Uji Coba dan Coba Di Uji

0
214

Bagian ke-6

Aku berangkat lebih awal dari rumah. Jadwal pembahasan selanjutnya dimulai sekitar pukul 8 pagi. Hari Senin itu terlihat cerah. Belum ada tanda-tanda mau turun hujan. Padahal di beberapa tempat di Mandirancan sudah mulai kesulitan air. Sumur sebagai sumber mata air sudah mongering. Tak sedikit orang yang mengambil air ke rumah saudara nya untuk minum dan memasak. Kalau urusan mandi dan mencuci baju, biasanya mereka “nunut” juga. Kasihan.

Saat di jalanan nanti sudah aku bayangkan akan banyak kendaraan berlalu lalang. Maklum saja. Ini hari Senin. Anak-anak sekolah dan mahasiswa yang sudah mudik, pagi ini balik ke sekolah dan kampus masing-masing. Belum lagi para pekerja.

Andai bukan hari Senin pun, jalur yang aku ambil saat ke Baturaden tetap sama. Selepas Patikraja hingga perempatan Tanjung dan Alun-alun, aku akan terus ke utara melewati depan kampus STAIN, SPN, hingga pertigaan Desa Pandak. Langsung meluncur ke Baturaden. Jalur utama ke Baturaden melalui jalan HR. Bunyamin, melewati depan kampus Unsoed terlalu padat. Jalur itu aku hindari.

Sesampainya di hotel, acara belum mulai. Para peserta masih banyak yang sedang menikmati sarapan atau sekedar ngopi. Aku tak bergabung. Tadi sudah ngopi dan sarapan di rumah. Sementara waktu aku menuju kamar. Ternyata Mas Eko, FT Kec. Pekuncen, masih di kamar juga. Dia menginap di sana. Rumahnya terlalu jauh untuk di laju.

Pokok pembahasan kali ini mengupas tentang produk-produk hukum di desa. Sebagaimana kita ketahui, sebagai subyek hukum, desa bisa mengeluarkan produk hukum. Ada 3 (tiga) produk hukum yang ada di desa, yakni Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa (Perkades), dan Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades). Dari ketiga produk hukum tersebut, Peraturan Desa lah yang posisinya paling tinggi. Kalau sudah begini, kayaknya harus diprogramkan pelatihan legal drafting bagi pelaku di desa.

Memang, berdasar UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Desa tidak diakui sebagai bagian dari hirarki peraturan perundangan, namun tetap diakui keberadaannya.

Berdasar pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut, dapat diambil pengertian bahwa Peraturan Desa diakui keberadaannya sebagai produk hukum dan memiliki kekuatan hukum sepanjang diperintahkan (didelegasikan) oleh Peraturan Perundang-undangan di atasnya atau dibentuk berdasarkan kewenangan subjek pelaku pembuatnya, dalam hal ini Desa. Pengakuan Desa sebagai satu kesatuan masyarakat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam batas wilayah yang dimiliki, menjadikan Desa menjadi subyek hukum. Ini yang menjadi pembeda posisi Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 dengan Desa dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Oleh karena Desa sudah menjadi subyek hukum, maka Desa berhak mengeluarkan produk-produk hukum yang berlaku di wilayahnya. Tentu dengan catatan seperti diatas, bahwa produk-produk hukum Desa harus: 1) Diperintahkan (didelegasikan) oleh Peraturan Perundang-undangan di atasnya; 2) Dibentuk berdasarkan kewenangan desa.

Dalam kesempatan ini dipaparkan juga alasan-alasan mengapa Desa perlu membuat peraturan-peraturan. Paling tidak ada 6 (enam) alasan yang disebutkan:

1. Sebagai pedoman kerja dalam penyelenggaraan kegiatan di desa;
2. Terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa;
3. Memudahkan pencapaian tujuan;
4. Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan;
5. Sebagai dasar pengenaan sanksi atau hukuman;
6. Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan;

Mari kita ulas sedikit mengenai keenam alasan tersebut.

Pertama, bahwa pedoman pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes dan RKP harus memiliki dasar pijakan. Sebagai negara hukum, memang dalam melakukan berbagai kegiatan harus ada dasar hukumnya. Pada tataran kehidupan beragama, harus ada dalil yang menyatakan halal, haram, atau diperbolehkan. Peraturan di desa memiliki fungsi yang kurang lebih sama. Bedanya kalau dalil dalam kehidupan beragama didasarkan pada Qur’an dan Hadits, maka Peraturan di Desa harus disandarkan pada UU, PP, dan peraturan turunan lainnya. Selain itu, dikenal yang namanya ijtihad atau kesepakatan para ulama. Mungkin peraturan-peraturan di desa bisa dikatakan sebagai ijtihad-nya orang desa guna dijadikan pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di desa.

Kedua, dengan diterbitkannya peraturan-peraturan di desa diharapkan suasana kehidupan di desa bisa berjalan nyaman. Kebiasaan buruk warga yang buang air dan sampah sembarangan, bisa diberi sanksi setelah diterbitkannya Perdes yang mengatur tentang itu. Bagi sebagian orang, buang air dan sampah sembarangan mungkin tidak bermasalah. Namun, warga di sekitar lokasi pembuangan itu bisa menimbulkan masalah khususnya bau. Maka diharapkan dengan adanya Perdes yang melarang kebiasaan itu bisa dijadikan acuan dalam hal pengawasan, pengendalian, dan pemberian sanksi bagi yang melanggar.

Ketiga, Perdes yang dikeluarkan bisa juga dimaksudkan untuk menekan terjadinya penyimpangan atau kesalahan. Sebagai misal Perdes tentang kunjungan jam malam. Perdes ini dimaksudkan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan waktu berkunjung di malam hari untuk perbuatan asusila misalnya. Tidak bisa dipungkiri, kasus-kasus asusila bisa dipicu karena kebebasan pergaulan yang berlebih. Masih berstatus sebagai pacar, eh orang tua sudah mengijinkan pacar anaknya itu menginap. Ini potensi masalah yang harus di antisipasi. Maka tujuan mencegah LKMD (Lamaran Keri Meteng Disit) diharapkan bisa tercapai.

Tentu masih banyak analisa-analisa lain tentang alasan mengapa perlu dikeluarkannya produk-produk hukum di desa. Silakan.

Model pembahasan Perdes jaman dulu, cukup dilakukan antara Pemerintah Desa dengan BPD saja. Tapi sekarang, masyarakat bisa terlibat atau dilibatkan dalam proses penyusunannya. Bisa dengan cara mengusulkan atau ikut membahas pasal-pasal dalam sebuah pertemuan, atau memberi masukan-masukan dalam masa uji publik.

Berkaitan dengan Perdes ini, Pak Agus Wismono pernah memiliki pengalaman. Saat warganya mengeluh adanya bau tidak enak dari kotoran binatang ternak, beliau segera berinisiatif mengusulkan Perdes tentang Tata Ruang Desa. Meski maksud dari Tata Ruang Desa yang disampaikan oleh Pak Agus berbeda dengan Tata Ruang versi kabupaten, tapi bukan bermaksud mengatur soal itu. Lebih tepat istilah yang disampaikan oleh Mas Budi adalah tentang lingkungan. Sebab menurut Pak Agus, Perdes itu hanya mengatur dan melarang bahwa binatang ternak harus jauh dari pemukiman warga. Tidak lebih dari itu.

Setahuku memang demikian, meski sekarang pengundangannya di desa, paling tidak ada 4 (empat) jenis Perdes yang sebelum diundangkan di desa harus dikonsultasikan dulu ke kabupaten. Perdes-Perdes tersebut ialah Perdes tentang APBDes dan Perubahannya, Pungutan, Struktur Organisasi Pemdes, dan Tata Ruang Desa. Perdes-Perdes yang lain bisa langsung diundangkan dengan klarifikasi ke kabupaten setelah pengundangannya.

Pengalaman lain tentang Perdes, aku sampaikan. Munculnya Perdes nomor 2 Tahun 2015 tentang Sampah di Desa Mandirancan bermula dari usulan warga. Kebetulan tempat pembuangan sampah yang berada di dekat jembatan Serayu, masuk wilayah RT 01/01 dimana aku tinggal. Tiap kali kami melaksanakan kerja bakti, kami merasa tidak nyaman karena bau sampah-sampah tersebut. Paling tidak ada 3 (tiga) titik pembuangan sampah di wilayah RT ku. Pertama di dekat jembatan Serayu, kedua di dekat rumah Pak Katam, dan ketiga di sebelah dekat rumah Wa Nartem. Bau sampah akan sangat menyengat saat musim hujan tiba. Oleh karenanya, pengurus RT berinisiatif melaporkan hal ini kepada Pemdes dan BPD. Kebetulan salah seorang anggota rumahnya dekat pula dengan lokasi jembatan. Laporan itu kemudian ditanggapi dan terbitlah Perdes tersebut.

Selama proses pembuatan Perdes tersebut, kami selalu mengawal. Saat diantara kami datang ke balai desa atau sedang duduk-duduk dengan anggota BPD tersebut, kami akan selalu menanyakan itu. Demikian pula saat acara lain-lain di pertemuan-pertemuan di balai desa. Kami memang tidak ikut membahas pasal per pasalnya. Tapi klausul-klausul-nya kami sampaikan, termasuk solusi bagi mereka yang terbiasa membuang sampah sembarangan itu. Akhirnya solusi yang diambil oleh Pemdes adalah dengan menyediakan bak sampah, tenaga kebersihan, gerobak sampah, dan bekerjasama dengan Dinas Cipta Karya, Kebersihan, dan Tata Ruang kabupaten Banyumas, untuk pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Berita tentang Perdes No. 2 Tahun 2105 ini pernah dimuat dalam Harian Banyumas versi online per tanggal 16 April 2015.

Pemberlakuan Perdes tentang sampah itu cukup efektif. Meski masih saja ada orang-orang yang membuang sampah di tempat-tempat itu. Biasanya mereka membuang sampahnya pada malam-malam. Tidak berani secara vulgar pada siang hari. Kenyamanan akan terhindar dari bau sampah sedikit terkurangi.

Perlindungan hak masyarakat atas penerbitan Perdes pun diatur dalam UU Desa. Pada pasal 69 ayat 9 dan 10 UU Desa disebutkan:
“Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa (pasal 9)”

“Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa (pasal 10)”.
Peluang masyarakat untuk berkontribusi dalam pembuatan dan penerbitan Perdes lebih terjamin. Ini meminimalkan terjadinya konspirasi antara Pemerintah Desa dengan BPD. Sebab tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Terlebih pada Perdes yang berkaitan dengan masalah penggunaan dana, yakni tentang APBDes dan Perubahannya, dan Pungutan Desa. Keterlibatan masyarakat desa dalam hal ini akan meneguhkan rasa memiliki (handarbeni) masyarakat terhadap desa nya.

Dalam hal penerbitan dan penetapan Perdes, Bupati pun memiliki peran penting. Peran penting Bupati dalam hal ini ada dua, yakni evaluasi dan klarifikasi. Kedua tahapan itu menjadi kewenangan Bupati agar tidak terjadi pertentangan antara Perdes yang diterbitkan dengan peraturan lain.

Pada tahapan evaluasi, rancangan Perdes yang sudah disepakati oleh Kepala Desa dan BPD wajib dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat. Batas waktu pemberian evaluasi terhadap rancangan Perdes itu maksimal 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Perdes itu. Jika tidak ada evaluasi, maka secara otomatis Rancangan Perdes itu berlaku dengan sendirinya. Akan tetapi, jika sudah dilakukan evaluasi, Kepala Desa pun harus melakukan perbaikan Rancangan Perdes maksimal 20 hari kerja sejak dilakukan evaluasi. Jika itu diabaikan, Perdes itu bisa dibatalkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

Ketentuan yang diberlakukan demikian menuntut adanya sinkronisasi kedua belah pihak. Bupati harus segera menindaklanjuti pengajuan evaluasi dan kepala desa pun harus melakukannya dengan lama jangka waktu yang sama. Ketentuan ini aku rasa cukup adil.

Meski sekarang, Desa bukan merupakan sub pemerintahan dari kabupaten, aturan yang menjaga harmonisasi hubungan antara Kepala Desa dengan Bupati memang tetap diperlukan.

BAGIKAN
Berita sebelumyaUji Coba dan Coba Di Uji
Berita berikutnyaPenyuluhan Pencegahan Korupsi
Suami dari seorang istri dan ayah dari tiga anak yang ingin hidup sejahtera bersama saudara, para tetangga, dan masyarakat. Sekarang masih dipercaya sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Desa Kec. Kebasen Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah. Suka membaca dan berteman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here