawan. Buku ini aku dapatkan saat mengikuti seminar tentang desa di kampus STPMD “APMD” Yogyakarta. Kalau tak salah ingat, sekitar awal September 2014.

Penggabungan dua pengertian ini menjadikan pendekatan yang tepat adalah VDD (Village Development Driven) sebagai motor pemberdayaan. Pengertian Desa (Village) dalam UU Desa adalah pemerintah desa dan masyarakat. Ini menjadi pembenar pengkonsolidasian pendekatan CDD (Community Development Driven) yang diusung oleh PNPM MP ke dalam UU Desa. Pada dasarnya tak ada perbedaan berarti. Hanya saja, pemberdayaan versi PNPM MP yang dulu sepertinya tak melibatkan Pemerintah Desa, dengan UU Desa, menjadi bersinergi.

Dalam berbagai literatur yang ada, pengertian Self Government Community adalah komunitas lokal membentuk dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan pranata lokal, bersifat swadaya dan otonom, tidak dibentuk oleh kekuatan eksternal dan tidak terikat secara struktural dengan organisasi eksternal seperti negara.

Sedang Local Self Government diartikan sebagai bentuk “otonomi modern” dalam payung negara bangsa. Jika desa akan dikembangkan menjadi local self government, maka yang harus dilakukan bukan sekadar menegaskan kewenangan asal-usul, melainkan negara melakukan desentralisasi politik (devolusi) kepada desa.

Kira-kira paham nggak nih? Mari kita belajar lagi… hehe….

Pada pembahasan tentang hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, ditampilkan sejarah desa mulai jaman pra kolonial, kolonial, jaman kemerdekaan hingga orde baru. Ada beberapa ciri desa yang menarik pada jaman pra kolonial. Saat itu desa kesatuan masyarakat diikat oleh adat, diatur oleh pranata lokal, beragam dalam hal sosial budaya. Pemimpin di desa adalah seorang tetua yang melindungi, mensejahterakan,dan memiliki fungsi di bidang sosial ekonomi.

Perbedaan mencolok terjadi saat jaman kolonial dan paska kemerdekaan hingga orde baru. Pada masa ini desa benar-benar dijadikan obyek. Kepala Desa sebagai pemimpin pun hanya dijadikan tangan panjang penguasa. Maka tak heran jika kebijakan-kebijakan yang diambil lebih condong pada pesanan penguasa daripada keinginan masyarakat. Pranata lokal dan aturan adat perlahan mulai memudar dan hilang.

Jika melihat gambaran diatas, sepertinya kehadiran UU Desa bertujuan untuk mengembalikan desa ke jaman pra kolonial. Tentu dengan sentuhan modernisasi. Artinya ada aturan-aturan pranata lokal dan adat yang sudah tidak relevan harus disesuaikan. Namun demikian, segala penyesuaian itu bukan pesanan penguasa, tapi benar-benar kemauan masyarakat. Mereka yang akan menjalani, maka wajar mereka jua yang mengambil keputusan.

Ada 2 (dua) hal yang membuat negara-negara di Amerika Latin mampu keluar dari kemiskinan. Yang pertama, adanya cash transfer dari pemerintah ke desa. Kedua, berikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat desa untuk menentukan penggunaannya. Itu yang berkali-kali aku dengar dari Mas Budiman Sudjatmiko di berbagai momen. Beberapa kali juga aku tuliskan di blog ini. Penulisan ini pun dimaksudkan untuk mengingatnya.

Ketika aku berdiskusi dengan banyak orang terkait kewenangan desa, maka aku membuat perumpamaan. Dulu, saat desa diberi uang oleh pemerintah baik dalam bentuk ADD atau program, penggunaannya sudah ditentukan. Ibaratnya: “Ini ada uang sekian, tapi kamu harus belanjakan untuk ini dan itu”. Desa tidak diberi ruang lebih.

Kehadiran UU Desa membuka ruang lebih. “Ini ada uang sekian. Untuk apa saja silakan, asalkan kamu bicarakan bersama dalam musyawarah”. Segala sesuatu diputuskan dalam mekanisme khas desa: Musyawarah. Asalkan itu bermanfaat dan tidak menimbulkan permasalah, silakan saja. Insya Allah masyarakat desa lebih tahu peruntukannya.

Kekhawatiran terjadinya penyelewangan dana yang dikucurkan dengan dalih: “ini hak masyarakat desa”, itu wajar. Apalagi pelaksanaan UU Desa di tahun ini baru permulaan. Pasti masih “merah meruh”. Banyak permasalahan yang timbul. Entah penggunaannya yang belum pas atau administrasi yang masih amburadul. Jangankan desa yang “baru” diberi kepercayaan untuk itu, pemerintah kabupaten saja masih banyak yang belum memenuhi standar ideal.

Tugas kita adalah mendampingi masyarakat. Menguatkan mereka. Pihak mana yang terlalu dominan harus diimbangi dengan yang lain. Memberi mereka kepercayaan untuk melakukan yang terbaik jelas lebih baik daripada terlalu khawatir atau malah curiga.

Jika Kang Tarjo mengibaratkan pendamping desa sebagai punakawan macam Togog dan Bilung atau Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, aku sedikit berbeda. Agak mirip sih.

Menurutku, pendamping desa dan pendamping lokal desa ibarat pendekar. Pendekar adalah seorang sakti yang siap sedia membantu. Saat pemerintah kerajaan lalim, pendekar akan bertarung membela rakyat. Tapi saat pemerintah di rongrong oleh pemberontak, pendekar akan turun laga menjadi prajurit kerajaan. Pokoknya dimana ada ketidakadilan, di situ lah pendekar siap bertarung.

Pendamping desa = pendekar.

Nah, mau pilih siapa? Brama Kumbara, Si Buta dari Gua Hantu, Wiro Sableng, Hercules, atau Xena. Apa pilih Mantili si penggoda laki-laki?

Terserah rika.

BAGIKAN
Berita sebelumyaUji Coba dan Coba Di Uji
Berita berikutnyaUji Coba dan Coba Di Uji
Suami dari seorang istri dan ayah dari tiga anak yang ingin hidup sejahtera bersama saudara, para tetangga, dan masyarakat. Sekarang masih dipercaya sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Desa Kec. Kebasen Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah. Suka membaca dan berteman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here